Nah Lo! Lebih dari 1.000 WN Filipina Menyamar dengan KTP Palsu dan Dipekerjakan di Indonesia


    SURATKABAR.ID – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkap bahwa Satuan Tugas (Satgas) 115 berhasil menemukan pidana pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh warga negara asing di wilayah NKRI.

    Temuan tersebut, seperti yang dilansir dari laman Kompas.com pada Jumat (21/12/2018), menunjukkan setidaknya lebih dari 1.000 warga Filipina kedapatan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu. Hal tersebut mereka lakukan demi bisa memasuki wilayah perairan Indonesia untuk melaut.

    “Mereka menyamar dengan KTP palsunya. Tetap bekerja dan melakukan penangkapan ikan di wilayah Indonesia,” tutur Susi Pudjiastuti ditemui di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, pada Jumat (21/12).

    Para warga negara asing (WNA) asal Filipina tersebut diketahui rupanya masih dipekerjakan oleh beberapa pengusaha penangkap ikan di Indonesia. Kasus ini pun menjadi salah satu fokus KKP yang harus segera ditangani.

    Susi mengungkapkan bahwa untuk menangani kasus tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian untuk menyelidiki. “Kita sedang selidiki ini,” ujar Susi.

    Baca Juga: Sebagian dari Ribuan e-KTP Dalam Karung Masih Berlaku, Anies Bakal Ambil Langkah Ini

    Pernah terjadi kasus serupa di wilayah Indonesia dalam tahun 2018. Sebelumnya, pegawai dinas kependudukan Provinsi Sulawesi Utara yang diketahui bernama Nancy Sinombor telah memalsukan KTP anak buah kapal asing.

    Ia lalu dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Bitung lantaran telah melanggar ketentuan dalam Pasal 263 KUHP. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Nancy dipenjara selama 6 bulan. “Dia dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan,” jelas Susi Pudjiastuti.

    Kasus lainnya menyangkut keberadaan warga negara asing di wilayah perairan Indonesia adalah pelanggaran keimigrasian oleh Shoo Chiau Huat yang merupakan nahkoda dari Kapal MV Selin.

    Shoo Chiau Huat dinyatakan bersalah karena telah melanggar ketentuan dalam Pasal 114 UU Imigrasi. Pengadilan negeri Tanjung Pinang kemudian menjatuhkan pidana denda sebesar 50 juta kepada nahkoda asing tersebut.

    Ada juga Jiin Horng 106 berbendera Seychelles (450 GT) yang dijerat dengan Pasal 323 ayat (1) UU Pelayaran lantaran berlayar tanpa dilengkapi surat persetujuan berlayar. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun 8 bulan penjara dan ditambah denda Rp 300 juta oleh Pengadilan Negeri Sabang.