Soal Pencapaian Pemerintah Indonesia Kuasai Freeport, Prabowo Menolak Berkomentar


SURATKABAR.ID – Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengaku belum mau memberikan komentar banyak terkait langkah pemerintah yang berhasil menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Sebelumnya, pemerintah melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) akhirnya resmi mencaplok 51,23 persen saham perusahaan tambang yang beroperasi di Papua tersebut. Hal itu dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (21/12) kemarin.

Prabowo Subianto, seperti yang dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Jumat (21/12/2018), mengaku ingin terlebih dahulu mempelajari pencapaian yang diklaim sebagai salah satu capaian dari Pemerintahan Jokowi.

“Saya pelajari dulu, saya pelajari dulu,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra tersebut usai menemui Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di kediaman SBY, di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (21/12) kemarin.

Mantan Danjen Kopassus tersebut langsung bergegas memasuki mobil Toyota Alphard hitam bernopol B 2689 RFP. Tak berselang lama, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Djoko Santoso menyusul masuk ke mobil yang sama.

Baca Juga: Lunas! Setelah Lalui Jalan Panjang, Kini RI Pegang 51 Persen Saham Freeport

Sementara itu, Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak juga tegas menolak buka suara mengomentari penguasaan mayoritas saham Freeport tersebut. “Kita enggak bicara itu tadi. Nanti saja,” ujarnya ditemui di kediaman SBY.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menerima laporan dari menteri terkait mengenai keberhasilan PT Inalum dalam menguasai sekitar 51,23 persen saham PT Freeport Indonesia. Adapun penguasaan tersebut dilakukan dengan membayarkan US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 56 triliun.

“Saya baru saja menerima laporan dari seluruh menteri terkait, Dirut PT Inalum, dan CEO Freeport McMoRan, sampaikan bahwa saham PT Freeport Indonesia 51,2 persen sudah beralih ke PT Inalum dan sudah lunas dibayar hari ini,” tutur Jokowi di Istana Negara.

Jokowi menyebut bahwa pengambilalihan saham itu menjadi momen bersejarah sejak kali pertama PT Freeport Indonesia beroperasi di Indonesia tahun 1973. Selama puluhan tahun, Indonesia hanya bisa mengempit sekitar 9,36 persen saja saham Freeport.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan kepemilikan saham mayoritas Freeport rencananya akan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. “Nantinya pendapatan pajak dan nonpajak semua tentu akan lebih besar dan lebih baik,” imbuh Jokowi kemudian.

Ia juga memastikan bahwa seluruh permasalahan lingkungan dan smelter yang sebelumnya sempat menjadi ganjalan sudah menemui kesepakatan. “Artinya semua sudah komplet dan tinggal bekerja saja,” kata calon presiden nomor 01 tersebut.