Menristek Nasir Minta Rektor Tanggung Jawab Atas Perkosaan di UGM


SURATKABAR.ID – Penanganan terhadap kasus pelecehan seksual oleh dan kepada mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) sudah sepenuhnya menjadi tanggung jawab rektor. Hal ini disampaikan Mohamad Nasir selaku Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek) dalam menanggapi aksi perkosaan terhadap mahasiswi UGM yang dilakukan rekannya saat mengikuti program KKN.

“Pelanggaran semua, yang ada di kampus itu, rektorlah yang bertanggung jawab. Intinya begitu. Nah, [kasus] ini terjadi di mana, itu biar mereka yang menelusuri,” ujar Nasir di Gedung D Kemenristekdikti Jakarta, Sabtu (10/11/2018).

Disebutkan Nasir, rektor mempunyai pedoman untuk menindaklanjuti jika terjadi pelanggaran, baik berhubungan dengan akademik maupun pidana.

Sebelumnya, kasus pelanggaran di kampus yang mengakibatkan rektor bertanggung jawab terjadi di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta ialah berkenaan dengan kekerasan terhadap mahasiswa hingga meninggal dunia.

Saat itu, Rektor UII Yogyakarta Harsoyo mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas kematian tiga mahasiswanya.

Baca juga: Memakan Korban, Polisi Periksa Penanggung Jawab Drama Surabaya Membara

Konsekuensinya, Rektor Tanggung Jawab

Ia menyebutkan bentuk pertanggungjawaban yang sama juga harus dilakukan oleh rektor UGM, apabila terbukti terjadi tindak pelecehan seksual oleh dan terhadap warga akademiknya.

“Pada tahun 2016, kejadian kekerasan di UII di Yogyakarta, saya pada saat itu (mengatakan) kalau memang terjadi seperti itu, konsekuensinya rektorlah yang tanggung jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Rektor mengundurkan diri. Artinya apa? Ini harus dilakukan,” tandasnya.

Juga, Nasir mendesak pihak kampus untuk memberikan tindakan tegas kepada pelaku pelecehan seksual sesuai hasil investigasi.

Jika ternyata hasil investigasi menyatakan pelanggaran akademik, maka penyelesaiannya juga akan dilakukan secara akademis. Sedangkan jika hasilnya tergolong tindak pidana, maka Nasir meminta kasus itu diselesaikan lewat jalur hukum.

“Pelanggaran apapun, itu harus ikuti prosedur yang ada. Kalau itu urusan akademik ya penyelesaiannya akademik, kalau urusan pidana selesaikan dengan hukum, yaitu polisi dan pengadilan,” ujarnya.

Sebelumnya, Rektor UGM Panut Mulyono menuturkan pihaknya dapat menyelesaikan kasus dugaan perkosaan yang dialami mahasiswinya secara adil, meski tanpa melalui jalur hukum.

“Saya sebagai orang tua itu sejak awal meyakini bahwa UGM mampu menyelesaikan persoalan ini berdasar dengan peraturan-peraturan yang ada di UGM dan kami yakin bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang seadil-adilnya,” katanya.

Seorang mahasiswi Fisipol UGM menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama rekan KKN-nya yang juga merupakan mahasiswa UGM Fakultas Teknik Angkatan 2014.

Peristiwa itu terjadi saat keduanya mengikuti Program KKN di Pulau Seram, Maluku, pada pertengahan 2017. Peristiwa itu diungkap oleh Balairung Press (Badan Pers Mahasiswa UGM) melalui laporan yang diunggah pada 5 November 2018.

Dilansir Detik.com, Kepala Bagian Humas dan Protokol UGM Iva Aryani kemudian merespon polemik yang muncul. Ia mengungkapkan pihak kampus akan segera mengambil tindakan tegas terhadap kasus ini. Bahkan menurutnya, pihak kampus akan mengambil tindakan untuk membawa perkara tersebut lewat jalur hukum.

“UGM akan mengambil langkah-langkah nyata yang diperlukan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum,” imbuh Iva saat ditemui di UGM, Selasa (06/11/2018).

Iva lantas menjelaskan, opsi itu akan diambil pihak kampus apabila terduga korban masih tidak puas dengan penyelesaian internal yang dilakukan pihak UGM. Menurut Iva, pihaknya mendukung penuh setiap langkah terduga korban dalam usahanya mencari keadilan.