Soal Pengupahan, KSPI Sebut Rezim Jokowi Pro Upah Murah Seperti Soeharto


SURATKABAR.ID Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai tidak pro rakyat kecil. Atas dasar tersebut, KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) meminta agar pemerintah mencabut beleid itu. Pasalnya, beleid itu dinilai menunjukkan sikap pemerintah yang lebih pro kepada rezim upah murah. Sedangkan menurutnya, rezim upah murah sebelumnya terdapat dalam 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

“Rezim upah murah dijalankan hanya pada rezim Soeharto, yaitu upah dikendalikan oleh negara,” tutur Said Iqbal selaku Presiden KSPI di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Rabu (26/12/2018), seperti dilansir dari reportase Tempo.co, Jumat (28/12/2018).

Iqbal juga membenarkan bahwa pada era Soeharto, upah pasti naik setiap tahunnya. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan fisik minimum. Kondisi ini hampir serupa dengan keadaan saat ini di mana upah buruh pasti naik. Dan memang kenaikan upah tersebut telah disesuaikan dengan poin-poin dalam beleid Pengupahan. Meski begitu, ada hak serikat buruh yang dirampas.

“Tapi dengan PP 78, negara telah merampas hak berunding serikat buruh untuk merundingkan upah bersama dengan asosiasi pengusaha,” ungkap Iqbal kemudian.

Pasalnya, Iqbal menyambung, dalam beleid itu tidak ada lagi hak runding bagi buruh. Penetapan upah hanya didasari oleh pertumbuhan ekonomi dan inflasi. jika begitu, mustahil rasanya mengharapkan kesejahteraan rakyat kecil meningkat secara signifikan.

Baca juga: Pada 2015-2018, Total 1 Juta Pekerja Kena PHK

Peningkatan Kesejahteraan

“Bagaimana ada peningkatan kesejahteraan kalau perundingan saja tidak ada,” imbuh Iqbal.

Dengan dicabutnya PP Nomor 78 Tahun 2015, Iqbal menuturkan perihal pengupahan sebaiknya mengacu kepada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 soal Ketenagakerjaan saja.

Menurut Iqbal, pada pasal 88 hingga 90 dalam beleid tersebut sudah terdapat pengaturan mengenai penetapan upah minimum.

“Turunannya banyak yang menyimpang, yang penting UU dijalanin. Kalau Peraturan Menteri atau PP bertentangan dengan UU, sepatutnya tidak dijalankan,” lanjutnya lagi.

Iqbal menandaskan, terdapat dua ukuran upah minimum di dalam Undang-undang. Dua ukuran tersebut adalah upah minimum berdasarkan kewilayahan, yakni upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten dan kota.

Selain itu, ada upah minimum sektoral kabupaten atau kota yang berdasarkan sektor industri.

“UMSK nilainya lebih tinggi dari UMK karena ini berdasarkan sektor industri unggulan, karena itu sudah dua ini saja yang dijalankan,” paparnya.

Itulah sebabnya Iqbal lantas meminta pemerintah melihat sektor industri dalam penentuan upah.

“Sekarang kan dipukul rata, karena itu UMS harus dijadikan keputusan di seluruh Indonesia, sekarang hanya beberapa daerah,” imbuh Iqbal menandaskan.

Naikkan Kebutuhan Hidup Layak

Selain itu, KSPI mengusulkan agar pemerintah menaikkan komponen kebutuhan hidup layak dari 60 menjadi 84 komponen untuk mendapatkan nilai upah layak pada tingkat upah minimum.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto menyebutkan survei yang dilakukan lembaganya selama Maret 2018 menunjukkan upah buruh naik 0,43 persen.

“Peningkatan inflasi 0,12 persen, lebih rendah dari upah nominal,” ucapnya di kantor BPS, Senin (16/04/2018).

Sebagaimana dijelaskan oleh Suhariyanto, upah nominal harian buruh tani nasional per hari pada Februari 2018 ialah Rp 51.378. Dan kemudian menjadi Rp 51.598 pada Maret 2018.

“Upah riil mengalami kenaikan sebesar 0,31 persen,” tukasnya.

Dalam reportase CNBCIndonesia.com, Iqbal mengatakan, upah murah yang ada saat ini membuat daya beli buruh turut tergerus turun. Ia menjelaskan, hal ini tercermin dari porsi konsumsi rumah tangga terhadap PDB yang turun dari 56% di periode 2010-2014 menjadi 48% dalam 4 tahun terakhir.

Iqbal juga menambahkan, tingkat upah yang baik akan membawa daya beli masyarakat (purchasing power) naik, sehingga konsumsi naik dan industri pun akan berkembang.

“Kami minta PP 78/2015 dicabut dan harga-harga diturunkan. Harga energi dan pangan yang stabil mahal akan memukul daya beli buruh,” cetusnya.

Serikat buruh memahami bahwa PP 78/2015 diterbitkan sebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) ke-IV, yang berasal dari permintaan dunia usaha untuk menarik investasi masuk.

“Tapi pemerintah lupa, pertumbuhan ekonomi itu kan antara lain disumbang investasi dan konsumsi. Konsumsi itu bicara upah, nggak mungkin nggak. Kecuali ada intervensi negara seperti sistem jaminan kesehatan yang berhasil supaya daya beli tetap terjangkau,” tegasnya.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]