KPU Berikan Kisi-kisi Pertanyaan Debat ke Capres-Cawapres, Ini Alasannya


SURATKABAR.ID – Pramono Ubaid Tanthowi sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menuturkan alasan mengapa KPU memberikan kisi-kisi soal debat kepada capres dan cawapres. Seperti diketahui, pihak KPU berencana akan memberikan daftar pertanyaan kepada capres dan cawapres sepekan sebelum acara debat tersebut dilangsungkan. Pramono menyebutkan, KPU hanya berusaha mengedepankan penyampaian gagasan.

Menurut Pramono, seperti dilansir dari Republika.co.id, Senin (07/01/2019), hal itu dilakukan agar peserta pemilu dapat meyakinkan rakyat yang akan memilih. Setelah kisi-kisi diberikan, diharapkan para capres dan cawapres dapat menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta pemilu secara lengkap dan menyeluruh.

“Dengan memberikan soal sebelummya, maka gagasan yang disampaikan oleh pasangan calon bisa lebih diuraikan dengan jelas dan utuh,” urai Pramono dalam keterangan tertulis yang diterima tim pers, Minggu (06/01/2019).

Penjelasan Pramono, keutuhan gagasan tersebut salah satunya berkaitan dengan apa visinya jika terpilih. Kemudian apa misinya untuk membangun bangsa. Dan apa program yang ditawarkan untuk mengatasi berbagai masalah rakyat. Dengan begitu, publik bisa memberikan penilaian bukan hanya berdasarkan informasi yang sepotong-sepotong saja, melainkan lebih lengkap.

“Dengan demikian, yang dikedepankan adalah penyampaian gagasannya, bukan pertunjukan atau show-nya,” kata Pramono.

Baca juga: KPU Akan Beri Daftar Pertanyaan Untuk Capres Sepekan Sebelum Debat

Pramono melanjutkan, KPU tentu tak ingin menyajikan debat ini seperti acara kuis atau reality show. Mengingat yang dibutuhkan masyarakat adalah gagasan dan visi-misi. Namun, bukan berarti KPU sama sekali mengabaikan aspek pertunjukannya. Karena biar bagaimana pun, debat kandidat ini merupakan kegiatan yang disiarkan secara luas oleh stasiun TV.

“Karena itu, soal-soal yang diberikan tidak sepenuhnya terbuka. KPU mengombinasikan metode setengah terbuka dan tertutup,” ungkapnya.

Metode yang Digunakan

Kata Pramono, untuk setiap segmen, KPU menggunakan metode setengah tertutup, di mana masing-masing paslon akan diberikan lima soal yang sama. Kelak, masing-masing paslon akan diundi untuk mengambil salah satu di antara lima soal itu.

“Karena itu maka setiap paslon harus tetap menyiapkan diri dengan serius, karena mereka tidak tahu, soal yang mana yang harus mereka jawab. Dan metode ini akan dilakukan untuk beberapa segmen,” tukasnya, mengutip Tempo.co.

Selain itu, dalam salah satu segmen, KPU juga menerapkan metode pertanyaan tertutup. Nantinya sesama paslon bisa saling mengajukan pertanyaan. Pertanyaan yang disampaikan bersifat rahasia dan tidak boleh keluar dari tema utama, yakni hukum, HAM, korupsi, dan terorisme.

“Timses kedua paslon setuju dengan format seperti ini,” imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman juga menuturkan hal serupa. Ada dua model lontaran pertanyaan yang akan diberikan ke setiap paslon. Pertama adalah model pertanyaan terbuka—di mana moderator akan menanyakan beberapa pertanyaan dari daftar yang sudah diberikan ke pasangan calon.

“Masing-masing cuma tiga pertanyaan ke setiap paslon mewakili tiga segmen. Pertanyaannya akan diacak walaupun semua diberi tahu,” bebernya.

Arief kemudian melanjutkan, model kedua yaitu model lontaran pertanyaan tertutup. Dalam model ini, setiap pasangan calon akan melontarkan pertanyaan ke pasangan lain.

“Pertanyaan berasal dari masing-masing. Paslon 01 mengajukan kepada paslon 02, kemudian paslon 02 mengajukan pertanyaan ke paslon 01. Ini nanti tak ada yang tahu pertanyaannya seperti apa,” urai Arief.

Debat pertama pilpres 2019 ini akan dilaksanakan pada 17 Januari mendatang. Saat ini, KPU dan panelis tengah menyusun daftar pertanyaan dengan tema seputar isu hukum, korupsi, HAM serta terorisme. Nantinya, daftar pertanyaan ini akan diserahkan kepada setiap pasangan calon.

Di lain pihak, keputusan KPU memberi daftar pertanyaan ke pasangan capres-cawapres ini sempat dipertanyakan. Menurut penilaian Direktur Eksekutif Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Sigit Pamungkas, keputusan KPU ini merupakan langkah yang aneh.

“Aneh, sebuah debat pertanyaannya disampaikan lebih dulu kepada paslon. Mestinya itu otentik muncul dalam proses debat itu,” ujar Sigit di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (05/01/2019).

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]