Pernyataannya di ILC Sering Dipotong untuk Kampanye, Mahfud MD Peringatkan Begini


SURATKABAR.IDMahfud MD  yang merupakan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan peringatan soal pernyataan-pernyataan lama dirinya di program Indonesia Lawyers Club (ILC). Hal ini diungkapkan Mahfud melalui Twitter miliknya, @mohmahfudmd, Jumat (23/11/2018). Mahfud memperingatkan bahwa pernyataannya di ILC banyak dimutilasi untuk bahan berkampanye.

Pakar hukum tata negara ini mencontohkan pernyataannya soal dosa rakyat Indonesia pada Presiden Soeharto karena korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang digunakan untuk kampanye pasangan pendukung Prabowo-Sandiaga. Sementara pernyataannya soal Freeport yang digunakan untuk kampanye pasangan Jokowi-Maruf. Demikian dikutip dari Wow.TribunNews.com.

Mahfud kemudian memberikan klarifikasi bahwa pernyataan-pernyataan itu merupakan pernyataan lama mengenai hukum dan tidak dibenarkan untuk kampanye saat ini.

Ba’da subuh buka pesan2 WA & lht medsos. Bnyk statement lama sy di ILC yg dimutilasi utk kampanye.

Msl: yg pro Prasan nyebar dosa kita kpd Pak Harto krn KKN trs marak; yg pro Jokoma masang statement sy soal Freeport.

Ingat, itu adl statement2 lama sy soal hukum, bkn kampanye skrg,” tulis Mahfud MD.

Baca juga: Dana Pilpres Rp 24,8 Triliun Tapi Hanya Suguhkan Baku Sindir, Mana Adu Programnya?

Sebelumnya, diketahui Mahfud MD merupakan narasumber yang sering hadir di program ILC, TvOne yang tayang setiap hari Selasa di tiap minggunya.

Kali terakhir, Mahfud MD menjadi narasumber ILC, dirinya mengomentari soal kasus yang sedang banyak diperbincangkan yakni mengenai Baiq Nuril, Selasa (20/11/2018).

Dalam kasus terkait, Mahfud MD memberikan kesimpulan bahwa dalam kasus Baiq, tak ada keadilan yang ditanamkan.

“Saya punya kesimpulan pertama, dalam kasus ini ada penegakan hukum formal yang saya yakini hakim Mahkamah Agung berpedoman pada aturan tapi tidak ada keadilan,” ujar Mahfud, dilansir dari tayangan ILC tvOne.

“Sukma hukum hilang jadi hukum terpisah dari keadilannya. Teori hukum dan keadilan itu bersinergi,” ucap Mahfud.

Mahfud melanjutkan, hanya ada satu alternatif yang bisa ditempuh oleh Baiq Nuril.

“Dari alternatif yang sesudah disebut, koreksi putusan yang paling tepat hanya PK (peninjauan kembali) yang bisa menyatakan kasasi MA salah,” imbuhnya.

 

Kemudian Mahfud mengomentari adanya grasi dan amnesti yang akan diberikan dan diajukan oleh pengacara Baiq Nuril. Grasi tak dapat diajukan lantaran tuntutan hukuman Baiq hanya 6 bulan.

“Menurut saya grasi tak bisa ditempuh berdasarkan UU 22 no 2002 yang boleh minta grasi minimal 2 tahun bukan 6 bulan,” ungkapnya.

Demikian halnya dengan amnesti yang hanya bisa diberikan kepala negara pada sekelompok orang bukan untuk perorangan.

“Amnesti, pengampunan presiden untuk sekelompok orang bukan satu orang,” kata Mahfud.

Sehingga menurut Mahfud, hanya PK yang bisa menolong Baiq Nuril.