Tsunami Banten-Lampung Telan Ribuan Korban, Fahri Salahkan Jokowi Gara-Gara Ini


SURATKABAR.ID – Bencana alam mulai dari gempa bumi, banjir, hingga tsunami terus menerjang Indonesia dalam beberapa bulan terakhir.

Belum habis kesedihan akibat gempa di Lombok pada Agustus 2018 lalu dan gempa-tsunami di Palu pada September 2018, kini tsunami kembali menelan ribuan korban di Banten dan Lampung.

Terlebih lagi, tsunami di Selat Sunda tersebut tanpa peringatan apapun dan terjadi secara mendadak. Sistem ataupun peralatan peringatan dini tsunami seakan tak berfungsi.

Hal ini menjadi perharian Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Fahri menegaskan, seharusnya mitigasi bencana mengiat sebelum terjadinya bencana yang menelan korban jiwa.

Baca juga: Tak Disangka! BPPT Pernah Prediksi Tsunami Pandeglang Banten pada April 2018, Sampai Bikin Resah

Fahri melanjutkan, dengan adanya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan yang disahkan pemerintahan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan teknologi antariksa untuk mitigasi bencara.

Salah satunya adalah satelit yang memantau pergerakan kerak bumi dan aktivitas gunung berapi dengan cara lebih komprehensif. Meski Indonesia telah memiliki sejumlah peralatan, namun teknologinya tak bisa melakukan pemantauan secara menyeluruh karena letaknya terputus-putus.

“Dan dari hampir 200 pusat pemantauan, saya mendengar hanya 50 lebih yang masih aktif. Yang lain itu sudah tidak aktif lagi,” tegas Fahri, Selasa (25/12/2018) malam, seperti dikutip dari jawapos.com.

Menurutnya, teknologi pemantauan dan mitigasi bencana di Indonesia sangatlah darurat. “Itu pertama yang saya katakan sebagai pandangan terakhir tentang bagaimana cara mengatasi bencana,” lanjutnya.

Kemudian, Fajri juga menyoroti institusi di Indonesia terkait terjadinya bencana. Menurutnya, tak ada satu pun lembaga yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas seluruh masalah akibat bencana.

“Padahal kita menyiapkan adanya undang-undang dan kelembagaan, serta orang-orang yang bertanggung jawab atas mitigasi ini,” katanya.

Fahri pun menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya bertanggung jawab terhadap peringatan dini tsunami yang tak berfungsi hingga menelan korban jiwa.

“Apalagi kita di Indonesia yang sudah jelas-jelas daerah ring of fire dan memiliki peluang bencana yang sangat besar. Kalau tidak punya yang memadai maka bencana bisa mengintai dari hari ke hari. Ini Tanggung Jawab Jokowi,” ujar Fahri.

Ia pun menyarankan hal ini menjadi bahan perdebatan calon presiden. “Bukankah amanat dari pembukaan UUD 1945 yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia?” tukasnya.