Tolak Kebijakan Pemerintah, Ribuan Guru Honorer Padati Istana Tuntut Pengangkatan PNS


SURATKABAR.ID – Ribuan karyawan honorer kategori dua (K2), yang mayoritas merupakan tenaga pengajar, menggelar aksi demonstrasi di seberang Istana sejak Selasa (30/10) lalu. Adapun tuntutan mereka adalah segera diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Dilansir dari laman CNNIndonesia.com pada Rabu (31/10/2018), para tenaga honorer tersebut menolak kebijakan pemerintah berupa pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Mereka menuntut segera diangkat menjadi CPNS.

“Kami menolak konsep pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan mendesak agar diangkat menjadi CPNS,” tutur Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih di Taman Pandang, di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/10).

Titi meminta kepada pemerintah untuk mengharai apa yang sudah dilakukan oleh para pengajar honorer dalam mencerdaskan putra putri Indonesia. Ia juga meminta pemerintah untuk berpihak pada para guru honorer.

Koordinator lapangan aksi, Nurbaiti, mengatakan bahwa pihaknya menolak pergi apabila pemerintah tak juga memberikan kepastian tentang nasib guru honorer. Nurbaiti mengungkapkan para honorer anti lelah untuk memperjuangkan haknya. “Bahkan semalam kami tidur di sini,” ujarnya.

Baca Juga: Ramai Berita Penculikan Anak di Medsos, Tak Disangka Ternyata Begini Fakta Sebenarnya

Nurbaiti menilai, FHK2I harus tetap solid dalam pemperjuangkan keinginan guru honorer untuk menjadi CPNS. “Kami tidak bisa lagi bekerja, jika tidak diberikan gaji yang cukup,” ungkap Nurbaiti mengeluhkan masalah gaji honorer yang terbilang sangat kecil.

Selama ini, ia menjelaskan, para tenaga pengajar honorer hanya menerima pendapatan sekitar Rp 400.000 hingga Rp 500.000 saja setiap bulannya. Gaji yang mereka dapatkan tersebut, tutur Nurbaiti, sangat tidak sebanding dengan beban dan tanggung jawab yang mereka emban.

Sehari sebelumnya, Koordinator aksi K2 dan non-K2, Faisal menegaskan mereka sangat ingin tuntutannya dipenuhi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). “Sampai tuntutan kami dipenuhi Presiden RI, pengangkatan tanpa ada batas usia,” jelasnya.

Ia menambahkan, seharusnya pemerintah bisa mengeluarkan aturan yang sesuai dengan kondisi di masing-masing daerah, bukan hanya di kota-kota besar saja.

Sebelum berangkat dari Cianjur menuju Jakarta, Faisal mengungkapkan selama beberapa pekan terakhir para karyawan honorer juga menggelar aksi mogok mengajar di Cianjur. Hal itu dilakukan agar Bupati Cianjur mengeluarkan SK sebagai legalitas kepastian status mereka.

Terkait hal tersebut, Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman buka suara. Ia mengatakan, pihaknya sangat berharap pemerintah pusat dapat memenuhi hak para honorer. Namun demikian, ia tetap mengimbau para guru honorer tidak melakukan mogok kerja dan meninggalkan kewajibannya.

“Harapan kami, para honorer tetap mengajar. Karena tuntutannya pasti disampaikan, jangan mengorbankan siswa. Jangan ada lagi aksi lanjutan mogok mengajar,” tutur Herman Suherman.