Pernyataan Viral Prabowo yang Sulit Pinjam Uang ke Bank Indonesia


SURATKABAR.ID – Prabowo Subianto selaku Calon Presiden Nomor Urut 02 pernah melontarkan kalimat yang menarik perhatian publik pada November 2018 lalu. Ketua Umum Partai Gerindra tersebut pernah mengatakan dirinya sempat mengajukan kredit ke Bank Indonesia (BI). Ia menuturkannya saat saat memberikan dalam pembekalan relawan Prabowo-Sandiaga di Istora Senayan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menukil Detik.com, Sabtu (29/12/2018), pernyataan itu menjadi viral lewat video yang tersebar mulai dari Twitter hingga YouTube.

Berita mengenai pernyataan Prabowo itu menarik perhatian masyarakat. Sebagai bank sentral yang menjaga moneter, BI tentu tak memberikan pinjaman layaknya bank-bank biasa pada umumnya. Berita ini pun menjadi salah satu yang paling banyak dibaca di sepanjang tahun 2018.

Berikut adalah rangkuman berita mengenai Prabowo yang mengaku ditolak saat mengajukan pinjaman ke Bank Indonesia (BI):

Video pertama berisi Prabowo yang mengaku kesulitan mengajukan pinjaman kredit dari Bank Indonesia (BI). Prabowo tampak berbicara saat sedang berkampanye bersama banyak orang. Video tersebut beredar di berbagai media sosial baik Twitter hingga YouTube.

Baca juga: Karena Sebut Indonesia Miskin, Kubu Jokowi Minta Prabowo Tolak Sumbangan Kampanye

“Jangan kita malu kalau kita nggak punya duit, kita tidak malu. Saya mantan perwira tinggi, saya berjuang untuk republik ini, keluarga saya berjuang untuk kemerdekaan ini, saya minta kredit dari Bank Indonesia, saya nggak bisa-bisa dapat. Apalagi kalian, mantan Pangkostrad saja nggak bisa, apalagi tampang kalian,” beber Prabowo seperti dipantau detikFinance, Sabtu (24/11/2018).

Selain itu, ia juga menuding bank nasional tak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Prabowo lantas meminta agar bank mampu tegas serta adil melaksanakan tugasnya.

“Hei dirut-dirut BUMN, jangan kau kira BUMN milik nenek moyangmu. Kau kasih kredit kepada yang itu-itu saja terus dan suatu saat kau harus bertanggung jawab,” tandasnya menegaskan.

Berkenaan pernyataan yang menjadi viral tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga angkat bicara memberikan penjelasan. Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandiaga, Dradjad Wibowo menegaskan bahwa yang dimaksud Prabowo ialah perbankan di Indonesia.

“Jelas yang dimaksud Prabowo itu adalah bank (perbankan) di Indonesia. Bukan BI (Bank Indonesia),” ungkapnya.

Menurut pengakuannya, ia bingung terhadap pihak yang membuat viral video itu. Kata Dradjad, seharusnya pihak yang membuat viral tersebut melakukan riset lebih mendalam.

“Yang meributkan di medsos itu apa tidak punya urusan yang bermanfaat selain ribut ya? Dan kalau mau ribut seperti itu, mbok ya riset dikit tho Mas dan Mbak. Ben rodo pinter ribut e (biar agak pintar ributnya) he-he-he…,” tukas politikus PAN tersebut.

Penjelasan Dradjad pun diterangkan lebih lanjut. Mengenai pernyataan Prabowo yang tak bisa mengajukan kredit, Prabowo disebut tengah merujuk pada pengalamannya setelah mengambil alih PT Kiani Kertas.

“Dulu Kiani adalah pasien BPPN, kreditnya macet triliunan. Lalu oleh BPPN dijual melalui Program Penjualan Aset Kredit (PPAK). Nah Prabowo bersama konsorsium Bank Mandiri dan Anugrah Cipta Investama yang menjadi pembelinya,” tutur Dradjad kemudian.

“Prabowo mau masuk karena diajak oleh mantan Dirut Bank Mandiri waktu itu, ECW Neloe. Alasannya, sayang kalau diambil asing. Karena jiwa nasionalismenya tinggi, Prabowo mau dan menyuntik dana US$ 30 juta. Kalau tidak salah ingat, itu tahun 2003,” paparnya.

Dradjad menambahkan, Kiani lalu memerlukan kredit modal kerja untuk operasinya. Kemudian Kiani menghubungi beberapa bank, termasuk BUMN, untuk mengajukan kredit, namun ditolak.

“Padahal bank-bank itu mudah saja menggelontorkan kredit ratusan miliar, bahkan triliunan, ke konglomerat yang berlatar belakang etnis tertentu. Itu sebabnya Prabowo pada tanggal 25 Mei 2005 menyampaikan Kiani sulit mendapatkan kredit dari perbankan nasional,” sebut Dradjad.

Dradjad, yang kini masuk tim ahli ekonomi Prabowo-Sandiaga juga menyebut bahwa Prabowo masuk Kiani bersama Luhut Binsar Pandjaitan. Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sendiri diketahui kini telah menjadi pendukung petahana Joko Widodo. Namun keduanya berkawan sejak menjadi prajurit di Kopassus.

“Sebagai catatan, Prabowo masuk Kiani waktu itu bersama Luhut Binsar Pandjaitan. Jadi jelas yang dimaksud Prabowo itu bukan BI,” tandas Dradjad.

BI Tak Bisa Beri Kredit

Direktur Departemen Komunikasi BI Arbonas Hutabarat menerangkan pada dasarnya BI tak punya fasilitas untuk pinjaman kredit. BI sendiri merupakan bank sentral yang tugasnya mengontrol transaksi antara perbankan. Sehingga, fasilitas pinjaman kredit bukan menjadi tugasnya.

 

“Nggak bisa (beri kredit), kan BI itu bank sentral jadi hanya berhubungan dengan bank-bank, mengenai transaksinya, mengontrol transaksi antar bank,” jelas Arbonas.

Lebih dari itu, Arbonas juga mengaku belum pernah mendengar Prabowo Subianto yang mengajukan pinjaman kredit ke BI.

“Nggak pernah dengar, nggak boleh ya. Nggak bisa (mengajukan pinjaman ke BI)” lanjutnya.

Kapasitas BI

Melansir situs resmi BI, dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah.

Kestabilan nilai Rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain.

Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan begitu, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan ini BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Tugas pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sedangkan yang ketiganya adalah stabilisasi sistem keuangan.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.