Spanduk Soeharto Bertebaran, Bawaslu Mengaku Tak Bisa Ambil Tindakan


SURATKABAR.ID – Spanduk dengan tulisan Soeharto Pahlawan Negara terlihat bertebaran di sejumlah titik di Surabaya. Salah satunya seperti yang terlihat di daerah Ngagel, di mana spanduk dengan ukuran 3 x 1 meter tersebut terpasang di pertigaan Jalan Ngagel Jaya dengan Ngagel Jaya Selatan.

Spanduk tersebut, seperti yang dilansir dari laman JPNN.com pada Jumat (14/12/2018), terlihat dilengkapi dengan logo dari salah satu organisasi bernama Laskar Berkarya. Warga sekitar lokasi mengaku tak mengetahui kapan spanduk tersebut dipasang.

“Tapi kami tidak setuju terhadap pemasangan tersebut, lantaran terkesan mengunggulkan salah satu tokoh, di antara banyaknya pahlawan negara lainnya,” ujar Suyatim, salah seorang warga Ngagel ketika dimintai tanggapan terkait pemasangan spanduk tersebut.

Sementara itu, Ketua DPD Berkarya Surabaya Usman Hakim mengatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak menurunkan instruksi apapun terkait pemasangan spanduk Presiden ke-2 RI tersebut. Ia bahkan mengaku tak ada koordinasi dari pihak terkait selaku pemasang spanduk Soeharto.

Baca Juga: Terkuak! Bukan Dipelopori PSI, Antipoligami Rupanya Sudah Lebih Dulu Dilontarkan Ketua Umum PKI

Menanggapi hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Surabaya langsung buka suara. Bawaslu menyatakan bahwa pihaknya tidak akan menindaklanjuti soal terpasangnya spanduk tersebut karena satu alasan.

Anggota Bawaslu Surabaya, Hidayat menilai bahwa meskipun terdapat logo Laskar Berkarya milik Partai Berkarya, akan tetapi spanduk Soeharto Pahlawan Negara yang telah tersebar itu tak dapat dikategorikan sebagai alat peraga kampanye (APK).

Ia menegaskan, pemasangan spanduk Soeharto tidak melanggar PKPU yang mengatur tentang unsur APK. Sementara itu, diketahui, Partai Berkarya sendiri merupakan salah satu peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“Hal ini lantaran tidak sesuai dengan PKPU Nomor 23 Tahun 2018, tentang unsur APK yang harus mencantumkan nama partai dan caleg,” jelas Hidayat yang merupakan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Komisioner Bawaslu Kota Surabaya.