JK Tolak Penindasan HAM Muslim Uighur di China, Tapi….


SURATKABAR.ID – Penindasan terhadap Kaum Muslim Uighur di China belakangan ini mendapat tanggapan dari Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK). Menurut JK, sudah seharusnya segala bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilawan. Ia pun menolak keras penindasan yang menimpa muslim Uighur dan minoritas di Provinsi Xinjiang, China tersebut.

“Ya pasti kita semua menolak segala penindasan kepada human rights,” tegas JK di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (17/12/2018). Demikian sebagaimana dikutip dari laporan CNNIndonesia.com, Selasa (18/12/2018).

Meski begitu, JK berpendapat bahwa pemerintah Republik Indonesia tak bisa serta-merta ikut campur mengenai permasalahan ini. Pasalnya, hal itu merupakan urusan dalam negeri dari pemerintah China, sehingga pihak luar seperti RI tak bisa langsung melakukan intervensi dalam urusan domestik suatu negeri.

“Kalau masalah domestik tentu kita tidak ingin campuri masalah itu,” tambah JK.

Sebelumnya, Pemerintah China disebut telah melakukan pelanggaran HAM secara massal dan sistematis terhadap etnis muslim Uighur dan minoritas di Xinjiang.

Baca juga: Fraksi PKS Desak Pemerintah Bantu Muslim Uighur di China Lewat Diplomasi

Salah satu pelanggaran HAM yang paling dikhawatirkan di sana ialah mengenai penangkapan etnis Uighur dan minoritas muslim di sana yang marak dilakukan otoritas China.

Menurut kesaksian dari mereka, sejak 2014 lalu, otoritas China terus melakukan penahanan massal yang sewenang-wenang terhadap Uighur dan minoritas muslim lain di Xinjiang.

Pemerintah China sendiri memaksa etnis Uighur masuk ke kamp khusus dengan alasan etnis Turk tersebut bukan orang normal. Otoritas lantas memasukkan Uighur ke kamp untuk ‘mendidiknya’ agar kembali normal.

China juga menyangkal tudingan pelanggaran HAM. Mereka menyatakan kamp itu cuma bagian dari ‘pelatihan’ semata.

Pemerintah China dikenal berlaku diskriminatif terhadap wilayah Xinjiang dan etnis Uighur yang memeluk Islam. Mereka kerap memberlakukan aturan tak masuk akal, seperti melarang puasa saat Ramadhan, melarang menggelar pengajian, hingga salat berjamaah.

Bahkan secara ketat aparat China telah menempatkan pos-pos pemeriksaan di seluruh wilayah hingga perbatasan Xinjiang. Alasannya? Yakni untuk mencegah penyebaran ideologi radikal di kalangan etnis Uighur. Padahal, dari sisi etnis Uighur sendiri, mereka menyatakan sebaliknya. Justru perlakuan pemerintah Chinalah yang selama ini telah memicu radikalisme dan ekstremisme di antarapihak keduanya.

Din Syamsuddin Mengecam Keras

Ada pun mengutip laman Republika.co.id, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, Din Syamsuddin, juga ikut mengecam keras penindasan atas Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang, China. Menurut Din Syamsuddin, penindasan seperti itu merupakan pelanggaran nyata atas hak asasi manusia dan hukum internasional.

“Hak Asasi Manusia dan International Convenant on Social and Political Rights menegaskan adanya kebebasan beragama bagi segenap manusia. Maka Muslim Uighur yang merupakan mayoritas penduduk di Provinsi Xinjiang memiliki kebebasan menjalankan ajaran agamanya,” urainya dalam keterangan tulis.

Din yang juga merupakan President of Asian Conference on Religions for Peace (ACRP) meminta agar penindasan itu dihentikan. Din mendesak Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk menyelamatkan nasib Umat Islam Uighur dan menyikapi rezim China dengan tegas untuk memberikan hak-hak sipil bagi Uighur.

“Secara khusus, Dewan Pertimbangan MUI meminta Pemerintah Indonesia untuk menyalurkan sikap umat Islam Indonesia dengan bersikap keras dan tegas terhadap Pemerintah RRT dan membela nasib umat Islam di sana,” sambung Din.