Honorer K2: Mengapa DPR Menggiring Kami Jadi Calon PPPK?


SURATKABAR.ID – Polemik guru honorer K2 (kategori dua) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) masih berkelanjutan. Suara guru honorer K2 kini terbagi dua. Ada honorer yang bersedia menerima putusan tersebut, tapi lebih banyak lagi yang menolak. Sikap ini muncul setelah hasil rapat kerja Komisi X DPR RI dengan pemerintah menelurkan salah satu putusannya. Putusan tersebut yakni mengarahkan 150.669 guru honorer K2 (kategori dua) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Seperti dilansir dari laporan JPNN.com, Senin (17/12/2018), yang menolak lantas mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mengantarkan honorer K2 menjadi PNS.

“Kami jadi tidak habis pikir mengapa DPR justru menggiring kami jadi calon PPPK,” protes Said Amir selaku Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara, kepada wartawan, Minggu (16/12/2018).

Menurut penilaian Said Amir, ada pergeseran misi DPR terhadap penyelesaian honorer K2. Itulah sebabnya, seluruh honorer mempertanyakan apa sebenarnya niat DPR.

Kesepakatan DPR dengan pemerintah juga dinilai tidak mewakili aspirasi rakyat. Pasalnya, yang diharapkan honorer adalah status PNS, bukan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Baca juga: Bukan Pakai Baliho, Jokowi Bocorkan Rahasianya Memenangkan Kontestasi Politik

“Kok aneh DPR yang awalnya mendukung status PNS kini berbalik arah mem-PPPK-kan kami. Badan Legislasi juga sepertinya tidak peduli lagi,” lanjutnya kemudian.

Dia mengimbau agar DPR kembali ke marwah perjuangan. Yakni mempercepat revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pintu masuk honorer K2 menjadi PNS. Jangan sampai DPR malah jadi lupa pada misi awalnya.

“Kami jadi bertanya-tanya ada apa dengan para legislator di Senayan. Mereka digaji dan mendapatkan tunjangan besar karena dibayar rakyat termasuk honorer K2,” tandasnya.

Selain itu, Said juga meminta para politikus dari parpol pendukung pemerintah untuk menunaikan janjinya, mempercepat revisi UU ASN. Jangan sampai revisi terhalang karena parpol takluk kepada pemerintah.

“Tinggal daftar inventarisir masalah (DIM) kok DPR tidak bisa memaksa pemerintah menyerahkan. Mana itu para politikus PDI-P katanya pengusung tunggal revisi UU ASN tapi sampai sekarang kami hanya di-PHP (pemberi harapan palsu). Kalau begitu di Pileg 2019 kami ganti saja anggota DPR RI,” pungkasnya menagih janji.

Pengangkatan Honorer Jadi ASN

Melansir reportase Detik.com, pengangkatan tenaga honorer jadi PNS terkendala sejumlah aturan. Sejak September lalu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (revisi UU ASN) segera diselesaikan.

“Semangat DPR RI dalam menyelesaikan revisi UU ASN sangat tinggi karena kita menyadari ada hak rakyat yang perlu diakomodasi,” kata Bamsoet saat menerima Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN di ruang kerja Ketua DPR, Selasa (25/09/2018).

“Diselesaikannya revisi UU ASN bisa menjadi dasar hukum pengangkatan PNS bagi para pegawai honorer (K2 dan non-K), kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS,” imbuhnya.

Agar prosesnya bisa lebih cepat, DPR meminta pemerintah segera mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM). Bamsoet mengatakan penyerahan DIM agar Panja DPR RI bisa segera menyelesaikan revisi UU ASN.

“Dalam draf revisi UU ASN, pasal 131 A sudah mengatur mekanisme pengangkatan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengakomodasi mereka. Koalisi Wakil Rakyat dan Rakyat Pendukung Revisi UU ASN juga sudah memberikan dukungan. Tinggal kita tunggu bagaimana respons pemerintah,” ungkap Bamsoet.