Lebih dari 19 Persen ASN Anti-Pancasila, Ini Langkah yang Akan Ditempuh Menpan RB


SURATKABAR.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyatakan pihaknya akan segera melakukan evaluasi terkait temuan sebuah lembaga survei mengenai 19,4 persen pegawai negeri sipil atau PNS yang menolak paham Pancasila.

Dikutip dari tempo.co, Syafruddin mengatakan temuan tersebut bukanlah sebuah survei resmi yang dilakukan pemerintah sehingga pihaknya memerlukan waktu untuk memverifikasi data-datanya.

“BKN (Badan Kepegawaian Nasional) punya data sendiri, sedang mengevaluasi. Kita boleh mempercayai itu. Tapi jangan terlalu meyakini karena itu lembaga luar,” ujarnya di Istana Bogor, Rabu, 21 November 2018.

Berdasarkan hasil survei Alvara Research yang dilakukan di enam kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar, sekitar 19,4 persen terindikasi anti-Pancasila.

Baca Juga: Beberkan Survei, BIN Ungkap 41 Masjid Pemerintah Terindikasi Radikal

Survei yang dilakukan sejak 10 September sampai 5 Oktober 2017 ini mengambil 1.200 responden dari kalangan PNS , swasta/profesional dan di BUMN, dengan rentang usia 25 tahun-40 tahun.

“Walaupun itu kementerian dalam negeri mengekspos (survei itu) tapi evaluasi yang dilakukan inspektorat belum. Pemerintah tingkat I dan II akan lakukan itu. Kita akan perintahkan itu. Kita akan bikin surat edaran,” ujarnya.

Sementara itu, beberapa hari sebelumnya, Ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Jawa Barat Dedi Mulyadi angkat bicara terkait data Kementrian Dalam Negeri yang menyebut 19,4 persen Pegawai Negeri Sipil ( PNS) anti- Pancasila.

Menurut Dedi, sebaiknya pegawai yang termasuk ke dalam data tersebut agar dipecat dan dicabut statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara ( ASN).

“Menolak Pancasila itu tidak boleh menjadi PNS. Saya kira, pemerintah harus memberhentikan siapapun pegawai yang tidak setia terhadap Pancasila dan UUD 1945. Ingat, PNS itu terkait erat dengan sumpah jabatan,” kata Dedi, Senin (19/11/18), dikutip dari kompas.com.

Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut mengatakan, berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri tersebut, perlu ada revitalisasi ideologi Pancasila di kalangan PNS. Menurut dia, hal ini sekaligus menjadi penegas bahwa ASN bukan sekedar pegawai, akan tetapi juga sebagai penjaga ideologi kebangsaan. Ciri dan mental ideologi Pancasila, kata dia, harus melekat dalam diri mereka.

 


BAGIKAN

Komentar

komentar


Terpopuler



Berita sebelumyaRumah Tangga Diterpa Isu Cerai, Gading Malah Curhat Soal Koper. Ada Apa?
Berita berikutnyaKeok di Piala AFF 2018, PSSI Malah Pamerkan Hal Ini