Dana Pilpres Rp 24,8 Triliun Tapi Hanya Suguhkan Baku Sindir, Mana Adu Programnya?


    SURATKABAR.ID – Pesta demokrasi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan diselenggarakan pada bulan April nanti. Diketahui, Pemilu dan Pemilu Presiden 2019 disokong dana sebesar Rp 24,8 triliun dari negara. Anggaran ini naik tiga persen atau bertambah Rp 700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 yang mencapai Rp 24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp 16 triliun.

    Namun, seperti dikutip dari Tirto.ID, Sabtu (17/11/2018), naiknya anggaran tak serta merta mengasah gagasan untuk muncul dan beradu dari kedua kubu. Sebaliknya, kandidat Pilpres 2019 hanya memenuhi ruang publik dengan ujaran yang disebut dosen psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk sebagai “jargon”.

    “Dalam konteks ini lebih tepat disebut jargon politik atau retorik politik demi kepentingan kampanye,” ungkap Hamdi di Jakarta, Kamis (15/11/2018).

    Padahal, ketimbang saling sindir, bukankah adu program dan gagasan akan lebih menguntungkan bagi kedua kandidat Pilpres 2019?

    Para pemilih belakangan ini disuguhi dengan celetukan “sontoloyo”, “genderuwo”, “tampang Boyolali” dari kedua kandidat capres dalam Pilpres 2019. Istilah tersebut seolah menunjukkan keduanya kehabisan kata dan gagasan yang bermutu untuk diadu dalam kontestasi politik ini.

    Baca juga: Perdebatan Visi Misi ‘Revolusi Mental’ Jokowi Vs ‘8 Karakter Utama’ Prabowo

    Hamdi melanjutkan, kampanye politik bertujuan mendelegitimasi lawan dan melegitimasi diri sendiri. Ini yang membuat adu retorika jadi hal biasa dan terkadang sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik.

    Marketing Politik Untuk Menarik Perhatian Publik

    Hamdi lantas menjelaskan bagaimana tahapan marketing politik diciptakan untuk menarik perhatian publik. Pertama, imbuhnya, membangun kesadaran alias awarness. Tahap kedua yakni keterikatan atau engagement, dan tahap terakhir yaitu disukai atau likeability.

    “Saya menduga jargon-jargon ini untuk menarik perhatian publik, agar kesadaran masyarakat tinggi,” ucap Hamdi.

    Menurut konteks adu jargon yang muncul dalam tahapan pilpres ini, Hamdi menilai, jargon kubu Jokowi bukan lagi untuk menarik perhatian. Tapi sebagai bentuk protes akibat ia sering diserang lawan.

    Jokowi tidak lagi mencari populer, ia ingin memberikan sinyal tertentu bagi lawan politik. Mungkin juga sebagai curhat sebagai korban hoax atau fitnah,” ujar guru besar kelahiran Padang Panjang ini.

    Namun, Hamdi memberi catatan, secara substantif jargon-jargon para capres itu tidak penting. Sebab masyarakat jengah kepada para politikus yang bisanya hanya mengumbar jargon, serta bermain fitnah dan hoax.

    “Itu bukan pendidikan politik yang baik. Kami ingin politik yang lebih bermartabat,” tandas Hamdi.

    Harusnya Adu Program

    Lebih lanjut, menurut peninjauan Dosen Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, terdapat perbedaan gaya komunikasi politik antara kedua capres.

    “Jokowi bergaya ekualitarian dan Prabowo bergaya dinamis,” ujar Gun Gun. Kedua gaya ini dinilai berpengaruh pada konstruksi pesan yang disampaikan.

    Gun Gun melanjutkan, ekualitarian itu lebih mengarah kepada kesetaraan. Ia menuturkan Jokowi jarang menggunakan diksi yang “tinggi” atau sulit dimengerti masyarakat.

    “Ia bukan orator yang baik, tapi komunikator politik yang sangat baik. Karena mampu mengelola power tanpa menggunakan bahasa yang ‘tinggi’,” jelasnya.

    Orang ekualitarian mencoba membingkai pesan dengan sederajat dan harmonis. Pernyataan Jokowi tentang “politikus genderuwo” dinilai Gun Gun sebagai attacking campaign yang implisit tanpa menyebutkan siapa orang yang dimaksudkan.

    “Namun masyarakat menduga metakomunikasi diarahkan ke siapa, di situlah warna-warni komunikasi malah hidup. Sebab orang bermain imaji dan menimbulkan diskursus publik,” paparnya menjabarkan.

    Sedangkan Prabowo yang bergaya dinamis cenderung eksplisit mengungkapkan pernyataan. Menurut Gun Gun, tipe itu lebih menggunakan kalimat lugas. Namun risiko dari tipe ini ialah, pernyataan yang dilontarkan dapat dimaknai berbeda oleh masyarakat.

    Dalam konteks “tampang Boyolali”, Prabowo membahas ketimpangan sosial. Namun, masyarakat yang diperbincangkan justru fokus pada ujaran yang dilepas dari konteksnya. Dampaknya berujung pada blunder.

    Kendati demikian, bagi Gun Gun, pertarungan Pilpres 2019 harusnya mulai bergeser ke ranah adu program. Ia berpendapat, dengan demikian, “simpati publik lebih mudah diraih.”

    [wpforms id=”1-5264″ title=”true” description=”true”]