Relawan Sebut Jokowi Salah Paham Soal Grasi dan Amnesti Kasus Baiq Nuril


SURATKABAR.ID – Kasus hukum yang menimpa Baiq Nuril Maknun menjadi sorotan sejumlah pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan komentarnya mengenai kasus ini.

Namun, Erasmus Napitupulu dari Institut for Criminal Justice Reform (ICJR) menuding Jokowi salah paham. Penggagas petisi #SaveIbuNuril tersebut menilai Jokowi salah paham soal amnesti dan grasi dalam kasus Nuril.

Kesalahpahaman ini, menurut Erasmus terlihat dari komentar Jokowi mengenai kasus tersebut. Sebab, tanggapan Jokowi tak sesuai harapan.

“Kami (ICJR) meminta Presiden Joko Widodo untuk memberikan amnesti kepada Ibu Nuril. Tapi sepertinya ada salah paham dari Presiden soal perbedaan amnesti dan grasi. Jatuhnya jadi tidak sesuai dengan apa yang kami minta,” tegas Erasmus, Selasa (20/11/2018), seperti dilansir dari kompas.com.

Baca juga: Akhirnya Buka Suara, Ini Kata Jokowi Soal Kasus Baiq Nuril

Sebelumnya, pada Senin (19/1/2018), Koalisi Save Ibu Baiq Nuril berkunjung ke Kantor Staf Presiden. Dalam kesempatan tersebut mereka memberikan surat kepada Presiden Jokowi. Surat tersebut berisi permintaan pemberian amnesti oleh Presiden kepada Nuril.

Jokowi kemudian merespon permintaan tersebut dengan menyarankan agar Nuril mengajukan grasi jika Peninjauan Kembali (PK) ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).

Oleh karena itu, Erasmus menegaskan bahwa saat ini yang menjadi masalah adalah respon Jokowi mengenai pengajuan amnesti. Menurutya, Jokowi belum mendapatkan arahan mengenai perbedaaan amnesti dan grasi.

“Kemarin Presiden bilang kasih grasi saja. Ya tidak bisa, wong grasi itu untuk terpidana yang dituntut minimal dua tahun penjara, sedang Ibu Nuril itu enam bulan,” terang Erasmus.

Selain itu, grasi dianggap sebagai pengampunan atas kesalahan. Padahal, yang diinginkan adalah anggapan bahwa tindakan Nuril dalam kasus tersebut tak bersalah.

“Kedua, dalam UU, grasi disebutkan yang dihapuskan, dikurangi, itu hanya pidananya saja. Artinya, kesalahan tetap masih dianggap ada. Itu yang kami keberatan. Berarti Ibu Nuril meminta pengampunan atas kesalahan, padahal dia tidak salah,” lanjutnya.

Oleh karena itu, ICJR dan kuasa hukum Nuril berharap Jokowi memberikan amnesti, serta fokus pada PK.

“Nah makanya kita ingin yang pasti-pasti saja dari Presiden. Penundaan dari Kejagung kan sebenarnya tergantung dari jaksa, besok dia masuk eksekusi yang terserah dia,” tukasnya.