SBY Ingatkan Politik Identitas Jangan Ekstrem, Eggi Sudjana Sebut Itu Cara Banci


SURATKABAR.ID – Pendapat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang mengatakan bahwa politik SARA menguat sejak Pilgub DKI 2017 tidak disetujui oleh Eggi Sudjana. Sebagai Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Eggi Sudjana  justru menuturkan bahwa SBY sering melakukan aksi politik banci di setiap langkah politik yang diambilnya. Pasalnya, langkah politik tersebut malah terkesan tak menentukan arah dukungan. Selain itu, Presiden keenam RI itu juga kerap menyebut dirinya netral.

“Saya tidak sependapat dengan SBY. Kalau mengikuti pendapat SBY, jadi banci. Enggak jelas,” ungkap Eggi di Jakarta usai mengisi sebuah seminar, Minggu (11/11/2018). Demikian seperti dikutip dari CNNIndonesia.com, Senin (12/11/2018).

Eggi mengatakan bahwa sikap netral yang kerap SBY ambil saat berpolitik itu seperti setan bisu.

“Netral itu setan bisu dalam perspektif tauhid. Dia setan, tapi bisu, tapi kan tetap setan. Ya saya gak bilang dia (SBY) setan. Ini kan soal sikap ya, kalau politik pokoknya banci bener deh,” papar Eggi.

Eggi menambahkan bahwa dalam hidup dan berpolitik, manusia tentu memerlukan identitas. Maka menurut Eggi, SBY pun harusnya sudah jauh-jauh hari menunjukkan arah politiknya.

Baca juga: Dianggap SBY Diuntungkan Capres, PDIP Sebut Pernah Mengalaminya di 2009

Adapun jika SBY mengatakan adanya politik SARA atau politik identitas, hal itu hanya soal perspektif. Menurut Eggi, yang jelas, yang SBY sebut sebagai pihak yang memunculkan politik SARA itu malah lebih memiliki identitas jelas dalam menentukan pilihannya.

“Identitas itu perlu, tunjukkan, tunjukkan. (Cara berpolitik SBY) Enggak jelas. Dulu misalnya kalau 2014 SBY dukung Prabowo jelas, pasti menang. Sekarang juga enggak terlalu jelas identitasnya,” demikian Eggi menuturkan pendapatnya.

Politik Identitas dan SARA Sejak Pilkada DKI Jakarta

Sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan politik Indonesia berubah dengan peningkatan arus politik identitas.

SBY menyampaikan hal tersebut dalam pidato saat memberikan pembekalan calon legislator dari Partai Demokrat. Dia menyebutkan, perubahan politik telah terjadi sejak 2017. Perubahan politik Indonesia itu berlangsung sejak Pilkada DKI Jakarta tahun lalu—saat pertarungan Ahok-Anies—yang ditandai dengan mengemukanya politik identitas dan SARA.

“Politik Indonesia tanpa kita sadari sejak tahun 2017 telah berubah, sejak berlangsungnya Pilkada Jakarta 2017 lalu. Saya berani mengatakan bahwa politik kita telah berubah. Apa yang berubah? Yang berubah adalah makin mengemukanya politik identitas atau politik SARA dan politik yang sangat dipengaruhi oleh ideologi dan paham,” ujar SBY dalam acara pembekalan caleg Demokrat di Hotel Sultan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018), dikutip dari reportase Detik.com.

SBY mengatakan bahwa identitas tak bisa dipisahkan dari politik. Kondisi itu juga terjadi di negara lain.

“Kita tahu bahwa identitas atau SARA, agama, etnis, suku, kedaerahan, dan identitas yang lain serta ideologi dan paham memang selalu menyertai politik di mana pun, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia dan tidak mungkin dipisahkan dari politik karena itu sesuatu yang natural, tidak mungkin dipisahkan dari politik,” imbuhnya kemudian.

Hanya saja, lanjut SBY, masalah identitas ini tak boleh terlalu ekstrem dimunculkan dalam politik. Pasalnya jika sampai demikian, hal itu tentu bisa memicu terjadi konflik.

“Namun kalau berada dalam tingkatan yang ekstrem, politik dan demokrasi kita tidak sehat, juga berbahaya, apalagi Indonesia adalah negara majemuk yang penuh dengan kerawanan dan konflik. Indonesia pun punya riwayat konflik identitas dan konflik ideologi di masa lalu,” tuturnya.

SBY lalu mengimbau agar politik identitas dicegah dalam Pemilu 2019. Ia tak ingin politik di Tanah Air menjadi ekstrem.

“Oleh karena itu, seiring dengan persiapan kita menuju Pemilu 2019, Partai Demokrat mengajak dan menyerukan kepada saudara-saudara kami para komponen bangsa, juga para elite politik, serta pemimpin-pemimpin partai politik untuk sekali lagi bersama-sama mencegah terjadinya politik identitas dan benturan ideologi dan paham yang makin ekstrem. Jangan sampai menjadi ekstrem,” tandasnya.