Fraksi PKS Desak Pemerintah Bantu Muslim Uighur di China Lewat Diplomasi


    SURATKABAR.ID – Dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah China terhadap muslim Uighur mendapat kecaman keras dari Fraksi PKS DPR RI. PKS lantas mendesak pemerintah RI untuk aktif membantu muslim Uighur. Caranya yakni melalui jalur diplomasi di organisasi-organisasi internasional.

    “Baik secara bilateral terhadap Pemerintah China maupun secara multilateral melalui keanggotaan PBB, OKI, dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Politik luar negeri kita bebas aktif melakukan diplomasi atas setiap bentuk pelanggaran HAM, pengekangan keyakinan yang dilakukan terhadap umat manusia di dunia,” papar Jazuli Juwaini selaku Ketua Fraksi PKS, dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/12/2018). Demikian menukil laporan Detik.com, Senin (17/12/2018).

    Anggota Komisi I DPR itu mengungkapkan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi terhadap muslim Uighur sudah berlangsung lama dan telah menjadi pengetahuan umum. Berbagai laporan NGO HAM dunia, termasuk dari PBB, juga ikut memperkuat dugaan ini.

    “Dunia tidak boleh tinggal diam, apalagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan mandat konstitusional yang jelas: ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mandat itu membuat kita tidak boleh mendiamkan kezaliman antarumat manusia,” ujarnya kemudian.

    Jazuli menambahkan, mestinya hubungan baik antara pemerintah China dengan Indonesia dimanfaatkan saja untuk membantu mendiplomasikan persoalan muslim Uighur. Hal ini penting dilakukan karena bermanfaat untuk saling menguatkan visi peradaban dunia yang bermartabat di atas penghormatan kepada hak asasi manusia (HAM).

    Baca juga: Mengaku Nabi dan Ganti Kalimat Syahadat, Ajaran Sesat Sensen Komara Ditangani TNI

    Terlebih, pada hakikatnya, hak dan kebebasan memeluk agama itu merupakan hak dasar tiap manusia yang tak dapat dihilangkan.

    “Untuk itu adalah tanggung jawab kita sebagai bangsa yang bermartabat untuk membantu saudara-saudara kita muslim Uighur dan warga dunia manapun yang tertindas. Dan tanggung jawab ini ujung tombaknya ada pada peran diplomasi aktif Pemerintah Republik Indonesia,” tandas Jazuli kemudian.

    Diketahui sebelumnya, pemerintah China dituduh melarang muslim Uighur menjalankan keyakinan agamanya. Bahkan banyak dari mereka yang harus mendekam di penjara lantaran menjalankan keyakinannya. Hampir satu juta muslim Uighur juga dilaporkan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi dan dipaksa mempelajari propaganda Partai Komunis China setiap hari.

    Lebih Jauh Mengenai Muslim Uighur

    Berdasarkan reportase Kompas.com terbitan Senin (10/04/2017), otoritas di China melarang kelompok minoritas Muslim Uighur mengenakan jilbab atau memelihara janggut. Aturan baru ini diketahui menambah sederet tindakan represif Pemerintah Beijing terhadap etnis Turk tersebut.

    Siapa sebenarnya Bangsa Uighur ini? Uighur merupakan etnis minoritas di China yang secara kultural merasa lebih dekat terhadap bangsa Turk di Asia Tengah, ketimbang mayoritas bangsa Han.

    Meskipun ditetapkan sebagai daerah otonomi, Xinjiang tak benar-benar bebas dari cengkraman partai Komunis.

    Di pertengahan 2017 lalu, Beijing mengeluarkan aturan baru yang melarang warga muslim Uighur beribadah atau mengenakan pakaian keagamaan di depan umum. Larangan ini antara lain mengatur batas usia remaja untuk bisa memasuki masjid menjadi 18 tahun. Para pemuka agama Muslim Uighur ini juga harus melaporkan naskah pidatonya terlebih dahulu sebelum dibacakan di depan umum.

    Selain itu, upacara pernikahan atau pemakaman yang menggunakan unsur agama Islam dipandang “sebagai gejala radikalisme agama.”

    Keberadaan bangsa Uighur di Xinjiang sendiri telah dicatat oleh sejarah sejak berabad-abad silam.

    Turkestan Timur

    Pada awal abad ke-20 etnis bangsa ini mendeklarasikan kemerdekaan mereka dengan nama Turkestan Timur. Namun di tahun 1949, Mao Zedong menyeret Xinjiang ke dalam kekuasaan penuh Beijing. Sejak saat itulah hubungan China dengan etnis minoritasnya itu diwarnai kecurigaan, terutama terhadap gerakan separatisme dan terorisme.

    Salah satu cara Beijing mengontrol daerah terluarnya itu yakni dengan mendorong imigrasi massal bangsa Han ke Xinjiang. Pada 1949 jumlah populasi Han di Xinjiang hanya berkisar enam persen dari total penduduk China. Ini berbanding kontras ketika memasuki tahun 2010, jumlah populasi Han di Xinjiang sudah berlipatganda menjadi 40 persen.

    Di utara Xinjiang yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, bangsa Uighur bahkan menjadi minoritas. Sebenarnya, bangsa Uighur bukan etnis muslim terbesar di China, melainkan bangsa Hui. Namun berbeda dengan Uighur, bangsa Hui lebih dekat dengan mayoritas Han secara kultur dan bahasa.

    Di antara etnis muslim China yang lain, bangsa Hui juga menjadi yang paling banyak menikmati kebebasan sipil, seperti membangun mesjid atau mendapat dana negara untuk membangun sekolah agama.

    Salah satu kelompok yang paling aktif memperjuangkan kemerdekaan Xinjiang ialah Gerakan Islam Turkestan Timur (ETIM). Kelompok lain yang lebih ganas pun ada, yaitu Partai Islam Turkestan—yang juga dituding berkaitan erat dengan Al-Qaida. Partai Islam Turkestan juga dituduh bertanggungjawab atas serangkaian serangan bom di ruang publik di Xinjiang.

    Akar Ketegangan: Ekonomi dan Kultur

    Xinjiang sendiri merupakan provinsi terbesar di China dan menyimpan sumber daya alam tak terhingga. Sehingga tak heran jika Beijing memusatkan perhatian pada kawasan yang dilalui jalur sutera tersebut.

    Sejak beberapa tahun lalu, dana investasi bernilai ratusan triliun Rupiah telah mengalir ke Xinjiang. Namun kemakmuran ini ternyata lebih banyak dinikmati bangsa Han ketimbang etnis lokalnya.

    Akar ketegangan antara bangsa Uighur dan etnis Han bersumber pada faktor ekonomi dan kultural. Perkembangan pesat di Xinjiang turut menjaring kaum berpendidikan dari seluruh China. Akibatnya, etnis Han secara umum mendapat pekerjaan yang lebih baik dan mampu hidup lebih mapan. Tak ayal, ketimpangan ini lantas memperparah sikap anti China di kalangan etnis Uighur.