Faisal Basri: Ini Freeport Punya Indonesia, Dibeli. Kan Goblok


SURATKABAR.ID – Proses akuisisi PT. Freeport Indonesia telah berhasil diselesaikan. Perlu negosiasi yang alot dan waktu yang lama agar pemerintah Indonesia bisa menguasai 51,2 persen saham perusahaan tambang terbesar di Papua itu. Bahkan, dikabarkan jika 10 persen dari saham tersebut bakal diberikan kepada masyarakat Papua.

Seperti diwartakan tirto.id, Kepemilikan 51,23 persen saham tersebut nantinya akan terbagi dengan komposisi 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen lainnya untuk Pemda Papua.

Meski banyak mendapatkan apresiasi positif atas keberhasilan ini, ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap masih perlu dikritisi atas langkah yang ditempuh oleh pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

“Ini Freeport punya Indonesia, nih, dibeli. Kan goblok,” kata Faisal saat ditemui di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018) siang.

Ia juga menganggap bahwa pembelian saham PT. Freeport Indonesia itu tidak bisa dikaitkan dengan kepentingan nasional, seperti yang belakangan kerap digembar-gemborkan.

Baca Juga: Mayoritas Saham Freeport Dikuasai Indonesia, Faisal Basri: Yang Gerayangin Lebih Banyak

“Katanya gara-gara 51 persen Indonesia berdaulat. Kedaulatan itu bukan ditentukan persentase. Indonesia tetap berdaulat terhadap Freeport. Karena apa? Aturan-aturan terkait kita buat, royalti berapa, pajak berapa, itu kedaulatan,” tegasnya

Faisal juga menyoroti mengenai sumber dana yang dipakai untuk menguasi 51 persen saham tersebut. Ia menyebutkan bahwa utang yang dipakai untuk membiayai transaksi tersebut banyak dari penerbitan obligasi global (global bond) dengan nilai yang sangat besar. Totalnya mencapai 4 miliar dolar AS atau sekitar Rp55,8 triliun.

“Kalau pinjam di global bond, maka itu pinjam ke pasar. Pinjam ke pasar itu tidak ada negosiasi macam-macam. Kalau asing itu punya sentimen negatif terhadap Indonesia, dia jual besoknya. Harganya ancur. Mampus kita,” jelasnya.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa akuisisi tersebut merupakan sesuatu yang bersejarah. “Hari ini juga merupakan momen yang bersejarah, setelah Freeport beroperasi di Indonesia sejak 1973, dan kepemilikan mayoritas ini kita gunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat,” kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018), dikutip dari detik.com.

“Tadi disampaikan bahwa nanti income, pendapatan baik dari pajak maupun bukan pajak, royalti. Semuanya tentu lebih besar dan baik. Inilah yang kita tunggu,” tandas Jokowi.