Cair Januari 2019! Ini Anggaran Besar yang Dikeluarkan Pemerintah Untuk Dana Kelurahan


SURATKABAR.ID – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, dana kelurahan akan mulai dicairkan Januari 2019. Hal ini disampaikan usai rapat terbatas mengenai dana kelurahan dan dana desa yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jumat (2/11/18) dilansir dari kompas.com.

“Dana kelurahan sebesar Rp 3 Triliun akan disalurkan untuk sekitar 8.122 kelurahan di seluruh Indonesia,” kata Sri Mulyani. Nantinya, seluruh kelurahan di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori, yakni kelurahan kondisi baik, sedang, dan tertinggal. Jumlah bantuan dana kelurahan yang disalurkan menyesuaikan dengan kondisi kelurahan.

“Instruksi bapak presiden adalah seluruh dana kelurahan dipakai untuk pembangunan sarana prasarana, kelurahan-kelurahan yang masih memiliki kondisi yang tidak baik sekaligus dipakai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Mulyani.

Sri memastikan, dana kelurahan ini tidak menggantikan anggaran kelurahan yang sejak awal sudah dialokasikan kabupaten dan kota melalui peraturan perundang-undangan. Dana kelurahan akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke daerah lewat Dana Alokasi Umum (DAU).

Baca Juga: Janji Jokowi Akan Ada Dana Kelurahan Tahun Depan, Gerindra Lontarkan Komentar Menohok

Sementara terkait dengan payung hukum, meski UU APBN 2019 sudah disahkan oleh DPR, namun pemerintah tetap akan membuat peraturan khusus yang mengatur dana kelurahan ini. “UU APBN sudah ada. Tapi kita juga menggunakan untuk peraturan pemerintah, peraturan mendagri, serta peraturan menteri keuangan,” kata dia.

Presiden meminta Kementerian Keuangan mempersiapkan mekanisme pencairan dana kelurahan agar segera dapat dimanfaatkan. Presiden juga meminta Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan kerangka pengawasan beserta evaluasinya agar pemanfaatan dana kelurahan tepat sasaran sekaligus menyentuh kepentingan warga kelurahan di perkotaan.

Dengan program ini, Presiden Jokowi berharap, persoalan rakyat di kelurahan, terutama yang miskin, dapat terselesaikan. “Ini untuk mengurangi dampak negatif arus urbanisasi di kota-kota Indonesia. Mulai dari kemiskinan, ketimpangan antarwarga, lapangan pekerjaan,” ujar Jokowi.

Presiden juga menyinggung kembali bahwa program dana kelurahan bukanlah inisiatif dari pemerintah, melainkan aspirasi para wali kota se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi).