Sandiaga Uno: Bu Sri Mulyani Perlu Pemimpin Seperti Pak Prabowo


SURATKABAR.ID – Sandiaga Salahuddin Uno selaku Calon Wakil Presiden  nomor urut 02 menilai, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membutuhkan pemimpin seperti Calon Presiden Prabowo Subianto. Hal ini berkenaan dengan cara membenahi defisit neraca perdagangan.

“Bu Sri Mulyani perlu pemerintahan dan kepemimpinan yang tegas seperti Pak Prabowo untuk menjalankan,” ungkap Sandiaga di Hotel Grand Cempaka, Senin (17/12/2018). Demikian sebagaimana dikutip dari laporan Tempo.co, Rabu (19/12/2018).

Sandiaga menyebutkan, saat ini kondisi perekonomian Republik Indonesia semakin menurun dan dalam kondisi yang tak sehat untuk penciptaan lapangan kerja. Sehingga, sambung Sandiaga, revitalisasi industri sangat dibutuhkan guna meningkatkan ekspor.

“Kalau Pak Prabowo itu jadi bosnya Sri Mulyani, itu reformasi struktural itu akan jalan. Karena butuh kepemimpinan yang kuat dengan pola kepemimpinan yang tegas,” tutur Sandiaga mengutarakan opininya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, memperkirakan neraca akan mengalami defisit. Namun, dia defisit ini berada di angka 3 persen.

Baca juga: Soal Melemahnya Rupiah, Sandiaga Sebut Karena Pemerintah Kurang Tegas

“Kalau kemarin capital flow yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, dari sisi stabilitas, prospek pertumbuhan ekonomi masih baik,” sebut mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sandiaga menjelaskan komoditas ekspor harus dilihat dengan hati-hati. Tak hanya itu, ia juga akan mengupayakan perbaikan dari sisi neraca perdagangan dan transaksi berjalan dari capital flow.

Sepanjang bulan November lalu, neraca perdagangan Indonesia tercatat defisit US$ 2,05 miliar seiring besarnya defisit di neraca migas. Nilai defisit ini disebabkan posisi neraca ekspor yang tercatat sebesar US$ 14,83 miliar, atau lebih rendah dibandingkan nilai neraca impor sebesar US$ 16,88 miliar.

Nilai ekspor per November turun sebanyak 6,69 persen menjadi US$ 14,83 miliar disebabkan oleh penurunan ekspor migas. Ekspor hasil minyak, minyak mentah dan gas juga turun. Sementara itu, ekspor nonmigas juga turun sebesar 6,25 persen dari bulan sebelumnya.

Selain itu, imbuh Sandiaga, kepemimpinan yang tegas akan menghindarkan kebijakan ekonomi berubah-ubah dan tergantung pada kepentingan politik tertentu.

“Enggak gampang diubah-ubah karena tentunya kepentingan-kepentingan yang non-struktural dan kepentingan politik terutama. Ini yang harus menjadi landasan kita,” sebutnya.

Melansir Banjarmasin.TribunNews.Com, selama ini China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Mayoritas komoditas ekspor Indonesia dikirim ke China. Itulah sebabnya pelemahan ekonomi China dinilai akan memengaruhi permintaan ekspor produk Indonesia.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan bahwa pasar-pasar baru untuk ekspor produk Indonesia menyerap ekspor sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh adanya pelemahan permintaan lantaran kondisi ekonomi global yang tak pasti.

Pemerintah Lambat Merespon?

Neraca dagang Indonesia mengalami defisit hingga 2,05 miliar dollar AS pada November 2018, atau yang terparah sepanjang 2018. Menurut Bima Yudhistira selaku Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), defisit besar itu terjadi akibat pemerintah lambat melakukan respon.

“Masalah utama spesifik bulan November ada di kinerja ekspor yang lemah,” ucapnya, mengutip Kompas.com, Jakarta, Senin (17/12/2018).

Menurut Bima, ekspor produk unggulan utama RI, minyak sawit, melanjutkan penurunan hingga -9,83 persen dibanding bulan sebelumnya. Di sisi lain harga minyak sawit memang turun karena over supply.

Selain itu, ekspor sawit juga turun akibat adanya hambatan dari sejumlah negara. Salah satunya oleh India. Sebagai akibat, total ekspor ke India bulan November 2018 turun -14,65 persen.

Hal ini disebabkan karena Perdana Menteri India Narendra Modi menjual isu proteksi dagang sawit ke petani minyak nabati jelang Pemilu 2019.

Sementara itu, China dan Amerika Serikat menurunkan permintaan ekspor bahan baku industrinya jelang akhir tahun. Akibatnya ekspor ke AS anjlok -5,04 persen dan China -7,1 persen.

Faktor perang dagang juga mulai dirasakan ke kinerja ekspor Indonesia. Itulah sebabnya Bima menilai pemerintah telat menangani hambatan dagang tersebut, terutama soal sawit di pasar internasional.

“Seharusnya ketika ada sinyal Eropa dan India naikkan hambatan dagang, kita langsung switch ke pasar non-tradisional atau coba melobi otoritas negara mitra dagang utama. Penangangan yang terlambat akhirnya blunder bagi ekspor,” cetusnya.

Sementara dari sisi impor, permintaan juga ikut naik. Akibatnya defisit kian melebar pada November 2018 lalu. Menurut perkiraan Bima, tren defisit perdagangan akan berlanjut sampai Desember 2018 dengan total defisit 9 miliar dollar AS.

Poling #Pilpres2019 SuratKabar.id
Jika Pilpres 2019 dilaksanakan hari ini, pasangan mana yang akan anda pilih?
Klik 'Vote!' untuk melihat hasil polling sementara.