Dilarang Kampanye, Mendagri Tak Permasalahkan Jika Camat Sosialisasi Kebijakan Presiden


SURATKABAR.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan meski camat berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang dilarang terlibat dalam kampanye di Pilpres 2019 mendatang, camat tetap sah melakukan sosialisasi kinerja Presiden Joko Widodo.

“Camat memberikan sosialisasi yang berkaitan dengan kebijakan yang berhasil oleh presiden enggak ada masalah, itu disahkan,” kata Tjahjo saat menghadiri rapat koordinasi nasional camat di Surabaya, Kamis (15/11/18) dilansir dari cnnindonesia.com.

Tjahjo mengatakan hal itu memanglah tugas camat sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat yang dipimpin oleh presiden. Maka camat berkewajiban menyampaikan keberhasilan Jokowi selama ini kepada masyarakat di wilayahnya.

“Camat itu bagian daripada presiden, apa yang dicapai oleh presiden sekarang boleh dijabarkan dengan baik,” kata dia.

Baca Juga: Cair Januari 2019! Ini Anggaran Besar yang Dikeluarkan Pemerintah Untuk Dana Kelurahan

Kendati demikian, camat tak boleh memberikan instruksi-instruksi khusus yang dinilai dapat mengarahkan pilihan politik masyarakat.

Misalnya dengan menyampaikan dukungan, meneriakkan jargon politik, menyampaikan visi misi paslon, atau bahkan menyertakan nomor urut paslon di dalam penyampaiannya.

“Asal jangan kampanye, eh pilih nomor sekian ya, lah itu kan kampanye, itu tidak boleh,” kata Tjahjo yang juga kader PDIP ini.

Selain itu kata Tjahjo, sebagai ASN camat juga berkewajiban membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) DAN Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mensukseskan hajat pesta demokrasi ini lima tahunan ini.

Ia mengimbau camat bisa terlibat dalam upaya meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dengan mengingatkan warganya untuk menggunakan hak pilihnya.

“Pokoknya camat itu netral, tetapi netralnya camat itu ya harus membantu KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan pemilu ini,” kata dia.

Camat, kata Tjahjo, juga diharapkan proaktif bersinergi dengan Polri, TNI, dan tokoh agama demi menjaga wilayahnya dari mengatasipasi praktik SARA dan mencegah perilaku politik uang.

“Kampanye jangan sampai ada yang berujar kebencian, yang fitnah, dan mengingatkan para jurkam-jurkam agar aktu kampanye jangan sampai ada politik uang,” kata dia.