Terus Merugi, Rizal Ramli Sebut BPJS Kesehatan ‘Sengaja’ Dirancang untuk Gagal


SURATKABAR.ID – Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli buka suara menanggapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang terus mengalami kerugian. Menurutnya, sejak pertama dibentuk pemerintah sebelumnya BPJS dirancang gagal secara finansial.

Rizal Ramli, mengaku tidak kaget dengan masalah defisit anggaran yang lekat dengan lembaga tersebut. Namun, ia menegaskan bukan berarti pemerintah tutup mata. Menurutnya, meski hingga kini BPJS Kesehatan terus merugi, pemerintah berkewajiban melakukan pembenahan.

“Ini bisa dikatakan ‘sengaja’ dirancang untuk akhirnya gagal finansial. Ingat ya, ini tanda kutip. Dan ini yang harus kita benahi,” ujar Rizal Ramli ketika ditemui di Jakarta, seperti dikutip dari laman CNNIndonesia.com pada Kamis (15/11/2018).

Adapun kegagalan finansial yang dimaksudnya dapat dilihat dari beberapa indikasi. Yang pertama, menurut Rizal, ketidakseriusan pemerintah saat membentuk BPJS Kesehatan. Ia menilai, sejak awal, pemerintah terkesan ogah-ogahan.

Hal tersebut, dinilai Rizal, tampak dari pernyataan pemerintah dari 2009 hingga 2014 yang menyebut Indonesia masih belum membutuhkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Padahal peraturannya sudah ditandatangani sejak tahun 2004.

Baca Juga: Soal Serangan dari Lawan Politik, Megawati: Saya Tidak Pernah Mengatakan Hal Jelek

Pada saat itu, Indonesia dinilai belum mampu membiayai SJSN. “Padahal Rusia dan Skandinavia sudah membuat SJSN pada tahun 1860-an, yang mana mereka jauh lebih miskin dari Indonesia pada tahun 2010,” tutur Rizal.

Sementara itu, di Indonesia BPJS Kesehatan sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang SJSN yang baru dibentuk usai pemerintah menerima tekanan dari berbagai pihak. Meski malas-malasan, akhirnya pemerintah melaksanakan BPJS.

“Pemerintah yang dulu memang ogah-ogahan untuk melaksanakan BPJS. UU PBJS berhasil setelah mobilisasi dan tekanan serikat pekerja, kalangan intelektual, dan anggota DPR yang progresif,” terang pakar ekonomi dan politisi Indonesia tersebut.

Lalu yang kedua adalah, pemerintah diindikasikan sengaja membuat BPJS gagal ditinjau dari modal awal yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp 5 triliun. Angka tersebut, menurut Rizal terlalu kecil untuk bisa menutupi jaminan sosial di negara ini.

Belum lagi masih ditambah dengan biaya premi yang ditetapkan pemerintah. Menurut Rizal, premi yang ditetapkan sangat kecil dibandingkan kebutuhan yang ada. Awal terbentuk, pemerintah membebankan 1 persen dari pendapatan kepada pekerja, dan 4 persen pada pihak perusahaan.

Senada dengan Rizal Rampi terkait iuran yang terlalu kecil, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal ikut buka suara. Menurutnya, iuran BPJS yang sejak pertama kali disepakati hanya Rp 19 ribu-an untuk peserta kelas III. Sekarang iuran tersebut sudah dinaikkan jadi Rp 23 ribu.

“Padahal di negara lain, Singapura pekerja kontribusi 6 sampai 8 persen dan perusahaan dikenakan 13 persen. Di Malaysia sama begitu,” ungkapnya. “Ya boleh jadi didesain gagal. Pemerintah memutuskan Rp 19 ribu ya pasti gagal dong dan defisit. Padahal hitung-hitungan bank dunia sudah masuk di angka (minimal) Rp 36 ribu per bulan,” pungkasnya.