Cuma Beginikan Sandiaga Uno, Kades di Mojokerto Dipolisikan


    SURATKABAR.ID – Kepala Desa Sampang Agung di Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto, harus berurusan dengan polisi karena diduga melakukan tindakan pidana pemilu.

    Pria bernama Suhartono tersebut dianggap melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu  dalam masa kampanye pemilu 2019 karena menyapa Sandiaga Uno. Ia diduga melanggar pasal 490 Jo Pasal 282 UU No 7/2017 tentang Pemilu.

    Suhartono pun telah dipanggil pihak Polres Mojokerto, Senin (12/12/2018) kemarin dengan status sebagai saksi.

    Terkait peristiwa ini, Badan Pemenangan Pemilu Provinsi (BPP) Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno untuk wilayah Jatim buka suara. Menurut BPP terlalu berlebihan membawa kasus ini ke jalur hukum.

    “Kelihatan sekali dari Panwas dan pihak kepolisian dalam bertindak ada sesuatu yang overacting,” tegas Ketua Bidang Media dan Komunikasi BPP Jatim Hadi Dediyansah di Surabaya, Senin (12/11/2018), dikutip dari tribunnews.com.

    Baca juga: Diprotes Karena Gunakan Istilah Budek dan Buta, Ma’ruf Amin Ungkap Alasannya

    Hadi pun mengungkap peristiwa yang dianggap melanggar aturan kampanye tersebut. Mulanya, pada 21 Oktober 2018 lalu, sekitar pukul 15.15 WIB, Sandiaga dan rombongan BPP Jatim berniat mengunjungi pemandian Padusan dan para petani bawang sajen di Kecamatan Pacet, Mojokerto.

    Mendengar hal ini, warga desa setempat sontak mencegat di pinggir jalan karena ingin bertemu Sandiaga. Saat itu, sebagai kepala desa, Suhartono berniat ikut mengamankan aksi tersebut.

    “Pak Kades dengan spontan menghalau warga yang hendak merapat ke Sandi dengan cara merangkul,” ujar Hadi.

    Saat itu, Suhartono juga mengacungkan dua jari. “Dua jari yang diacungkan spontanitas dan bukan berarti dukungan,” lanjut Hadi.

    Sementara itu, Suhartono yang terlihat mengenakan kemeja putih, karena diberi oleh Relawan Sahabat Prabowo Sandi (Sapa). Sebab, saat itu Suhartono hanya mengenakan kaus, sehingga dinilai tak sopan.

    “Setelah 10 menit dikenakan, kemeja itu lantas dilepas kembali dan diberikan kepada warga,” terangnya.

    Oleh sebab itu, Hadi kini mempertanyakan keadilan hukum terhadap penyelenggara negara di kala pemilu. Sebab, banyak kepala daerah yang mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma’ruf Amin. Meski begitu, para kepala daerah ini bebas dari pelanggaran pidana kampanye pemilu.

    “Yang perlu kita pertanyakan, apa ada perbedaan antara Kepala Desa dengan Kepala Daerah/Bupati/Walikota/Gubernur yang menjadi Timses?” sindir Hadi.

    Apalagi, saat kejadian Suhartono bukanlah sebagai timses, melainkan hanya spontanitas seperti masyarakat pada umumnya.

    “Sementara kepala daerah yang nyata-nyata jadi timses kok tidak dianggap dalam kategori pelanggaran? Ini namanya tidak adil,” tegasnya.

    Atas kasus ini, Hadi meminta penegak hukum bersikap adil. BPP Jatim juga berencana memberikan bantuan hukum kepada Suhartono jika kasus ini terus berlanjut.