Fadli Zon Soal Akuisisi Saham Freeport: Betul-Betul Kebijakan Sontoloyo


SURATKABAR.ID – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fadli Zon buka suara menanggapi divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya pencapaian tersebut bukan prestasi, melainkan kebijakan sontoloyo.

Fadli, seperti yang dilansir dari laman JPNN.com pada Minggu (23/12/2018), menilai Pemerintah Indonesia tak seharusnya mengambil alih 51,2 persen saham Freeport. Pasalnya, Freeport hanya menyewa lahan milik Indonesia saja.

Ia menilai, seharusnya pemerintah bisa lebih cerdas dan menunggu sampai tahun 2021, di mana saat itu kontrak PT Freeport Indonesia selesai. Dengan demikian, pemerintah tak perlu menggelontorkan uang hingga puluhan triliun.

“Saya tidak menyebut itu pengambilalihan. Itu kebijakan yang sontoloyo. (Mestinya) Kita tunggu saja, kalau waktunya kita gratis,” ujar Fadli Zon di sela kunjungannya ke Sekretariat Prabowo Subianto-Sandiaga Uni di Dukuh Tempuran RT 4 RW 6, Desa Bolon, Colomadu, Karanganyar, pada Sabtu (22/12).

“Untuk apa ngeluarin uang sampai puluhan triliun, kalau tidak salah Rp 55 triliun dan itu uang utang lagi. Mengambil alih dengan utang, ini kebijakan sontoloyo,” tegas politisi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Partai Gerindra tersebut.

Baca Juga: Soal Pencapaian Pemerintah Indonesia Kuasai Freeport, Prabowo Menolak Berkomentar

Lebih lanjut Fadli menambahkan bahwa pengambilalihan Freeport sesungguhnya tidaklah diperlukan. Pasalnya begitu kontraknya habis pada 2021 yang hanya tinggal beberapa tahun saja, Freeport akan otomatis kembali menjadi milik Indonesia.

Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih bersabar menunggu dua tahun ke depan. Seperti yang diketahui, pembicaraan kontrak baru dimulai pada 2019 mendatang. “Seharusnya kita berpikir cerdas, jangan sampai keluar uang untuk mengambil alih sesuatu yang merupakan milik kita,” tuturnya.

“Kalau sudah milik kita, kok diambil alih, itu kan lucu. Jadi mestinya kita tunggu. Wong Freeport itu akan habis tahun 2021. Untuk apa kita membeli saham milik kita sendiri,” seloroh pria kelahiran 1 Juni 47 tahun yang lalu ini.

Terakhir ia mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia sudah sangat salah kaprah. Seolah ingin membangun nasionalis, padahal malah membuat utang baru dengan jumlah yang sangat besar. Langkah ini tentu sangat merugikan bagi kepentingan nasional.

“Jadi ini menurut saya betul-betul kebijakan sontoloyo,” tandas Fadli tegas.