Tak Rela Gedung Granadi Disita Negara, Pecinta Soeharto Lakukan Penjagaan


SURATKABAR.ID – Sejak Senin (17/12/2018), bagian depan Gedung Granadi, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, tampak dijaga oleh puluhan aparat kepolisian. Mereka mengantisipasi unjuk rasa mendukung penyitaan Gedung Granadi sebagai aset negara. Sementara kelompok pecinta Soeharto juga berjaga di gedung itu untuk mengadang aksi.

Melansir reportase CNNINdonesia.com, Selasa (18/12/2018), jumlah polisi yang berjaga mencapai sekitar 50 orang. Para polisi tiba dengan dua kendaraan dan berjaga tepat di halaman Gedung Granadi.

Diketahui, kelompok massa yang menamakan diri Komite Penyelamat Asset Negara berencana menggelar unjuk rasa di gedung tersebut. Mereka bermaksud mendukung pemerintah untuk menyita dan mengambil aset negara yang masih dikuasai oleh yayasan dan anak keturunan Bapak Pembangunan RI, Soeharto.

Diperkirakan, estimasi massa yang akan berunjuk rasa di Granadi mencapai 1.000 orang. Namun, hingga siang kemarin belum ada satupun demonstran yang muncul di Gedung Granadi. Arus lalu lintas di sekitar Granadi pun masih lancar.

“Rencananya datang jam 10,” ungkap Agung selaku salah satu petugas keamanan gedung.

Baca juga: Soal PDIP Sebut ‘Soeharto Guru Korupsi’, Partai Berkarya Akan Tempuh Jalur Hukum

Penjagaan pihak kepolisian sebagai tindak lanjut rencana unjuk rasa Komite Penyelamat Asset Negara di depan Gedung Granadi.

Di lain pihak, kelompok pecinta Soeharto juga dikerahkan untuk mengadang aksi dukungan penyitaan Gedung Granadi oleh Komite Penyelamat Asset Negara. Kubu pendukung Soeharto itu terlihat berjaga di dalam gedung.

Sewaktu tim wartawan hendak mewawancarai kelompok pecinta Soeharto, petugas Satpam Gedung Granadi menghalangi kerja pers. Mereka tak mengizinkan para reporter memasuki untuk mewawancarai kubu pendukung Soeharto.

Sebelumnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan penyitaan Gedung Granadi dari Yayasan Supersemar dilakukan. Hal ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan Kejaksaan Agung terhadap Yayasan Supersemar milik Keluarga Cendana.

Gugatan MA itu dilakukan secara perdata pada 2007 atas dugaan penyelewengan dana beasiswa.

Kronologi

Mengutip laporan Kompas.com, Selasa (20/11/2018), Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kepada negara sebesar Rp 4,4 triliun sebagaimana putusan MA.

Daftar aset yang semestinya disita antara lain adalah 113 rekening berupa deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Awalnya, kasus Yayasan Supersemar ini dimulai saat pemerintah menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Supersemar (tergugat II) atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar. Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa/mahasiswa itu ternyata disebut telah disalurkan kepada sejumlah perusahaan.