Debat Bendera Tauhid Selesai, Pemerintah dan Ormas Sepakat Larang Bendera HTI


SURATKABAR.ID – Berdasarkan hasil pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pemerintah serta seluruh pimpinan ormas telah sepakat untuk melarang bendera organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Hal ini diungkapkan oleh Muhammad Hanif bin Abdurrahman Alatas, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Front Santri Indonesia.

“Di hadapan Menko Polhukam, Menteri Agama, Sekjen PBNU, perwakilan Banser, dan semua ketua ormas bahwasanya yang tidak boleh bendera ini, bendera HTI,” imbuh Hanif di kantor Kementerian Polhukam, Jakarta, Jumat (09/11/2018), melansir Tempo.co.

Seperti dikatakan Hanif, pemerintah dan seluruh ormas juga sepakat bahwa bendera dengan kalimat tauhid tak dilarang di Indonesia. Sehingga, sebut Hanif, ke depannya bendera tauhid harus dijunjung tinggi.

“Bendera tauhid seperti dan dengan warna apapun tidak boleh di-sweeping lagi, tidak boleh dilarang lagi, tidak boleh dikucilkan lagi, ini sudah menjadi kesepakatan negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi dibakar,” tandasnya kemudian.

Perbedaan Bendera HTI dan Tauhid

Hanif pun menunjukkan perbedaan bendera HTI dan bendera tauhid. Dalam contoh gambar yang ditunjukkannya, bendera HTI juga mengandung unsur kalimat tauhid. Meski begitu, ada nama Hizbut Tahrir Indonesia di bagian bawahnya.

Baca juga: Geger! Habib Rizieq Diperiksa Polisi Arab Saudi Gara-Gara Bendera Tauhid

Hanif kemudian melanjutkan, bendera HTI sudah didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri dan tercantum dalam AD/ART ormas HTI. Sementara itu, bendera yang hanya ada kalimat tauhid bukanlah milik ormas HTI. Ia juga meminta masyarakat untuk tak membenturkan bendera tauhid dengan bendera merah putih.

“Jangan dibentur-benturkan dengan bendera merah putih. Kita bangga dengan merah putih sebagai negeri kita, dan kita bangga dengan tauhid sebagai keyakinan umat Islam. Jangan pernah dibentur-benturkan,” tegas Hanif.

Sebelumnya, seperti dikutip dari Detik.com, F dan M yang merupakan pembakar bendera berkalimat tauhid yang disebut polisi bendera HTI telah disidang. Keduanya dikenai tindak pidana ringan (Tipiring). Majelis hakim menjatuhkan hukuman 10 hari penjara dan denda Rp 2 ribu.

Sidang digelar di PN Garut, Jalan Merdeka, Tarogong Kidul, pada Senin (05/11/2018). Majelis hakim Hasanudin, berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta melihat barang bukti, F dan M telah terbukti melanggar Pasal 174 KUHP dengan membuat gaduh.