Utang BUMN Jadi Sorotan, Sandiaga Sebut Salah Jokowi


SURATKABAR.ID – Jumlah utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kini tengah menjadi sorotan. Sebab, jumlah utang perusahaan pelat merah tersebut menyentuh angka Rp 5.271 triliun per September 2018.

Padahal, tahun sebelumnya jumlah utang BUMN sebesar Rp 4.830 triliun. Hanya dalam setahun, utang BUMN telah meroket hampir Rp 500 triliun.

Meningkatnya jumlah utang BUMN ini pun menjadi sorotan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno. Menurutnya, meningkatnya jumlah utang BUMN dari tahun ke tahun disebabkan oleh kepentingan politik.

Sandiaga menegaskan, keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kembali maju di Pilpres 2019 menjadi akar permasalah tersebut. Untuk kepentingan politiknya, Jokowi dianggap berusaha menarik suara rakyat dengan membangun infrastruktur secara besar-besaran dan memberikan subsidi energi.

Baca juga: Utang BUMN Mencapai Rp 5.271 Triliun, Rini Soemarno: Apa Masalahnya?

Akibatnya, beban penugasan BUMN pun menjadi terlalu tinggi. Dari sinilah utang BUMN meningkat untuk menutup kebutuhan modan dan biaya penugasan dari Presiden.

“Presiden sendiri sudah mengaku bahwa ini mengejar target politik dan ini sudah diungkapkan secara jujur oleh Presiden. Kami hargai itu,” terang Sandiaga di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Menurut Sandiaga, calon petahana tak seharusnya memanfaatkan BUMN untuk kepentingan politiknya. Sebab, BUMN adalah milik negara, bukan penguasa atau politisi. Sehingga, tata kelola BUMN harusnya dilakukan dengan memegang pedoman best practice, good corporate governance, dan profesional.

“Buat kami, ini harus dipisahkan dari politik. BUMN seharusnya punya tata kelola yang baik dan profesional, karena politisi itu sebenarnya come and go. Tapi integritas BUMN itu seharusnya stay di BUMN,” tegasnya.

Selain itu, Sandiaga juga menyoroti soal penunjukan direksi BUMN selama era Jokowi. Menurutnya, pemerintah terlalu mudah mengganti pucuk pimpinan. Padahal, seharusnya pergantian direksi dilakukan dengan ketat untuk memastikan bahwa mereka memiliki kompetensi yang mumpuni untuk menjalankan BUMN.

Di sisi lain, tumpukan utang BUMN ini juga menjadi kekhawatiran tersendiri. Sebab, utang tersebut tak hanya ditanggung oleh masing-masing perusahaan, tapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah.

“Utang BUMN kalau disatukan dengan utang pemerintah dan sektor publik, angkanya sudah di atas 60 persen dari PDB. Ini menjadi kekhawatiran kami,” tukasnya.