Geram Banyak Pejabat Daerah “Plesir” Ke Jakarta, Sri Mulyani: Ada Yang 46 Kali Itu Ngapain Aja?


SURATKABAR.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani heran banyak pejabat daerah yang bolak-bolik membuang waktu untuk mengurus anggaran ke Kantor Kemenkau Jakarta. Bahkan, ada yang sampai 46 kali dalam setahun untuk mencari tahu dan melobi anggaran.

Dilansir dari Kompas.com, Sri Mulayani mengungkapan memiliki data para pejabat daerah yang gemar bolak-balik datang ke Kantor Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) di Jakarta.

Hal itu ia sampaikan di acara Sosialisasi Transfer Daerah dan Dana Desa 2019. Perempuan yang kerap disapa Ani itu menyebutkan, ada pejabat daerah yang sampai 46 kali dalam setahun mendatangi kantornya.

“Saya akan menulis surat ke kepala daerah karena kami bisa hitung ada yang 46 kali, 45 kali itu ngapain aja? Ngurusin apa?” ujarnya di hadapan para pejabat daerah yang hadir di acara yang digelar di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (10/12/18) dikutip dari tribunnews.com.

Baca Juga: Prabowo Ingin Bangun Infrastruktur Tanpa Utang, Tanggapan Sri Mulyani Mengejutkan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, pihaknya mencatat semua pejabat yang datang ke Kantor Kemenkeu. Oleh karena itu, ia memiliki data para pejabat daerah tersebut.

Sri Mulyani mengaku heran karena baginya bolak-balik ke Kantor Kemenkeu sebanyak 46 kali dalam setahun sudah tidak masuk akal. Baginya hal itu hanya buang-buang anggaran.

“Saya ingin sampaikan ini agar pimpinan pemda tidak harus selalu datang ke pusat, hanya untuk mencari tahu, untuk mengurus dan bahkan melobi,” kata dia.

Kemenkeu, kata dia, sudah membuat layanan informasi dan konsultasi melalui situs web, call center, bahkan telekonferens. Menurut Sri Mulyani, saluran komunikasi itu bisa dimanfaatkan oleh pejabat pemda.

“Jadi ongkos 46 kali ke pusat itu bisa dipakai untuk membangun jembatan, jalan memperbaiki pasar, air bersih itu sangat berguna kalau dilaksanakan. Jadi saya mohon pemda mengurangi datang ke pusat,” ucap dia.

Ia curiga, kebisaan kepala daerah dan rombongannya tersebut dilakukan demi mengejar ‘uang saku’. “Saya suspect ternyata supaya dapat SPJ (Surat Pertanggungjawaban) karena 23 persen belanja barangnya adalah belanja jalan-jalan,” lanjutnya.

Sayang, Sri Mulyani tidak menyebut pemerintah daerah mana yang dimaksudnya tersebut.