Ini Alasan MUI Minta Indonesia Berhenti Impor Daging Australia


SURATKABAR.ID – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri Muhyiddin Junaidi meminta Pemerintah Indonesia segera memberikan respons tegas kepada Australia yang telah mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu Kota Israel.

Muhyiddin, seperti yang diwartakan CNNIndonesia.com pada Sabtu (15/12/2018), mendesak pemerintah untuk menghentikan impor daging dari Australia. Menurutnya, ini merupakan kesempatan terbaik yang dimiliki Indonesia.

“Ini momen yang tepat agar Indonesia menghentikan impor daging sapi dan livestock (ternak) dari Australia,” ujar Muhyiddin, Sabtu (15/12).

“Australia menikmati surplus perdagangan dengan Indonesia. Dan Jakarta harus menjadikan kebijakan Canberra tentang keberpihakannya terhadap Israel sebagai catatan khusus,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Muhyiddin mengungkapkan Indonesia tak perlu khawatir lantaran harus menghentikan impor daging sapi Australia. Pasalnya Indonesia masih dapat mendatangkan pasokan daging dari negara lain dengan harga yang lebih terjangkau.

Baca Juga: Prabowo Dukung Australia Pindahkan Kedubes ke Yerusalem, FPI Justru Enggan Berkomentar

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa Indonesia mengimpor daging sapi dengan jumlah total sebanyak 30,67 ton. Pasokan daging sapi tersebut tak hanya dari Australia, namun juga Selandia Baru, India, dan Spanyol.

Lebih lanjut, MUI juga mengimbau kepada negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim untuk bersama-sama melakukan embargo dagang dengan Australia. Menurut Muhyiddin, ekspor daging Australia ke negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) sangatlah signifikan.

“Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar harus memeloporinya,” jelas Muhyiddin.

Pria lulusan Universitas Islam Libya tersebut menilai, kebijakan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel merupakan blunder bagi Australia. Ia lantas meminta pemerintah memanggil Duta Besar Australia untuk Indonesia dan menuntut klarifikasi secara penuh.

Kebijakan Negeri Kangguru tersebut, dinilai Muhyiddin, sangat melukai perasaan umat Islam, khususnya Indonesia yang merupakan mitra Australia. Ia pun mengimbau pemerintah untuk mengkaji ulang hubungan diplomasi Indonesia dengan Australia.

“Minimal down grade levelnya, karena banyak kebijakannya yang sering merugikan Indonesia dan umat Islam,” tuturnya.

Perdana Menteri Scott Morrison kali pertama mengutarakan pertimbangan negaranya untuk merelokasi Kedubes Australia untuk Israel ke Yerusalem pada Oktober lalu. Waktu itu, Morrison mengungkapkan pertimbangan tersebut muncul lantaran proses perdamaian Israel dengan Palestina tak kunjung selesai.

Sontak pernyataan Morrison tersebut menuai kecaman dari berbagai pihak, salah satunya Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia dengan tegas menentang rencana Australia. Pasalnya, hal tersebut dinilai bakal mengancam prospek perdamaian Israel dan Palestina.

Bukan hanya itu saja. Jakarta juga menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat (AS) tersebut sudah terang-terangan melanggar hukum internasional.

Tak berselang lama usai Morrison mengumumkan rencana kontroversial itu, Indonesia langsung mengambil langkah dengan menerbitkan pernyataan kecaman. Selain itu, Indonesia juga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengeluarkan ancaman bahwa rencana Australia tersebut dapat sangat mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$ 11,4 miliar atau setara dengan Rp 17,3 triliun antara Indonesia dengan Australia.