Jokowi ‘Tiru’ Program Rumah DP 0 Rupiah, Ini Kata Anies


SURATKABAR.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengadopsi program rumah DP nol rupiah. Nantinya, program ini akan ditujukan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.

Rencana Jokowi ini pun menjadi perhatian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab, program rumah DP nol rupiah merupakan program yang digaungkannya.

Meski awalnya, program tersebt mendapat banyak kritik dari masyarakat. Namun, rencana Jokowi membuktikan bahwa program tersebut sangat mungkin dilakukan.

“Alhamdulillah, artinya itu membuktikan pendekatan memang bisa dilakukan. Dulu kan banyak kritik bahwa ini tidak mungkin ada dp nol, nah ini nyatanya mungkin,” tutur Anies di Pecenongan, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018), dikutip dari cnnindonesia.com.

Baca juga: Gubernur Anies: Dulu Banyak Kritik Tak Mungkin Ada DP 0, Ini Nyatanya Mungkin

Anies melanjutkan, mekanisme yang ditawarkan oleh pemerintah pusat mungkin akan berbeda dengan rumah DP nol versi pemerintah provinsi DKI Jakarta. Meski begitu, tujuannya tetaplah sama, yakni membantu masyarakat memiliki hunian.

“Kenapa rumah malah kita persulit? Kalaupun tidak dipersulit, tidak dipermudah. Padahal kalau punya hunian itu, nilainya mengalami apresiasi. Kita kan ingin rakyat kita terbawa eskalator apresiasi nilai ekonomi,” tegas Anies.

Sebelumnya, Jokowi menginstruksikan pada seluruh jajarannya agar mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi ASN, TNI, dan Polri. Jokowi meminta hunian sebanyak 945 ribu untuk ASN, 275 ribu untuk prajurit TNI, dan 360 ribu untuk Polri.

Dalam rencana tersebut, pemerintah mempertimbangkan pilihan model pembayaran, pembelian, aksesibilitas ke tempat kerja, dan integrasi dengan pengembangan kegiatan ekonomi.

Menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, ada kemungkinan pemerintah akan memberlakukan program pembayaran uang muka (DP) sebesar nol persen.

Meskipun skema yang digunakan akan berbeda dengan versi Anies, menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro menyebutkan bahwa kebijakan ini akan fokus pada mereka yang belum memiliki rumah sama sekali.

“KPR intinya tapi DP nol. Tadi saya katakan tenor pinjaman bisa sampai 30 tahun dan pembayaran cicilan melampaui usia pensiun,” ujarnya.