Catatan Kelam Korupsi di Cianjur, Ketika Masjid Beralih Fungsi Jadi Tempat Transaksi Haram


SURATKABAR.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lagi-lagi menetapkan kepala daerah sebagai tersangka kasus korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Kali ini praktik rasuah melibatkan Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar.

Seperti yang dilansir dari laman Kompas.com pada Kamis (13/12/2018), korupsi tersebut dilakukan dengan memangkas dana pendidikan. Padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk membangun fasilitas sekolah.

“Kasus ini berhubungan dengan dana pendidikan. Jadi ada pemotongan dana yang seharusnya diberikan kepada anak didik. Ini sangat mengecewakan,” ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/12) malam.

Tak hanya Irvan yang juga merupakan kader Partai NasDem, KPK juga menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka. Mereka adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Cecep Sobandi, Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Rosidin, dan kakak ipar Irvan, yakni Tubagus Cepy Sethiady.

Dilansir dari laman Tirto.id pada Kamis (13/12/2018), terdapat fakta yang bikin geram di balik kasus tersebut. Bagaimana tidak? Para pelaku menggunakan masjid yang sejatinya merupakan tempat beribadah sebagai tempat untuk melakukan transaksi haram tersebut.

Baca Juga: Ironis! Nestapa Sang Peraih Revolusi Mental Awards yang Kini Jadi Tersangka Korupsi

Menurut hasil penelusuran Tirto.id, saat itu, Rabu (12/12) tak jauh berbeda seperti hari biasa. Para jamaah Masjid Agung Cianjur langsung bubar usai melaksanakan salah subuh. Namun ada satu mobil yang justru bergerak memasuki halaman masjid.

Orang di dalamnya pun bukan hendak menjalankan salat subuh yang telat, melainkan untuk bertransaksi haram. Rosidin langsung memarkirkan kendaraannya di dekat mobil Cecep Sobandi, atasannya. Ia lalu mengambil kardus dari dalam mobil dan kemudian menyerahkannya kepada Cecep.

Terdapat uang pecahan Rp 100 ribu, Rp 50 ribu, dan Rp 20 ribu yang diperkirakan jumlahnya mencapai Rp 1,55 miliar. Uang tersebut diduga merupakan bagian Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan untuk Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bupati Cianjur Irvan Rivanto Muchtar diduga meminta kepala sekolah yang menerima dana tersebut untuk menyetorkan ‘bagian’ untuknya.

Usai menyerahkan kardus berisi uang panas itu, Rosidin bergegas kembali ke rumahnya. Sementara Cecep sendiri masih tinggal di halaman masjid. Dan betapa terkejut ia dibuat, ketika tanpa diduga sejumlah penyidik KPK sudah mengepung mobilnya.

Cecep dan sang sopir dibekuk. Penyidik langsung menyita uang di dalam kardus usai membongkarnya. Setelah itu, para penyidik KPK bergerak ke rumah Rosidin dan membekuknya tanpa perlawanan berarti hanya berselang 17 menit setelah melakukan hal serupa pada Cecep.

Tim KPK melanjutkan aksinya dan membekuk dua orang berturut-turut. Mereka adalah Ketua Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Cianjur Rudiansyah dan bendahara MKKS Cianjur Taufik Setiawan atau yang lebih dikenal dengan nama panggilan Opik.

Perburuan belum selesai. Di hari yang sama, pada pukul 06.30 WIB, petugas KPK mendatangi Pendopo Bupati Cianjur dan tanpa menunggu lebih lama lagi mereka langsung menangkap Irvan. Siang harinya, KPK membekuk Budiman yang merupakan kepala bidang.

“Operasi fajar” Rabu (12/12) bisa dibilang sukses. Lembaga anti-rasuah menggiring mereka semua ke Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk menjalani pemeriksaan awal. Pada Rabu (12/12) mereka lantas menetapkan Irvan Rivano Muchtar sebagai tersangka dalan kasus korupsi.

KPK menetapkan Cecep Sobandi dan Rosidin sebagai tersangka dalam kasus ini. Kakak ipar Bupati Tubagus Cepi Sethiady yang diduga ikut berperan sebagai perantara Cecep Sobandi ke Irvan Rivano Muchtar juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Diketahui, sebelum menjadi bupati Rivano pernah menjabat sebagai anggota DPRD Cianjur dan juga anggota DPRD Jawa barat. Pernah menjadi kader Partai Golkar, Rivano juga pernah menjadi kader Partai Demokrat hingga ia meloncat ke Partai Nasional Demokrat (NasDem). Tahun 2016, Rivano maju Pilkada Cianjur didampingi Herman Suherman. Rivano berhasil memenangi kontes tersebut dan menjadi bupati.

Basaria mengungkapkan bahwa Irvan Rivano Muchtar meminta, menerima, atau memotong pembayaran DAK Pendidikan Kabupaten Cianjur pada tahun 2018 sekitar 14,5 persen dari jumlah total Rp 46,8 miliar. Sebanyak tujuh persennya diambil untuk diri sendiri, sedang sisanya dibagikan ke pihak lain.

Dalam perkara ini, Tubagus dan Rosidin menjalankan peran sebagai pihak yang melakukan penagihan fee dari para kepala sekolah yang mendapatkan DAK Pendidikan tersebut. Dari total 200 SMP yang mengajukan, ada sebanyak 140 SMP di Cianjur yang mendapatkan DAK. Padahal dana tersebut sedianya digunakan untuk fasilitas sekolah, seperti ruang kelas dan laboratorium.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 12 huruf (f) atau Pasal 12 huruf € atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

“KPK sangat menyesalkan korupsi seperti ini terjadi di tengah keinginan kita semua untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Apalagi pendidikan dasar di tingkat SD atau pun SMP,” ungkap Basaria lebih lanjut.