Bank Dunia Klaim BUMN Tak Sanggup Danai Infrastruktur Jokowi


SURATKABAR.ID – Bank Dunia menyebutkan bahwa keuangan BUMN tidak sanggup membiayai infrastruktur jangka panjang. Menurut Bank Dunia, untuk bisa mendanai infrastruktur jangka panjang, BUMN harus menggandeng sektor swasta.

“Dalam rencana pembangunan jangka menengah, pemerintah mengindikasikan BUMN tidak dapat memenuhi kebutuhan pendanaan infrastruktur,” demikian laporan Bank Dunia bertajuk ‘Infrastructure Sector Assesment Program’ edisi Juni 2018, dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (4/1/2019).

Pemerintah memperkirakan porsi pendanaan BUMN adalah sebesar 22 persen dari total kebutuhan biaya sebanyak Rp 5.452 triliun. Sedangkan porsi swasta mencapai angka 37 persen. Hal tersebut tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Akan tetapi, selama beberapa tahun terakhir, porsi sektor swasta terhadap total investasi infrastruktur justru semakin merosot. Di mana pada 2010-2012 sebesar 17 persen menjadi 9 persen di tahun 2011-2015. Padahal diketahui, kondisi makroekonomi sudah mendukung investasi.

Sementara, mayoritas proyek infrastruktur dikerjakan dengan menggunakan anggaran negara ataupun perusahaan pelat merah. Sejumlah proyek yang awalnya dikerjakan swasta, lantaran tak berjalan akhirnya diserahkan kepada BUMN. Seperti proyek Tol Trans Sumatera, kereta bandara Soekarno-Hatta, dan Pelabuhan Baru Makassar, Sulawesi Selatan.

Baca Juga: Demi Jegal Jokowi, Ini Kejutan yang Dipersiapkan SBY untuk Prabowo-Sandiaga

Menurut catatan Bank Dunia, BUMN memegang peran penting dalam perekonomian. Di tahun 2016, total aset BUMN menyentuh angka Rp 6.469 triliun atau sekitar 50 persen dari total keseluruhan PDB Indonesia. Pada tahun yang sama, BUMN menghasilkan total laba hingga Rp 176 triliun.

Kemudian, pada 2017, belanja modal BUMN diproyeksikan mencapai angka Rp 468 triliun. Pencapaian tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 293 triliun.

Namun sayangnya, di akhir 2017, Bank Indonesia memperkirakan porsi utang BUMN mencapai 7,2 persen dari keseluruhan utang perbankan dan juga 19,3 persen dari total utang luar negeri. Adapun porsi tersebut bisa meningkat. Pasalnya perusahaan pelat merah banyak yang mengambil utang demi membiayai proyek infrastruktur.

Seperti misalnya PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang menurut catatan Bank Dunia pada September 2017 utangnya meningkat dua kali lipat dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni menjadi Rp 65,7 triliun. Hal tersebut diakibatkan karena membeli banyak konsesi tol.

“Utang dari tujuh BUMN terkait infrastruktur yang tercatat di bursa mencapai sekitar Rp 200 triliun pada September 2017. Tiga kali lipat dari tiga tahun lalu,” tulis laporan tersebut.

Dan dalam menjalankan tugasnya, BUMN seringkali menerima sokongan pendanaan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), subsidi, dan juga bantuan nonsubsidi lain. Padahal, suntikan dana itu bukanlah sumber pendanaan berkelanjutan. Mengingat rasio pajak terhadap Pendapatan Domestik Bruto Indonesia yang masih rendah. Ditambah keterbatasan perbankan nasional.

Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan porsi swasta. Salah satunya adalah berkolaborasi dengan BUMN. Menurut BUMN, partisipasi sektor swasta bisa mempercepat pembangunan infrastruktur. Hasilnya pun lebih bernilai tambah ketimbang skema pengadaan tradisional oleh pemerintah.

Alasannya, sektor swasta bisa mendongkrak efisiensi operasional dan meningkatkan kualitas. Selain itu, dengan membuka ruang bagi sektor swasta bakal membantu meningkatkan pendanaan proyek dan meningkatkan kinerja BUMN. Pasalnya, sektor swasta memiliki kepentingan untuk memperbaiki kinerja.

Tak hanya itu saja. Keterlibatan sektor swasta juga bakalan membantu proses alih teknologi berskala internasional pada perusahaan pelat merah. Menurut Bank Dunia, setidaknya ada tiga cara BUMN bisa memberikan ruang pada sektor swasta.

Pertama, sebagai pemilik proyek yang bermitra dengan sektor swasta. Kedua, sebagai kontraktor di mana BUMN dan perusahaan swasta bersaing secara sehat. Dan ketiga, sebagai investor melalui daur ulang aset yang dikembangkan menggunakan uang masyarakat dengan cata sekuritisasi, penerbitan obligasi serta divestasi.

Di saat yang sama, pemerintah juga harus mendorong perusahaan pelat merah untuk menggandeng pihak swasta melalui beberapa cara. Seperti misalnya, dengan memberikan insentif kepada BUMN untuk meningkatkan kinerja dan menjalin mitra dengan perusahaan swasta.

Selain itu, pemerintah juga bisa mendorong BUMN melakukan tata kelola yang baik dengan cara meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas untuk bisa menarik minat sektor swasta.