Freeport Diduga Rusak Lingkungan Senilai Rp 185 Triliun, Rencana KLHK?


SURATKABAR.ID – Berdasarkan hasil audit yang dipublikasikan pada Maret 2018, diketahui ada kerusakan ekosistem yang diakibatkan oleh limbah PT Freeport Indonesia di Papua senilai Rp 185 triliun. Saat ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih mengkaji hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) terhadap PT Freeport Indonesia.

“Dalam catatan BPK itu, Rp 185 triliun ini masih harus dikonsultasikan kepada KLHK, menyangkut aspek-aspek legal hingga aspek keilmuannya,” ungkap Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, saat konferensi pers di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (19/12/2018). Demikian menukil laporan Tempo.co, Kamis (20/12/2018).

Siti mengatakan, kendati pemeriksaan tengah berjalan, KLHK sebenarnya belum akan menyampaikan solusi atas kerugian ekosistem senilai Rp 185 triliun ini. Sebab, KLHK masih harus mengevaluasi seluruh tahapan dari kajiannya.

Kami harus cek dulu,” cetus Siti.

Sebenarnya, angka Rp 185 triliun ini merupakan perhitungan bersama Institut Pertanian Bogor serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Nilai ini hanya kerusakan ekosistem, bukan merupakan kerugian negara. Sedangkan masalah muncul lantaran belum ada ketentuan yang mengatur kerusakan dari ekosistem ini.

Baca juga: Riset Ini Buktikan Produk Organik Malah Makin Membahayakan Bumi

Selain kerusakan ekosistem, BPK juga telah merekomendasikan delapan hal kepada pemerintah atas Freeport Indonesia.

Poin tersebut antara lain yakni menyelesaikan pembayaran royalti, penyusutan wilayah tambang blok B, menempatkan jaminan reklamasi, menawarkan divestasi kepada pemerintah, melakukan perbaikan ekosistem, mengurus izin penggunaan kawasan hutan, dan mengevaluasi izin analisis mengenai dampak lingkungan.

Di lain sisi, KLHK juga telah menjatuhkan 48 sanksi administratif pada Freeport Indonesia atas kerusakan lingkungan. Dari 48 sanksi tersebut, tersisa 7 sanksi yang belum dijalankan. Namun, Siti memastikan ketujuh sanksi itu akan dijalankan Freeport seiring dengan terbitnya roadmap penyelesaian kerusakan lingkungan. Bersama KLHK, roadmap ini dikerjakan Freeport.

Janji BPK, pihaknya akan terus memantau penyelesaian dari kerugian ekosistem senilai Rp 185 triliun ini. BPK sejauh ini telah melihat perbaikan regulasi di KLHK yang menandakan adanya progres penyelesaian isu lingkungan Freeport.

“BPK akan memonitor, karena LHK adalah mitra BPK,” tutur anggota IV BPK Rizal Djalil.