Dahlan Bongkar Fakta Penting di Balik Keberhasilan Akuisisi Freeport, Ada Nama SBY Hingga Jonan


SURATKABAR.ID – Setelah sekian lama hanya menjadi minoritas dalam kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI), kini Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akhirnya berhasil melunasi saham mayoritas sebesar 51 persen yang sejak lama telah dinantikan itu.

Indonesia, seperti diwartakan Detik.com pada Senin (24/12/2018), telah menguasai 51,2 persen dari sebelumnya hanya 9,36 persen saham perusahaan tambang besar asal Amerika Serikat (AS) tersebut. PT Inalum (Persero) membayarkan US$ 3,85 miliar atau Rp 56 triliun untuk mengakuisisinya.

Pencapaian pemerintah dalam merebut saham mayoritas PT Freeport tentu tak dilewatkan banyak pihak untuk turut menanggapi. Salah satu komentar datang dari mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan.

Melalui blog pribadinya, disway.id, Dahlan menuturkan beberapa hal di balik keberhasilan pemerintah dalam mengambil alih saham Freeport. Ia membocorkan akuisisi PTFI yang akhirnya berhasil terealisasi tak terlepas dari peran aktif sejumlah pemangku kebijakan.

“Tentu, baiknya, saya juga mengucapkan selamat kepada Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Yang di zaman beliau menjadikan PT Inalum dikuasai 100 (100 persen) BUMN,” ungkap Dahlan seperti yang dikutip Detik.com dari blog pribadinya.

Baca Juga: Fadli Zon Soal Akuisisi Saham Freeport: Betul-Betul Kebijakan Sontoloyo

Pada 1 November 2013 silam, pemerintah mengakuisisi Nippon Asahan Alumunium (NAA) pada 1 November 2013. Ketika itu, pemerintah mengambil alih sebesar 58,87 persen saham NAA dan juga menjadikan seutuhnya Inalum milik Tanah Air.

Untuk mengakuisisi saham NAA, pemerintah harus menggelontorkan dana hingga angka US$ 556,7 juta. Bahkan ada yang menyebut US$ 558 juta. Adapun angka tersebut sejatinya jauh lebih rendah ketimbang harga yang ditawarkan NAA, yakni US$ 626 juta.

“Diambil alih dari Jepang. Dalam posisi perusahaan sangat jaya. Kondisi fisiknya prima. Operasionalnya istimewa. Dan tabungan uang kontannya banyak luar biasa,” tambah Dahlan.

Keberhasilan Presiden RI ke-6 tersebut dalam mengakuisisi 100 persen saham Inalum kala itu, menurut Dahlan, merupakan cikal bakal keberhasilan akuisisi Freeport oleh pemerintah saat ini.Pasalnya Inalum yang saat ini menjadi Holding BUMN dalam sektor pertambangan itu menjadi ujung tombak dalam langkah pengambilalihan saham PTFI.

“Ibarat ‘kendaraan’, Inalum sudah seperti Land Cruiser. Sanggup diajak menanjak tinggi. Sampai pegunungan Jayawijaya. Membeli Freeport di sana. Inalum yang seperti itu sangat dipercaya. Untuk mencari dana global sekali pun. Empat miliar dollar sekali pun. Untuk membeli saham mayoritas Freeport itu,” ungkap Dahlan lebih lanjut.

Ia juga mengungkapkan ada seorang sosok kunci dari balik keberhasilan tersebut. Sosok tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Namun sayangnya fakta penting ini justru tidak banyak yang tahu.

“Tidak ada yang bisa melihatnya. Selama ini. Tidak juga saya (Dahlan Iskan). Hanya orang seperti Jonan yang berhasil mengintipnya. Yang justru Menteri ESDM yang tidak ahli tambang itu. Lewat celah itulah negosiasi bisa mendapat jalannya,” jelas Dahlan.

Kejelian Jonan yang dimaksud Dahlan dalam pernyataan ini adalah kejelian mengetahui celah negosiasi yang membuat Freeport McMoRan asal Amerika Serikat (AS) hingga akhirnya rela melepas 51 persen saham miliknya di PTFI untuk dimiliki Pemerintah Indonesia melalui PT Inalum (Persero).

Mendapatkan bantuan dari dua sosok penting lainnya, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Mentero Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya. Sebagai amunisi untuk bernegosiasi dengan Freeport, Jonan terlebih dahulu menangani isu pajak dan pelanggaran lingungan.

Sebelum itu, ungkap Dahlan, tidak ada seorang pun yang cukup jeli dalam menemukan celah tersebut untuk melakukan negosiasi pengambilalihan saham perusahaan tambang yang berdiri di tanah Papua. Hanya Jonan yang bisa.

Akibatnya, tak ada yang berhasil merebut mayoritas saham Freeport sebelum Jonan menerima misi tersebut. “Sudah sejak kapan pun. Kita ingin Freeport dikuasai bangsa. Tapi selalu tersandung batu perjanjian yang tidak bisa dilanggar begitu saja. Kalau pun selama ini salah, itu karena tidak ada yang bermata sejeli Jonan. Dalam melihat celah tersembunyi itu,” bebernya.

Lebih lanjut, Dahlan mengungkapkan, masih ada fakta penting lain yang perlu dicermati. Menurutnya, tidak aka nada keberhasilan tersebut tanpa adanya keandalan pejabat terkait yang mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan ‘misi’ tersebut.

“Dalam proses Freeport ini memang luar biasa. Menteri ESDM-nya, Jonan (Ignasius Jonan), bukan ahli tambang. Dia justru orang keuangan. CEO Inalum-nya yang cari uang, dari tehnik. Ia lulusan ITB, Budi Sadikin,” ungkap Dahlan.

Kedua sosok tersebut, menurut Dahlan, merupakan sosok tepat yang sangat dipercaya oleh pemerintah. Pasalnya, mereka bersih kepentingan. “Mungkin saja pandangan mata itu seperti hati. Bisa memandang jauh. Kalau kondisinya (pejabatnya) bersih. Bersih mata. Bersih hati. Bersih kepentingan,” tegasnya.

Sebenarnya, tambah Dahlan, perjuangan pemerintah belum berhenti sampai di situ saja. Masih ada tantangan besar yang tersembunyi usai akuisisi tersebut. Pasalnya, terdapat jatah pemerintah daerah sebesar 10 persen dari saham Freeport Indonesia.

Namun pokok permasalahan bukan terletak pada porsi 10 persen itu, melainkan pada penyerahannya. Apabila tak diawasi dengan baik, sangat mungkin pihak tak bertanggung jawab masuk dan menyusup mencari keuntungan dari porsi 10 persen saham teruntuk pemerintah daerah tersebut.

Terlebih lagi apabila penyusup itu merupakan pihak asing, yang jika 10 persen itu gagal dikuasai Indonesia, maka artinya RI harus melupakan rencana menjadi pengendali tambang raksasa di tanah Papua itu.

“Sebenarnya di Freeport itu, masih ada satu kekhawatiran saya. Di bidang partisipasi lokal yang 10 persen. Yang kelihatannya kecil, tapi justru bahaya. Misalnya, begitu yang kecil itu memihak ke sana (AS), selesailah. Dananya jadi mayoritas,” tutur Dahlan.

Meski demikian, Dahlan mengaku tetap optimis. Pasalnya, keberadaan Jonan dan Budi Gunadi Sadikin dalam mengawal proses tersebut dianggap bisa mengatasinya. “Jonan-Budi adalah orang pintar. Mengatasinya dengan skema yang berjenjang. Tentu masih akan ada kritik. Tapi saya tidak melihat yang lebih baik dari yang telah dilakukan ini,” pungkas mantan CEO surat kabar Jawa Pos tersebut.