Jokowi Lawan Prabowo Soal Korupsi Stadium 4, Gerindra Bongkar Fakta Sebenarnya


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melawan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal korupsi Indonesia. Jokowi dengan tegas membantah pernyataan calon presiden nomor urut 02 yang sebelumnya menyebut korupsi di Indonesia sudah seperti kanker stadium empat.

Respons tersebut, seperti dilansir dari laman Detik.com pada Rabu (5/12/2018), dikeluarkan Jokowi tak berselang lama usai Prabowo membicarakan maraknya korupsi di Tanah Air. Ungkapan kanker stadium empat diambil  Prabowo untuk menggambarkan berapa parahnya praktik rasuah di Indonesia.

“Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium 4,” demikian bunyi pernyataan Prabowo dalam acara The World in 2019 Gala Dinner yang digelar di Hotel Grand Hyatt Singapura, pada Selasa (27/11) lalu.

Tak sependapat dengan Prabowo, Jokowi mengacu data corruption perception index (CPI). Jokowi menyebut, menurut data indeks persepsi korupsi di Indonesia jauh lebih baik dari tahun 1998. Tahun 2018 CPI Indonesia berada di angka 37.

“Dari yang terjelek se-ASEAN, sekarang naik menjadi CPI ke angka 37. Ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4. Tidak ada,” ujar Jokowi usai Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkordia) 2018 yang digelar di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (4/12) kemarin.

Baca Juga: Prabowo Sebut Korupsi Indonesia stadium 4, Diluar Dugaan Begini Respons Tegas Ketua KPK

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tak tinggak diam mendapatkan bantahan dari Presiden Joko Widodo terkait korupsi stadium 4. Gerindra menuntut Jokowi untuk buka-bukaan soal begitu maraknya praktik korupsi di Indonesia.

“Gimana nggak stadium 4? Ada kepala daerah yang tertangkap kodupsi tiga kali. Ada partai politik yang menyelenggarakan acara dananya dari korupsi. Ini kan benar-benar tidak sesuai dengan Nawacita,” seloroh Ketua PDD Gerindra Habiburokhman ketika dihubungi pada Selasa (4/12) kemarin.

Sementara itu, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) justru mendukung pendapat Jokowi. Menurut Wakil Sekretaris Jenderal PPP Ahmad Baidowi atau Awiek, seharusnya segala informasi dan berita yang diberikan kepada khalayak ramai adalah yang berdasarkan data dan fakta.

“Apalagi sumber data berdasarkan KPK yang lembaga resmi. Ya, sebaiknya menyampaikan informasi kepada masyarakat umum itu harus berdasarkan data dan fakta, bukan asumsi. Kita harus biasakan memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat dan tidak menyuguhi informasi yang hoax,” ujar Awiek.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]