Natalius Kritik Jokowi Soal Trans Papua: Soeharto Saja Tidak Berani


SURATKABAR.ID – Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai buka suara mengenai pembangunan Trans Papua di kawasan yang rawan konflik di Papua. Ia menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki perencanaan yang terukur dalam pelaksanaannya.

Natalius, seperti dilansir dari laman Tempo.co pada Sabtu (8/12/2018), mengungkapkan alasan tersebutlah yang menjadi salah satu penyebab terciptanya konflik hingga sampai menelan korban jiwa yang tak sedikit.

“Harus ada perencanaan yang terukur. Soeharto saja tidak berani karena rawan konflik,” ujar Natalius ketika dihubungi pada Sabtu (8/12) kemarin untuk dimintai konfirmasi terkait konflik yang terjadi di Nduga, Papua beberapa waktu lalu.

Tak hanya itu, ia juga melayangkan kritikan pedas atas kebijakan Jokowi dengan melibatkan tenaga militer dalam pelaksanaannya. Dengan dilibatkannya militer dalam pelaksanaan pembangunan di daerah-daerah rawan konflik justru merupakan hal yang sangat berisiko besar.

Menurut Natalius, kebijakan tersebut dapat berpotensi mengganggu keamanan dan juga kenyamanan dari masyarakat Papua sendiri. Ia menilai, ancaman yang serius juga ikut dirasakan para pekerja sipil yang dibaurkan dengan TNI dalam suatu proyek.

Baca Juga: Jubir OPM Buka-Bukaan Ungkap Fakta Penting di Balik Pembantaian di Nduga, Akan Ada Perang Revolusi Total

“Yang terancam itu pekerja sipilnya, karena di tengah-tengah mereka dibaurkan militer,” tuturnya lebih lanjut.

Ketika perencanaan pembangunan jalan tol Papua tersebut, Natalius bersama Sipil Society sebenarnya sudah menyampaikan protes kepada Jokowi lantaran memutuskan melibatkan militer dalam pembangunan di daerah konflik.

Akan tetapi, menurutnya, pemerintah tetap kekeh menunjuk militer turut terlibat dalam proyek tersebut. “Hingga apa yang kami khawatirkan dari awal terjadi, ada penembakan dan memakan korban jiwa,” ujar Natalius.

Terkait pembangunan Trans Papua tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan hingga saat ini sepanjang 180 kilometer sudah dibangun. “Bagi kami Kemenhub mengalokasikan dana sebesar 30 persen anggaran udara di Papua membangun bandara, air navigasi,” jelasnya, Selasa (4/12).

Lebih lanjut, ia mengaku tak tahu secara pasti mengenai pengaruh yang ditimbulkan oleh insiden tersebut terhadap pembangunan Trans Papua. “Itu domainnya PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), ya,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian telah menyampaikan sebanyak 31 pekerja proyek Trans Papua yang tengah bekerja membangun jembatan di Kali Yigi dan Kali Aurak, Distrik Yigi, Nduga, Papua, tewas ditembak kelompok bersenjata TPNPB, Senin (3/12) malam.

Namun, ia mengungkapkan data tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga Sabtu (8/12) kemarin, ditemukan 19 warga sipil yang meninggal, sementara 24 warga sipil ditemukan dalam kondisi selamat.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan tegas mengaku bertanggung jawab atas insiden pembantaian tersebut. Sebby Sambom selaku juru bicara TPNPB, kelompoknya memang dengan sengaja menyerang pekerja Trans Papua.

Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan masyarakat Papua atas pembangunan jembatan Trans Papua. “Prinsipnya kami berjuang menolak semua program pembangunan di Papua Barat. Kami hanya menuntut kemerdekaan,” ujar Sebby.

Ia mengungkapkan, penyerangan tersebut bukan kali pertama dilakukan kelompoknya. TPNPB sebelumnya juga pernah menyerang anggota TNI lantaran tak senang dengan adanya pembangunan proyek. Akan tetapi pembangunan proyek masih saja dilanjutkan.

“Mereka tak mengindahkan, mereka kembali ke Yigi dan proyek itu mesih tetap jalan. Jadi mereka harus diberi peringatan,” tandas Sebby tegas.

Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengungkapkan, pembangunan jalan dan juga jembatan Trans Papua dibagi ke dalam sejumlah sektor. Pada 2016-2017 ada beberapa kontraktor yang bekerja di sejumlah titik di pedalaman Papua, termasuk salah satunya di Nduga.

“Zeni Konstruksi TNI juga pernah kerja di sana. TNI diberikan sektor yang paling berat. Selain itu di situ juga ada perusahaan lainnya yang bekerja, seperti Istaka Karya. Salahnya di mana jika TNI dilibatkan membantu pekerjaan tersebut. Apalagi itu perintah presiden, perintah negara,” jelasnya.