Hakim Tetap Penjarakan Pengkritik Volume Azan 18 Bulan, Ini Penjelasannya


SURATKABAR.ID – Kasus Meiliana yang mengkritik volume azan berakhir dengan hukuman 18 bulan penjara. Meiliana yang mengajukan naik banding ditolak permintaannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) Medan.

“Majelis hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘Dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia’ sebagaimana dalam Dakwaan Primair,” demikian bunyi putusan banding sebagaimana dilansir PT Medan, Rabu (31/10/2018), menukil laporan Detik.com, Kamis (01/11/2018).

Ketua Majelis Daliun Sailan dengan anggota Prasetyo Ibnu Asmara dan Ahmad Ardianda Patria menjatuhkan vonis pada 22 Oktober 2018. Meliana dinilai telah melanggar Pasal 156 KUH, karena telah mengucapkan kata-kata:

“Lu..ya..lu…ya. Kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping, hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang.”

Hal itu dikatakan Meliana sambil menunjuk wajah Pak Haris Tua Marpaung, Kasidik, saksi Dailami, saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, dan saksi Zul Sambas dengan telunjuk tangannya.

Baca juga: Kronologi Lengkap Kasus Keluhan Suara Azan yang Berujung Penjara

“Karena pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding,” papar majelis dengan suara bulat.

Penyebab Meliana Dihukum 18 Bulan Penjara

“Menurut majelis hakim tingkat banding, lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini,” demikian diungkapkan majelis.

Diketahui sebelumnya, Meliana mengkritik volume azan lantaran terlalu keras pada Juni 2016. Rumah Meliana kemudian dirusak oleh massa sedangkan sejumlah kelenteng, Vihara dan yayasan sosial Tionghoa ikut dibakar.

Belakangan, jaksa menuntut Meliana 18 bulan penjara dan diamini oleh PN Medan pada 21 Agustus 2018. Atas putusan tersebut, Meliana banding tapi ditolak.

“Saya Meliana, percaya kepada tim penasehat hukum saya sudah melakukan yang terbaik dan saya setuju untuk melakukan upaya hukum kasasi. Saya mohon kepada hakim Ketua Mahkamah Agung supaya memberikan putusan atas tuduhan yang tidak pernah saya lakukan,” ujar Meliana dalam secarik kertas dari balik jeruji besi penjara.

Cara Penyampaian yang Tak Baik

Sebelumnya, dilansir Republika.co.id, pada Agustus lalu, Din Syamsudin menuturkan bahwa untuk kasus Meiliana, harus jelas mengenai perbuatan yang dianggap melawan hukum.

“Kalau hanya sekadar memprotes apalagi dengan cara baik agar azan jangan terlalu keras, maka itu tidak menistakan agama,” tutur Din dalam keterangan tertulis, Senin (27/08/2018).

Namun, apabila Meiliana ternyata terbukti menolak sambil mengeluarkan celaan terhadap azan sebagai ajaran dan praktik keagamaan, hal itu memang menistakan agama.

“Kalau dia menolak sambil mencela azan sebagai ajaran atau praktik keagamaan, maka itu termasuk menistakan agama,” bebernya menerangkan.

Jika menyampaikan protes dengan cara yang tak baik, maka itu tak dianggap sekadar protes suara azan, melainkan mencela praktik keagamaan umat Islam.

“Kalau dengan cara kasar dan sinis (sambil mencela, menghina), sesungguhnya yang dia lakukan itu bukan memprotes suara azan, tetapi mencela praktik keagamaan umat agama lain, maka sesungguhnya dia menistakan agama,” tandas Din.

Aturan Pengeras Suara

Dikutip dari laman resmi Kemenag, Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 telah mengatur beberapa hal berkenaan pengunaan pengeras suara di masjid, langgar dan musala.

Ada sejumlah poin di dalamnya, mencakup aturan pengeras suara (muazin, imam salat, pembaca Al-Qur’an, dll) diharuskan memiliki suara yang tak hanya fasih, tapi juga merdu, enak didengar, tidak cempreng, tidak sumbang, atau tidak terlalu kecil.

Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/101/1978 bertujuan meminimalisir anggapan dari orang luar tentang tidak tertibnya suatu masjid. Tertera juga beberapa syarat penggunaan pengeras suara, yaitu dilarang terlalu meninggikan suara do’a, dzikir, dan salat.

Khusus di waktu azan, Instruksi Dirjen Bimas Islam itu menyatakan sebagai tanda masuk waktu salat, suara azan harus ditinggikan.

“Yang perlu diperhatikan adalah agar suara muazin tidak sumbang dan sebaliknya enak, merdu, dan syahdu,” demikian dikutip dari laman resmi Kemenag.