Kasus Tuti Tursilawati, Pakar Politik Sebut RI Tak Punya Kekuatan di Mata Arab Saudi


SURATKABAR.ID – Hikmahanto Juwana selaku pengamat politik luar negeri dari Universitas Indonesia merasa sangsi bahwa Indonesia bisa memberi sanksi bagi Arab Saudi dalam kasus hukuman mati Tuti Tursilawati. Ia mengatakan, Indonesia kurang punya daya tekan terhadap Arab Saudi saat berkenaan dengan kedaulatan negara.

“Power atau kekuatan itu yang bermain, kalau Indonesia mempunyai kekuatan yang sangat tinggi ya bisa menekan Arab Saudi, dan mereka bisa mengikuti yang kita inginkan,” ujar Hikmahanto saat dihubungi pers, Rabu (31/10/2018). Demikian sebagaimana dikutip dari Tempo.co.

Hikmahanto melanjutkan, inti dari hukuman mati Tuti Tursilawati adalah daya tekan. Parahnya, di hadapan Arab Saudi, Indonesia tidak memiliki posisi tawar-menawar yang kuat. Menurutnya, Indonesia dengan populasi muslim terbesar di dunia ini justru malah punya ketergantungan yang tinggi terhadap Arab Saudi.

Salah satu contohnya adalah terkait ibadah haji. Setiap tahun, Indonesia selalu meminta tambahan kuota. Hikmahanto berpendapat, hal ini bisa jadi instrumen kekuatan bagi Arab Saudi untuk menekan Indonesia. Sehingga alhasil, Indonesia tak bisa berbuat banyak.

“Arab Saudi bisa memindahkan kuota ke negara lain,” ungkap Hikmahanto.

Baca juga: Tragis! Tuti Sempat Video Call Dengan Ibunya Sebelum Dieksekusi Mati di Arab Saudi

Di sisi lain, ujar Hikmahanto, kondisi internal dalam negeri Indonesia pun membuat pemerintah kesulitan untuk memberi sanksi pada Arab Saudi. Ia menyampaikan, pemerintah bisa saja memberikan moratorium sementara terhadap pengiriman Tenaga Kerja Indonesia atau TKI ke Arab Saudi.

Sayangnya, Hikmahanto melihat keputusan itu bukan solusi. Hal itu hanya akan menimbulkan masalah baru dengan menjamurnya TKI ilegal. Sama halnya dengan menyetop Haji atau Umroh. Ia berpendapat, kebijakan ini hampir pasti menuai sentimen negatif dari masyarakat.

Hikmahanto Juwana pun menuturkan, masalah ini sulit diselesaikan di Mahkamah Internasional lantaran mesti dengan persetujuan Arab Saudi. Ia menyebutkan, hukuman mati Tuti Tursilawati lebih tepat dibawa ke Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa.

Diketahui sebelumnya, Pemerintah Arab Saudi mengeksekusi Tuti Tursilawati hukuman mati pada Senin (29/10/2018). Tuti Tursilawati bekerja di Arab Saudi sejak 2009. Tuti bekerja sebagai perawat lansia pada sebuah keluarga di Kota Thaif. Memasuki 2010, Tuti didakwa membunuh majikannya, Suud Malhaq al-Utibi. Dalam pembelaannya, Tuti mengatakan sang majikan kerap melecehkan secara seksual dan tidak membayar gaji.

Minta Dewan HAM PBB Menegur

Di sisi lain, kondisi internal dalam negeri Indonesia membuat pemerintah kesulitan memberi sanksi Arab Saudi. Indonesia bisa saja moratorium sementara terhadap pengiriman buruh migran ke Arab Saudi. Tapi ini bukan solusi karena menimbulkan masalah baru dengan menjamurnya buruh migran ilegal.

Menurut Hikmahanto, kasus Tuti Tursilawati lebih tepat jika dibawa ke Dewan Hak Asasi Manusia Persatuan Bangsa-Bangsa. Meski begitu Dewan HAM PBB ini pun tak bisa berbuat banyak, hanya membantu menegur.

“Arab Saudi akan mengatakan ‘memang Dewan PBB lebih tinggi dari pada saya?’, mereka pasti tidak akan menggubris,” tukasnya.