Pemotongan Nisan Salib, Sultan HB X Bantah Warganya Tidak Toleransi


SURATKABAR.ID – Sultan HB X alias Gubernur dan Raja Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, membantah bahwa kawasannya tidak ada toleransi. Sultan HB X melontarkan bantahan tersebut untuk menanggapi adanya pemotongan nisan salib di TPU Purbayan, Kotagede, yang jadi viral baru-baru ini.

Menurut Sultan, sebagaimana dilansir dari reportase Tempo.co, Kamis (20/12/2018), kejadian pemotongan nisan salib di Purbayan, Kotagede itu tidaklah seperti yang tengah ramai dibicarakan di media sosial.

“Enggak seperti itu yang terjadi. Dan kemarin kan sudah diselesaikan wali kota, bukan seperti itu yang terjadi,” papar Sultan sewaktu ditemui di Grha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Rabu (19/12/2018).

Sultan lantas menambahkan, yang terjadi bukan masalah pemotongan salib.

“Itu masyarakat muslim mereka yang ada di situ itu, ada agama berbeda (Katolik) di situ. Daripada dimakamkan di Mrican (pemakaman lain yang jauh), mereka sepakat dimakamkan di situ. Kan begitu saja. Karena diviralkan, itu jadi ada masalah,” demikian Sultan memaparkan.

Baca juga: Kronologi Pemotongan Nisan Salib di Makam Purbayan Yogyakarta

Bejo yang juga diketahui adalah Mantan Ketua RW itu juga menegaskan, perihal adanya opini masyarakat Yogyakarta tidak lagi toleran dengan berbagai peristiwa yang terjadi belakangan ini, ia menyebut bahwa duduk perkaranya tidak seperti yang viral beredar di media sosial.

“Enggak, itu konsekuensi karena diviralkan, padahal sebenarnya tidak ada masalah,” ungkapnya kemudian.

Sebelumnya, peristiwa pemotongan nisan salib itu terjadi pada Senin (17/12/2018). Tokoh masyarakat di Kelurahan Purbayan, Kotagede, Bejo Mulyono menyebutkan tak boleh ada simbol agama lain selain Islam di makam tersebut. Hal itu dikarenakan adanya kesepakatan dari warga setempat.

Ia juga menyebut ada surat kesepakatan bermaterai yang telah ditandatangani oleh istri almarhum Slamet, Maria Sutris Winarni, dan Ketua RT 53 setempat yang bernama Soleh Rahmad Hidayat, serta dirinya sendiri.

Bejo menuturkan, warga setempat sudah cukup toleran dengan memperbolehkan jenazah almarhum Slamet untuk dimakamkan di lokasi kuburan yang selama ini hanya untuk warga muslim—meskipun sebenarnya makam tersebut merupakan untuk umum.

“Justru kami sangat toleran,” ucap Bejo.

Semasa hidupnya, Bejo juga mengisahkan bahwa almarhum Slamet (Albertus Slamet Sugihardi) dan keluarganya cukup aktif mengikuti berbagai kegiatan warga. Mereka aktif dalam mengikuti arisan, ronda dan masih banyak lagi. Bahkan, semasa hidupnya dulu, mendiang Albertus Slamet juga bersedia melatih paduan suara ibu-ibu Muslim di lingkungan Purbayan itu.

Namun meskipun demikian, dalam laporan Tirto.ID, disebutkan bahwa Bejo mengatakan pemotongan salib ini sudah merupakan “kesepakatan” untuk “menghindari konflik” antara warga, keluarga almarhum, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di sana.

Bejo menjelaskan, lingkungan di situ tidak membolehkan ada simbol-simbol agama lain selain agamanya di makam umum tersebut.

“Artinya khusus yang makam itu. Walaupun belum resmi, tapi akan dijadikan makam muslim. Kemarin itu karena darurat, diperbolehkan, asal makam [Slamet] dipinggirkan dan tidak ada simbol-simbol Nasrani karena di sini mayoritas Islam,” urai Bejo kepada reporter Tirto.ID yang bertugas di Yogyakarta, Selasa (18/12/2018).

Mendagri Soroti Intoleransi

Lebih lanjut, reportase CNNIndonesia.com menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan segera memeriksa lebih dalam mengenai peristiwa ini. Hal ini dikarenakan laporan mengenai kejadian tersebut baru dia terima.

“Baru masuk laporannya tapi saya belum lihat hasil ceknya. Nanti kami lihat dulu,” ujar Tjahjo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (19/12/2018).

Tjahjo sendiri tidak mengomentari lebih lanjut mengenai peristiwa tersebut. Namun ia mengingatkan pada pemerintah kota Yogyakarta agar segera menindak jika memang betul terjadi sikap intoleransi dalam peristiwa itu.

Pasalnya, hal itu juga menjadi salah satu aspek penilaian keberhasilan suatu daerah.

“Secara prinsip kami mendukung upaya semua pihak yang memberikan porsi penilaian keberhasilan sebuah pemerintahan di daerah, termasuk aspek itu juga (toleransi),” tandas Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.