Jadi Tanda Tanya, Gaji Pilot Lion Air yang Dilaporkan ke BPJS-TK Cuma Rp 3,7 Juta


SURATKABAR.ID – Gaji pilot pesawat Lion Air JT-610, Bhavye Suneja yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan lebih kecil dari co-pilot-nya. Berdasarkan yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan, Bhavye Suneja hanya digaji sebesar Rp 3,7 juta. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) Agus Susanto.

Agus Susanto menyatakan pilot pesawat nahas Lion Air JT-610 bernama Bhavye Suneja itu hanya mendapat gaji Rp 3,7 juta per bulan dalam laporan upah yang diterima oleh BPJS TK dari Lion Air.

“Ya sangat kecil [untuk ukuran pilot]. Kenapa? Karena upah yang dilaporkan ke kami sangat kecil,” ujar Agus di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu (31/10/2018). Demikian dikutip dari laporan Tirto.ID, Kamis (01/11/2018).

Menurut skema pencairan polis asuransi BPJS TK bagi korban meninggal akibat kecelakaan kerja yakni sebesar 40 kali gaji, maka Suneja hanya akan mendapat sekitar Rp 177 juta.

Padahal Suneja sudah menjadi pilot Lion Air sejak Maret 2011, atau selama 7 tahun 8 bulan. Dia juga mempunyai jam terbang mencapai 6.000 jam. Gaji Rp 3,7 juta ini bahkan lebih kecil dibandingkan dengan gaji pramugari yang terdaftar sebesar Rp 3,6 – Rp 3,9 juta.

Baca juga: Menunggu Ketegasan Pemerintah Mengaudit dan Bekukan Lion Air

Gaji Bhavye yang dilaporkan ke BPJS TK juga lebih kecil daripada kopilotnya, Harvino yang mempunyai jam terbang 5.100 jam. Harvino, menurut BPJS TK mempunyai gaji hingga Rp 20 juta.

“Enggak tau. Itu yang dilaporkan [Lion Air] di kami,” sebut Agus menanggapi perbandingan yang jauh itu.

Namun, imbuh Agus, beberapa perusahaan termasuk Lion Air kadang memalsukan laporan upahnya kepada BPJS TK. Salah satu penyebabnya yakni untuk menekan pengeluaran dari perusahaan terkait.

Menurut penjelasan Agus, perusahaan harus membayarkan premi asuransi sebesar 5,7 persen dari besaran upah karyawan di setiap bulannya. Angka ini bisa ditekan jika upah karyawan menjadi lebih kecil dari yang seharusnya.

Diakui Agus, pihaknya sudah meminta Lion Air untuk memperbaiki laporannya. Namun, kecelakaan terjadi sebelum perbaikan laporan selesai. Agar tak terulang, Agus mengingatkan agar masyarakat selalu mengecek melalui aplikasi BPJSTKU.

“[Dulu yang tercatat] lebih kecil lagi,” sebut Agus mengenai gaji Suneja.

Tanggapan Kemenaker

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ikut bersuara terkait besaran gaji pilot Lion Air. Diungkapkan BPJS Ketenagakerjaan, gaji pilot dan pramugari Lion Air hanya sebesar Rp 3,7 juta dan Rp 3,6 juta per bulan. Akibatnya, muncullah dugaan bahwa gaji yang dilaporkan pihak Lion Air ke BPJS Ketenagakerjaan tak sesuai dengan gaji yang sebenarnya.

Mengutip Kumparan.com, Direktur Pengupahan Kemenaker Andriani mengungkapkan, jika mengikuti aturan yang berlaku, Lion Air harus melaporkan gaji pilotnya ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai upah riil.

“Yang pasti upah yang harus dilaporkan kepada BPJS (Ketenagakerjaan) harus upah yang sebenarnya yang dibayarkan kepada pekerja,” tandasnya saat ditemui di Geduung Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Kamis (01/11/2018).

Ia melanjutkan, masing-masing perusahaan menetapkan upah yang berbeda. Ada perusahaan yang memberi gaji ditambah tunjangan tetap. Ada juga yang hanya upah tanpa tunjangan tetap.

Apabila suatu perusahaan memberi gaji dan tunjangan tetap, maka keduanya harus dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Jika tidak, atau yang dilaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan ternyata tak sesuai, atau dikecilkan nominalnya, maka akan ada sanksi yang dikenakan.

“Kalau ada (gaji) pokok, ada tunjangan, ini menjadi dasar perhitungannya. Kalau hanya upah saja, ya upah itu yang harus dilaporkan sepenuhnya, tidak boleh hanya sebagian-sebagian yang dilaporkan,” imbuhnya.

Namun jika berbicara mengenai sanksi, ia menyebutkan dirinya tak punya wewenang. Soal sanksi itu berada di bawah Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3).

“(Masalah sanksi) itu Ditjen PPK. Tetapi yang pasti kalau kita bicara iuran jaminan sosial yang harus dilaporkan ke PT Jamsostek itu sesuai upah sebagaimana yang dibayarkan kepada pekerja,” demikian ia menutup penjelasannya.