Soal PDIP Sebut ‘Soeharto Guru Korupsi’, Partai Berkarya Akan Tempuh Jalur Hukum


SURATKABAR.ID – Hutomo Mandala Putra atau yang lebih dikenal dengan nama Tommy Soeharto menyatakan siap menempuh jalur hukum atas pernyataan elite PDIP yang menyebut Soeharto sebagai ‘guru korupsi Indonesia’. Ketua Umum Partai Berkarya itu menegaskan pernyataan tersebut tidak berdasarkan fakta.

“Tadi saya bicara dengan Pak Dedi mengenai pernyataan dari kader PDIP yang menyatakan Pak Harto sebagai guru korupsi. Ini saya minta kepada Laskar Berkarya, saya meminta untuk menuntut. Karena tidak ada fakta hukum yang menyatakan Pak Harto korupsi,” urai Tommy dalam pidato pengukuhan pimpinan pusat organisasi sayap Berkarya, Laskar Berkarya, di Hotel Mirah, Bogor, Jumat (30/11/2018).

Seperti dikutip dari Detik.com, Sabtu (01/12/2018), Tommy lantas menuturkan, di zaman Orde Baru, hanya sedikit pejabat yang terlibat kasus korupsi. Tommy menyebut bahwa kondisi ini berbeda dibanding era reformasi.

“Di era Orde Baru itu yang terkena kasus KKN, terutama kasus korupsi, itu hanya hitungan jari atau paling banyak itu puluhan. Sekarang zaman reformasi ini sudah ratusan orang kena OTT (kasus) korupsi,” papar Tommy, melansir laporan Kumparan.com.

Tommy juga mengungkapkan bahwa fakta yang ada justru malah sebaliknya. Yang mengatakan Soeharto merupakan guru korupsi justru menjadi pemenang utama dari kasus korupsi selama masa reformasi.

Baca juga: PDIP Juluki Soeharto ‘Guru Korupsi’, Mantan Politisi Golkar Tanggapi Pedas

“Yang mengagungkan atau menyatakan bahwa KKN Orde Baru itu paling parah, bahkan terakhir mengatakan Pak Harto sebagai gurunya korupsi, itu malah selama reformasi ini menjadi pemenang utama daripada kasus korupsi. Ini tentunya tidak harus kita dengungkan terus bahwa fakta ini memang fakta yang nyata,” paparnya.

Pernyataan ‘Soeharto guru korupsi’ sebelumnya disampaikan Wasekjen PDIP Ahmad Basarah. Basarah menuturkan negara telah menetapkan pencanangan program pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hal ini disebutkan dalam Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 untuk menegakkan hukum terhadap terduga pidana korupsi.

“Termasuk oleh mantan presiden Soeharto. Jadi, guru dari korupsi Indonesia sesuai Tap MPR Nomor 11 Tahun ’98 itu mantan presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo,” kata Basarah, Rabu (28/11/2018).

Akankah Amien Rais Membantu?

Menukil TribunNews.com, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap Amien Rais tidak tinggal diam soal ancaman gugatan Partai Berkarya terhadap Ahmad Basarah yang menyebut ‘Soeharto Guru Korupsi.’

Hasto Kristiyanto mengetahui betul, Amien Rais adalah di antara tokoh yang turun menjatuhkan Soeharto pada reformasi 1998. Amien Rais juga dikenal sebagai tokoh vokal yang melawan pemerintahan Soeharto yang saat itu dianggap sangat represif dan banyak melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Hal itu diungkap Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab wartawan di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (01/12/2018).

“Kalau beliau (Amien Rais) mau menggunakan hati nurani dan pikirannya, tentu saja akan berpihak pada Pak Ahmad Basarah. Kecuali sudah berubah. Kecuali mendukung nepotisme,” ujar Hasto Kristiyanto.

Untuk diketahui, Ahmad Basarah hendak digugat Partai Berkarya, partai yang dipimpin putra bungsu Soeharto, Hutomo Mandala Putra.

Semuanya berawal dari pidato capres Prabowo Subianto, yang didukung Berkarya, di Singapura.  Prabowo menyebut kanker di Indonesia sudah laiknya kanker stadium 4, dan dia siap membereskannya. Menanggapi itu, Basarah mengingatkan Prabowo adalah bagian dari Orba, dan menantu Soeharto. Dan bila merujuk TAP MPR soal pemberantasan korupsi, maka ‘Soeharto adalah guru korupsi’. Pernyataan inilah yang hendak digugat Partai Berkarya.

Hasto menyebutkan, pihaknya menanggapi serius ancaman pihak Berkarya menggugat Basarah. Sebab ini menjadi momentum pertaruhan bangsa ini. Apakah mampu memastikan seluruh semangat Reformasi 1998 untuk membentuk pemerintahan bersih dari KKN.

Di PDIP sendiri, kata Hasto, berbeda dengan Gerindranya Prabowo. Partainya Prabowo masih mengusung caleg yang pernah terlibat kasus korupsi.

“Kalau PDIP tidak ada. Karena kami komit dengan semangat reformasi itu,” imbuhnya.

Dengan gugatan Berkarya, imbuh Hasto, pihaknya akan mendorongnya menjadi momentum agar para pemimpin di masa Orba membuka asal harta kekayaannya. Termasuk Prabowo Subianto.

“Pak Prabowo berapa triliun harga kekayaannya, itu dari mana? Ini menjadi momentum dengan gugatan Partai Berkarya itu,” ujar Hasto.

Hasto melanjutkan, PDIP dan para penggiat antikorupsi juga punya banyak data korupsi, termasuk dokumen-dokumen ketika TAP MPR soal pemberantasan korupsi dibuat. Dan kalau mau jujur, lanjut Hasto, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri sudah sangat bijak dengan berusaha membangun rekonsiliasi saat Soeharto banyak dihujat. Namun, semua itu dilupakan oleh keluarga Soeharto sendiri dengan mencoba mengungkit-ungkit permasalahan di masa lalu.

“Termasuk dengan menggugat Pak Ahmad Basarah. Lalu yang dikatakan Pak Prabowo bahwa korupsi kita kanker masuk stadium 4. Sementara Pak Prabowo sendiri tak mampu membereskan kader di caleg-caleg Gerindra,” ungkap Hasto.