Hasto Kristiyanto Bantah Ada Dana Korupsi Bupati Cirebon Mengalir ke PDIP


SURATKABAR.ID – Hasto Kristiyanto selaku Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengimbuhkan ia siap bertanggung jawab dan menjamin tidak ada aliran dana hasil korupsi yang masuk ke PDIP. Menurut Hasto, pemecatan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dari partai merupakan bukti bahwa mereka bersih.

“Kalau ada aliran ke PDIP, ya, itu kami enggak berani memecat. Ketua kami kan pecat yang bersangkutan, kami berikan sanksi pemecatan kepada Pak Sunjaya,” urai Hasto di Kantor Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (01/12/2018). Demikian melansir reportase Tempo.co, Senin (03/12/2018).

Menurut Hasto, tindakan korupsi memang sangat mungkin dilakukan, lantaran PDIP mempunyai 18,7 juta anggota. Hasto menyampaikan, tugas mereka sebagai pengurus partai adalah menertibkan anggotanya yang terbukti melakukan korupsi.

Hasto menambahkan partai politik tidak diharamkan menerima dana bantuan. Ia menuturkan parpol dibolehkan oleh undang-undang untuk menerima bantuan, Rp 25 miliar bagi korporasi, dan Rp 2,5 miliar dari orang per orang.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Nico Siahaan, sebagai ketua penitia kepemudaan dalam peringatan hari Sumpah Pemuda dengan tema Satu Indonesia Kita yang diselenggarakan PDIP pada 28 Oktober 2018.

Baca juga: Soal PDIP Sebut ‘Soeharto Guru Korupsi’, Partai Berkarya Akan Tempuh Jalur Hukum

Berdasarkan dugaan KPK, Sunjaya menyumbangkan uang sebesar Rp 250 juta yang berasal dari fee yang ia terima pada acara ini.

Politikus PDIP tersebut mengakui adanya bantuan dana sumbangan sebesar Rp 250 juta dari Bupati Cirebon nonaktif, Sunjaya Purwadi Sastra. Bantuan terkait diberikan di rapat terbuka bersama panitia acara kepemudaan.

Sementara itu, untuk saat ini, menurut Nico, panitia telah mengembalikan dana tersebut ke KPK pada Kamis (29/11/2018) kemarin.

“Setelah Sunjaya ke OTT KPK, dana itu kami amankan dan tidak digunakan untuk kegiatan kepemudaan. Panitia memutuskan untuk mengembalikan dana tersebut ke KPK,” ungkapnya.

Dalam reportase Suara.com, disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian uang sebesar Rp 250 juta. Uang itu diduga diberikan tersangka Bupati nonaktif Cirebon Sunjaya Purwadisastra untuk kegiatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam kegiatan Sumpah Pemuda 2018.

Dugaan KPK

Febri Diansyah selaku Juru Bicara KPK, menduga uang itu ada hubungannya dengan kasus yang kini menjerat Sunjaya, yakni suap jual beli jabatan di Kabupaten Cirebon. Sehingga pengembalian itu dibuatkan berita acara dan menjadi bagian dari berkas perkara.

“Dana diberikan sebagai sumbangan untuk kegiatan Parpol di hari Sumpah Pemuda tahun 2018. KPK menemukan indikasi sumber dana tersebut terkait dengan fee proyek di Cirebon yang juga menjadi salah satu objek penanganan perkara,” ungkap Febri saat dikonfirmasi, Jumat (30/11/2018) lalu.

Febri mengimbau jika ada pihak lain yang turut menerima agar segera mengembalikan kepada KPK, maka penyidik akan mempertimbangkan sebagai faktor yang dapat meringankan.

Di samping itu, Febri meminta pada setiap partai politik agar memperhatikan sumber dana yang diterima dalam penyelenggaraan kegiatan. Apabila ada permintaan sumbangan atau donasi dari kepala daerah tentu beresiko tinggi.

“Karena asal usul uangnya dapat berasal dari sumber yang tidak sah, seperti fee proyek, perizinan terkait kewenangan kepala daerah,” cetus Febri.

Integritas dan Akuntabilitas Keuangan Parpol

Dalam upaya pencegahan korupsi di sektor partai politik, KPK mendorong agar sistem integritas Parpol dibangun dengan baik. Salah satunya terkait dengan akuntabilitas sumber dana atau keuangan partai politik.

“Ajakan ini ditujukan pada semua Parpol tentunya, sehingga ke depan baik untuk sumber dana dari APBN ataupun sumbangan-sumbangan dari pihak lain seperti kader, kepala daerah/PN dan donasi eksternal bisa dipertanggungjawabkan asal usul dan pengelolaannya,” paparnya kemudian.

“Sehingga, audit dana parpol dan transparansi pada publik merupakan keniscayaan yang perlu menjadi komitmen bersama,” tambah Febri.

Sebagai informasi, Sunjaya merupakan mantan kader PDI Perjuangan, yang kini telah dicopot dari jabatannya karena terjerat kasus hukum di KPK.

Penetapan Sunjaya dan Sekretaris Daerah PUPR Gatot Rachmanto sebagai tersangka berawal saat keduanya terjaring operasi tangkap tangan KPK. Keduanya ditangkap lantaran diduga terlibat dalam kasus suap terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Dalam kasus ini, mantan politikus PDI Perjuangan itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b tindak pidana korupsi dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Gatot Rachmanto, selaku pihak pemberi, dikenakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.