Soal Tudingan Pro Asing, Luhut Blak-blakan Bilang Begini


SURATKABAR.ID – Pemerintah Indonesia membebaskan 54 bidang untuk dikuasai atau diinvestasi 100 persen oleh pihak asing. Tak sedikit yang menganggap kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) pro dengan pengusaha asing.

Pasalnya, 54 bidang usaha yang dilepas dari daftar negatif investasi (DNI) tersebut merupakan bidang usaha yang tergolong kecil menengah. Diantaranya adalah perdagangan eceran, warung internet, industri percetakan kain, hingga jasa survei.

Namun, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan membantahnya. Menurut Luhut, anggapan pro asing tak berdasar.

Ia menegaskan, dibukanya 54 bidang usaha tersebut bertujuan agar investasi asing bisa masuk dengan konsep bermitra atau join dengan pelaku usaha di bidang itu, sehingga dapat memperkuat investasi.

“Ya, tergantung dia mau berapa. Mana kau mau saya ambil 100 persen, enggak mau juga kan. Karena, di mana-mana negara berlaku itu. Membuka saja, biar dampaknya investasi masuk,” tutur Luhut di kantornya, Senin (19/11/2018), dikutip dari viva.co.id.

Baca juga: 54 Industri yang 100 Persen Sahamnya Jokowi Izinkan Dikuasai oleh Asing

Lebih lanjut, Luhut menegaskan bahwa tudingan pemerintah pro asing sebenarnya datang dari orang-orang yang tak paham konsep investasi. Ia pun berharap bisa bertemu langsung dengan orang-orang yang memiliki anggapan bahwa pemerintah pro asing karena melepas 54 bidang usaha tersebut.

“Suruh dia datang ke saya, asbun (asal bunyi) saja. Kita tahu lah batas-batasannya. Kita enggak mau lah begitu. Memang, dia saja yang paling nasionalis? Datang ke mari ngomong,” ujar Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah melakukan perhitungan dengan matang sebelum menentukan kebijakan tersebut.

“Jangan asal ngomong. Kita ngitung semua itu dengan cermat. Pak Darmin (Menko Perekonomian) itu kurang apa. Kalau orang sederhana dari Pak Darmin, siapa yang lebih sederhana, kau lihat dia. Masa dia mau begitu. Beliau pintar kok bidangnya, kami di-brief bagus kok,” lanjutnya.

Luhut juga menuturkan, kebijakan ini bertujuan sebagai alat untuk menekan devisit transaksi.