Timses Jokowi Klaim Indonesia Tak Punya Tenaga Kerja Siap Pakai


SURATKABAR.ID – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, Rosan Roeslani menyinggung jumlah tenaga kerja di Indonesia. Menurutnya, dari 133 juta pekerja di Tanah Air, sebanyak 46 persen hanya berpendidikan Sekolah Dasar (SD) saja.

Rosan, seperti yang dilansir dari laman Detik.com pada Senin (15/10/2018), mengungkapkan sebagian dari 46 persen itu bahkan tak sampai tamat SD. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi mengenai ekonomi yang digelar di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

“Berdasarkan dari Departemen Tenaga Kerja, tenaga kerja kita kurang-lebih 133 juta. Tetapi hanpir 50 persen, 49 koma berapa persen itu pendidikannya SD. Kalau dilihat dalam lagi, 26 persennya itu hanya pernah mengecap pendidikan SD. Jadi tamat SD pun nggak,” ujarnya, Senin (15/10).

Ia menilai, tak lebih dari 12 persen dari 133 juta tenaga kerja di Indonesia yang berhasil merampungkan pendidikan hingga bangku perguruan tinggi, baik itu gelar sarjana maupun diploma. Kondisi tersebutlah yang menurut Rosan harus segera ditangani.

“Hanya 12 – 13 persen pendidikannya itu universitas dan diploma. Hanya 12 – 13 persen dari 133 juta orang. Nah, kalau dilihat seperti ini, mutlak adalah kita meningkatkan skill, kemampuan, dan produktivitas,” tuturnya.

Baca Juga: Nyatakan Dukung Prabowo-Sandiaga, Tak Disangka Begini Reaksi Rhoma Irama Ketika Lihat Foto Jokowi dan Megawati

Menurut Ketua Kadin tersebut, kondisi ini menggambarkan bagaimana kualitas pekerja Indonesia yang masih belum baik. “Sebetulnya dengan struktur tenaga kerja yang seperti ini, intinya kita tidak memiliki tenaga kerja yang siap pakai,” ungkap Rosan tegas.

Lebih lanjut ia menjelaskan ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab terjadinya kondisi tersebut. Dan salah satu di antaranya adalah adanya ketidaksinkronan antara kebutuhan akan tenaga kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia.

“Kenapa? Karena yang terjadi sekarang adalah missmatch antara kebutuhan dunia usaha dengan tenaga kerja yang sudah tersedia,” ujarnya.

Untuk memperbaiki kondisi ini, ia mengaku sudah memberi masukan kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus segera menentukan industri apa saja yang bakal dikembangkan dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan.

“Dari dunia usaha, kita memberi masukan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun nih ke depan ini industrinya apa sih yang diprioritaskan?” pungkasnya.