54 Industri yang 100 Persen Sahamnya Jokowi Izinkan Dikuasai oleh Asing


SURATKABAR.ID – Paket kebijakan ekonomi ke-16 telah dirilis oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam salah satu paket kebijakan ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI).

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengungkapkan, dalam daftar relaksasi itu, pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing. Ini berarti, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100 persen.

“Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi,” ujar Edy saat menggelar konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (16/11/2018). Demikian dilansir dari CNNIndonesia.com, Minggu (18/11/2018).

DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik agar tak bersaing dengan pengusaha asing. Jika sebuah bidang masuk dalam DNI, ini berarti pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Sebelum kebijakan paket ekonomi ke-16 dirilis, Edy menyebutkan sektor usaha yang mendapat relaksasi 100 persen tak banyak dilirik investor asing. Padahal pemerintah telah melakukan relaksasi DNI lewat Peraturan Presiden (Perpres) No 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka  dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.

Baca juga: Neraca Perdagangan RI Defisit USD 1,82 Miliar per Oktober 2018

Dengan adanya relaksasi ini, total bidang usaha yang telah direlaksasi mencapai 303. Sedangkan dengan adanya kebijakan paket baru ini, telah ada sebanyak totalnya 87 bidang usaha yang dilepas ke asing.

Berikut ke-54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100 persen dimiliki asing:

  1. Industri pengupasan dan pembersihan umbi umbian,
  2. Industri percetakan kain,
  3. Industri kain rajut khususnya renda,
  4. Perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet,
  5. Warung Internet,
  6. Industri kayu gergajian dengan kapasitas produksi di atas 2.000 m3/tahun,
  7. Industri kayu veneer,
  8. Industri kayu lapis,
  9. Industri kayu laminated veneer lumber (LVL),
  10. Industri kayu industri serpih kayu (wood chip),
  11. Industri pelet kayu (wood pellet),
  12. Pengusahaan pariwisata alam berupa pengusahaan sarana, kegiatan, dan jasa ekowisata di dalam kawasan hutan,
  13. Budidaya koral/karang hias,
  14. Jasa konstruksi migas: Platform,
  15. Jasa survei panas bumi,
  16. Jasa pemboran migas di laut,
  17. Jasa pemboran panas bumi,
  18. Jasa pengoperasian dan pemeliharaan panas bumi,
  19. Pembangkit listrik di atas 10 MW,
  20. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik atau pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi/ekstra tinggi,
  21. Industri rokok kretek,
  22. Industri rokok putih,
  23. Industri rokok lainnya,
  24. Industri bubur kertas pulp,
  25. Industri siklamat dan sakarin,
  26. Industri crumb rubber,
  27. Jasa survei terhadap objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan,
  28. Jasa survei dengan atau tanpa merusak objek,
  29. Jasa survei kuantitas,
  30. Jasa survei kualitas,
  31. Jasa survei pengawasan atas suatu proses kegiatan sesuai standar yang berlaku atau yang disepakati,
  32. Jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar,
  33. Persewaan mesin konstruksi dan teknik sipil dan peralatannya,
  34. Persewaan mesin lainnya dan peralatannya yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (pembangkit tenaga listrik, tekstil, pengolahan/pengerjaan logam/kayu, percetakan dan las listrik,
  35. Galeri seni,
  36. Gedung pertunjukan seni,
  37. Angkutan orang dengan moda darat tidak dalam trayek: angkutan pariwisata dan angkutan tujuan tertentu,,
  38. Angkutan moda laut luar negeri untuk penumpang,
  39. Jasa sistem komunikasi data,
  40. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi tetap,
  41. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak,
  42. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi layanan content (ringtone, sms premium, dsb),
  43. Pusat layanan informasi dan jasa nilai tambah telpon lainnya,
  44. Jasa akses internet,
  45. Jasa internet telepon untuk keperluan publik,
  46. Jasa interkoneki internet (NAP) dan jasa multimedia lainnya,
  47. Pelatihan kerja,
  48. Industri farmasi obat jadi,
  49. Fasilitas pelayanan akupuntur,
  50. Pelayanan pest control atau fumigasi,
  51. Industri alat kesehatan: kelas B,
  52. Industri alat kesehatan: kelas C,
  53. Industri alat kesehatan: kelas D,
  54. Bank dan laboratorium jaringan dan sel.