Polisi Didesak Ungkap Penyebar Pertama Hoax 7 Kontainer Surat Suara Dicoblos


SURATKABAR.IDHoax alias kabar bohong mengenai adanya tujuh kontainer surat suara sudah dicoblos mendapat respons dari banyak pihak. Polisi disarankan untuk mengusut kasus itu secara tuntas dengan mengungkapkan sumber informasi pertama yang menyampaikan kabar tersebut. Aparat diminta segera mengusut siapa sebenarnya penyebar hoax yang meresahkan masyarakat itu.

“Motif dari yang bersangkutan menyampaikan kabar itu, serta jika terdapat unsur pelanggaran dari perbuatan tersebut untuk secara adil dan profesional dilakukan penegakan hukum,” ujar peneliti hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil, Jumat (04/01/2019). Demikian dilansir dari reportase SindoNews.com.

Ditegaskan oleh Fadli, penegakan hukum menjadi penting agar ada efek jera dan pembelajaran bagi semua pihak terhadap penyebaran informasi yang tak benar. Apalagi mengingat hal ini berhubungan dengan kontestasi pemilu.

Dia juga mengimbau semua pihak, terutama peserta pemilu, tim kampanye, relawan dan semua pihak yang berkenaan langsung ataupun tak langsung dengan kontestasi pemilu, untuk tidak menyampaikan informasi yang tak benar, fitnah, menimbulkan keresahan, apalagi menganggu dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap proses Pemilu 2019 yang akan digelar serentak 17 April 2019 mendatang.

“Mengajak masyarakat, pemilih, dan semua elemen bangsa untuk cermat dan berhati-hati dalam menerima informasi, menyaring informasi, dan menyebarluaskan informasi agar tidak terjadi penyebaran berita bohong yang akan menimbulkan efek buruk dan merusak terhadap proses penyelenggaraan pemilu,” tandasnya.

Baca juga: Demokrat Sebut yang Disampaikan Andi Arief Justru Selamatkan Kubu Jokowi dari Fitnah

Tegas Tindak Hoax yang Makin Liar dan Berbahaya

Mengingat semakin kencangnya berita bohong (hoax) mendekati masa pemilu saat ini telah membuat prihatin banyak pihak. Aparat didorong segera tegas mengusut tuntas semuanya. Ini dikarenakan perang hoaks tak lagi menyasar peserta pemilu, tapi juga telah menyentuh penyelenggaranya.

Hoax begitu berbahaya lantaran masyarakat juga menjadi saling curiga. Hoaks terakhir seputar informasi tujuh kontainer dari China yang berisi surat suara yang telah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Rabu (02/01/2018) teramat meresahkan publik.

Informasi yang muncul sejak Rabu siang itu menyebar cepat dengan liar. Teka-teki kabar itu akhirnya terjawab pada tengah malam saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengecek langsung ke lokasi. Dari pengecekan itu, tak ditemukan 7 kontainer surat suara tercoblos tersebut. KPU menegaskan isu itu jelas bohong, apalagi proses pencetakan surat suara saat ini belum dimulai.

Menyadari begitu bahayanya hoaks ini, KPU tak butuh waktu lama untuk melaporkan masalah ini ke ranah hukum. Upaya ini dinilai langkah tepat untuk mengungkap masalah ini dengan gamblang. Lewat jalur hukum itu nantinya diketahui siapa saja yang terlibat berikut motifnya.

Jalur hukum juga dianggap paling pas lantaran kejahatan ini nantinya akan berdampak pada sanksi yang diharapkan bisa memberikan efek jera. Indonesia pun telah mempunyai dasar untuk penyelesaian kasus-kasus seperti ini antara lain lewat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kotak Suara Kardus

Selain soal surat suara yang telah dicoblos, hoaks yang menyasar KPU akhir-akhir ini adalah mengenai jutaan pemilih ganda dan kotak suara dari kardus yang berkualitas rendah.

Hoax harus menjadi pekerjaan rumah yang segera dibereskan bangsa ini. Pasalnya hal ini sangat rawan memicu perpecahan. Dari data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) juga menunjukkan bahwa tren penyebaran hoaks—khususnya berkenaan pemilu—telah meningkat tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Dari Agustus-Desember 2018, tercatat ada 62 isu hoaks yang mengarah soal pemilu. Soal ajakan publik untuk menghindari hoaks pada 2019 ini juga sudah diwanti-wanti sebelumnya oleh mantan Ketua Umum Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif. Ia meminta masyarakat Indonesia selalu mengutamakan pikiran-pikiran positif demi kemajuan bangsa.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai aparat penegak hukum harus bertindak cepat untuk membongkar kasus ini. Titi menuturkan, kabar hoaks itu bukan hanya bisa menyesatkan pemilih, tapi juga bisa membuat publik kehilangan kepercayaan pada proses pemilu.

“Sebab, kabar tersebut sangat mengganggu kredibilitas, integritas, dan legitimasi pemilu,” tegasnya.

Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, juga menilai hoaks kali ini pukulan telak bagi KPU dan pemerintah sebagai penyelenggara pemilu. Banyak badan pemerintah yang harus dimaksimalkan kerjanya, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk mencegah merebak dan munculnya hoaks.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran juga menilai bahwa hoaks  surat suara tercoblos untuk paslon nomor urut 01 menunjukkan penyebaran fitnah masih digunakan untuk mendegradasi lawan. Dia menilai, ini bukan tindakan yang gentleman karena berusaha mencari untung dengan memproduksi sesuatu yang tak benar.

Ketua KPU Arief Budiman menyerahkan perkara hoaks itu sepenuhnya kepada Bareskrim untuk ditindaklanjuti. Termasuk mengenai orang-orang yang ditengarai terlibat di dalam informasi hoaks tersebut. KPU berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional dan menyelesaikan kasus tersebut sebelum hasil pemilu 2019 selesai.

Arief juga menyatakan pihaknya menjamin legitimasi pelaksanaan Pemilu 2019 tidak akan terganggu dengan adanya berbagi informasi dan serangan hoaks yang diarahkan kepada lembaga penyelenggara pemilu.

Polisi pun turut bekerja cepat. Kepala Bareskrim Polri Komjen (Pol) Arief Sulistyanto mengaku sudah memproses penyidikan untuk mencari alat bukti dalam mengetahui siapa yang menyebarkan informasi tersebut pertama kali.

“Kami akan serius melakukan penyidikan ini dalam proses penindakan hukum dalam proses menciptakan pemilu yang bersih dan damai,” ucapnya.

Begitu pun dengan Ketua Bawaslu Abhan yang menyatakan upaya klarifikasi dari KPU dan Bawaslu merupakan bagian dari pembuktian bahwa penyelenggara masih menjalankan tugasnya dalam posisi “on the track”.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.