Terkuak! Bukan Dipelopori PSI, Antipoligami Rupanya Sudah Lebih Dulu Dilontarkan Ketua Umum PKI


SURATKABAR.ID – Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sukses bikin gempar setelah mengeluarkan pernyataan partainya tidak akan mendukung praktik poligami. Alasannya, masih banyak wanita yang mengalami ketidakadilan di tengah berbagai kemajuan yang telah dicapai Indonesia.

Grace sendiri mengutip data LBH Apik mengenai poligami, di mana praktik tersebut menyebabkan ketidakadilan. Selain itu, poligami juga merupakan penyebab utama ketidak seimbangan posisi kaum wanita hingga penelantaran anak-anak.

“Karena itu, PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Tidak akan ada kader, pengurus, anggota legislatif dari partai ini yang boleh mempraktikkan poligami,” ujar Grace di forum Festival 11 di Jatim Expo International Surabaya, Selasa (11/12), dikutip dari Tirto.id.

Untuk memperjuangkan keadilan dan menghapus diskriminasi, menurutnya, harus diawali dari keluarga. Karena itu, ia berjanji akan memperjuangkan diberlakukannya larangan poligami bagi pejabat politik. Baik di ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, dan aparatur sipil negara jika partainya lolos di Pemilu 2019.

“Kami akan memperjuangkan revisi atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang memperbolehkan poligami,” tegas mantan pembawa acara berita dan jurnalis yang sebelumnya juga menyuarakan penolakan terhadap Peraturan Daerah Syariah.

Baca Juga: Setelah Perda Syariah Kini PSI Tolak Praktik Poligami, Grace Natalie Desak Revisi UU Perkawinan

Aidit Sudah Lebih Dulu Menolak Praktik Poligami

Pidato yang disuarakan Grace kembali mengingatkan pada pidato yang disampaikan Ketua Umum Partai Komunis Indonesia (PKI) D.N. Aidit pada tanggal 28 September 1965 silam. Keduanya memang sama-sama mengangkat tema soal poligami.

Saat itu, Aidit memberikan pidato dalam rangka ulang tahun organ sayap mahasiswa PKI, Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), yang turut dihadiri Presiden Soekarno. Pada salah satu bagian, Aidit seolah menyindir sang penyambung lidah rakyat Indonesia tersebut.

“Indonesia belum mencapai kemajuan dan kemakmuran. Negara ini memang tidak akan bisa maju kalau diurus oleh pemimpin yang mempunyai empat atau malahan lima orang istri!” seru Aidit yang langsung membuat para hadirin tersentak.

Meski tidak menyebut nama secara langsung, namun siapa saja bisa menerka kepada siapa ucapan Aidit ditujukan. “Kasar sekali. Pernyataan Aidit itu kasar sekali,” ujar mantan Wakil Komandan Resimen Cakrabirawa Maulwi Saelan.

Tak seorang pun menduga ketua partai yang menjadi sekutu dekat rezim Soekarno itu bakal mengeluarkan pernyataan tersebut. Selama Soekarno menjabat sebagai kepala negara, PKI tak sekali pun menyindir soal poligami sang presiden. Demikian juga dengan Gerwani, organisasi afiliasi PKI, yang diketahui sangat menentang poligami.

“Tidak ada. Dikembalikan masing-masing saja. Hanya memang kenapa wanita mau dipoligami. Kan yang rugi wanita,” tutur mantan pengurus Gerwani Jawa Timur bernama Lestari menanggapi pidato Aidit tentang praktik poligami.

Ketua Umum PKI D.N. Aidit sendiri diketahui merupakan pria berwawasan yang pandai menyenangkan orang. Namun ia bukan sosok yang memiliki hubungan luas dengan wanita. Satu-satunya kawan wanita yang dekat dengannya hanya Fransisca Fanggidaej.

Fransisca mengungkapkan bahwa Aidit dan sastrawan Utuy Tatang Sontani adalah pesaing yang berlomba mencuri hati seorang anggota DPR bernama Ismiyati. Namun kenyataannya itu hanyalah persaingan palsu.

Ketika Ismiyati dipersunting pria lain, baik Aidit maupun Utuy sama-sama cuek. “Keduanya sebatas mengagumi kecantikan. Tapi tidak tahu kalau Utuy, karena dia suka mengejar perempuan,” jelas Fransisca yang juga merupakan anggota parlemen PKI.

Selain kisah tersebut, Aidit tak pernah terlibat hubungan asmara dengan wanita mana pun. Ia dikenal sebagai suami yang setia pada istrinya dan sangat anti terhadap poligami serta perselingkuhan. Bahkan, selama memimpin, prinsip pribadinya menjadi peraturan tegas yang tak boleh dilanggar kader-kadernya.

Cukup banyak anggota partai yang tersandung sanksi lantaran kepergok memiliki hubungan terlarang dengan wanita lain, terlebih istri orang. Hal-hal seperti itu tentu dapat mencoreng citra partai. Oleh karena itu, PKI benar-benar ketat terkait hal ini. Tak ada kompromi. Bahkan kalangan elite PKI sekalipun.

Salah satu yang terkena adalah A.S. Dharta. Dalam buku Lekra dan Geger 1965 (2014) tertulis, Sekretaris Umum Lekra dan anggota DPR tersebut langsung dipecat secara tak terhormat saat ketahuan berselingkuh. Berita pemecatannya diumumkan dalam koran PKI, Harian Rakjat (halaman  22-23).

Kader lainnya adalah pelukis S. Sudjono. Saat Sudjono menjadi anggota DPR dari partai komunis, hubungannya dengan penyanyi seriosa Rose terendus. Padahal saat itu, Sudjono masih beristri Mia Bustam. Sedangkan Rose sendiri masih berstatus sebagai istri orang.

Dalam autobiografinya, Cerita tentang Saya dan Orang-Orang Sekitar Saya (2017), Sudjono mengangkat kisah saat dirinya menerima tekanan dari partai setelah hubungan tersebut terkuak. Ia kemudian diminta mengakhiri hubungannya dengan Rose dan hendak dimutasi ke DPRD Yogyakarta.

Namun karena terlanjur cinta mati pada Rose, Sudjono menolak perintah partai. Untuk mengatasi kasus ini, Aidit bahkan sampai turun tangan. Akan tetapi Sudjono tetap bersikeras mempertahankan perasaannya.

Ia mengaku semakin jengah dengan kehidupan politik di partai. Sudjono pun lebih memilih keluar dari PKI dan kepengurusan Lekra. “Saya minta keluar dan mereka boleh mengumumkan: Saya dipecat. Itu terjadi tahun 1958, saya keluar dari partai, dari parlemen, dan dari Lekra,” tulisnya (halaman 104).

Kisah Afair Njoto

Sanksi lantaran terlibat perselingkuhan dengan wanita juga dijatuhkan kepada Njoto, orang ketiga di CC PKI yang merupakan teman dekat Aidit. Tahun 1965, jelang peristiwa G30S, Njoto dikabarkan menjalin hubungan tak resmi dengan penerjemah Uni Soviet yang diketahui bernama Rita.

Rita sendiri merupakan penerjemah yang pergi menemani Njoto saat berkunjung ke Uni Soviet. Wanita ini sempat disebut-sebut akrab dengan beberapa mahasiswa Indonesia di negara tersebut. Hingga suatu kali, seorang mahasiswa menemukan tumpukan surat Njoto teruntuk Rita.

Dari situlah kabar hubungan Njoto dan Rita menyebar hingga sampai ke Politbiro PKI. Gosip tersebut semakin berkembang seiring dengan simpang siur hubungan Aidit dan Njoto yang tak lagi sejalan. Njoto dinilai terlalu pro-Uni Soviet, sedangkan Aidit lebih cocok dengan garis komunisme China.

Tak diketahui latar belakang mana yang benar, namun yang jelas Njoto akhirnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang partai. Pasalnya PKI tak ingin citranya tercoreng karena kasus affair Njoto.

Di buku Njoto: Peniup Saksofon di Tengah Prahara (2012) yang dieditori Arif Zulkifli dan Bagja Hidayat, tertulis, “Keputusan partai tetap harus dijatuhkan. Njoto diskorsing dan semua jabatannya di partai dipreteli. Ia juga dituding terlalu dekat dengan Soekarno, bahkan mengadopsi ideologinya, ketimbang bersetia pada ideologi PKI yang mengusung Marxixme-Leninisme.” (halaman 34).