Jawaban Menohok Jokowi Saat Dituding Soal Kriminalisasi Ulama


SURATKABAR.ID – Kembali menanggapi mengenai isu dirinya yang dituding melakukan kriminalisasi ulama, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) balik bertanya. Ia balik mempertanyakan ulama mana yang dikriminalisasikan olehnya. Presiden Jokowi menyampaikan hal ini pada Minggu (28/10/2018), saat menghadiri Apel Siaga Pemenangan Partai NasDem Jawa Timur dan Pengukuhan Komando Strategi Nasional (Kostranas) NasDem yang berlangsung di Jatim Expo, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam kesempatan itu, seperti ditukil dari laporan Detik.com, Selasa (30/10/2018), Jokowi meminta kepada kader NasDem untuk meluruskan isu-isu miring yang menyerang dirinya. Salah satunya yakni mengenai tudingan bahwa ia telah melakukan kriminalisasi terhadap ulama.

“Isu kriminalisasi ulama, ulamanya mana yang dikriminalisasi? Siapa? Suruh sebutkan siapa kriminalisasi yang mana? Tiap hari saya bareng ulama, tiap minggu saya ke pesantren, sekarang cawapres kita topnya ulama Indonesia, Ketua MUI,” tandas Jokowi.

Ia menilai, isu miring seperti itulah yang merupakan ulah dari para politikus jahat.

“Itulah namanya politik,” sebut Jokowi kemudian.

Baca juga: Saat Raja-raja Se-Indonesia Doakan 10 Tahun Pemerintahan Jokowi

Soal Kebijakan Konsensi Lahan

Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal kebijakan konsesi lahan yang dikeluarkannya dalam kesempatan tersebut. Pemerintah telah memberikan lahan melalui program perhutanan sosial sebanyak 1.080.000 hektare. Kepala Negara mengemukakan, saat ini pemerintah di bawah kepemimpinannya memberikan lahan kepada kelompok masyarakat kecil. Luasnya bervariasi, mulai dari 2 hektare hingga 100 hektare.

“Memang baru yang kita bagikan kurang lebih 1 juta 80 ribu hektare, itu baik untuk tanah adat, kelompok usaha bersama, individu yang dikerjakan oleh KLHK dikomandani oleh Ibu Siti Nurbaya, yang merupakan kader Partai NasDem. Jadi jangan hanya dipertanyakan komitmen pemerintah terhadap masyarakat,” tandasnya menerangkan.

Lebih lanjut, Jokowi berujar bahwa ia yakin kerja keras kader Partai NasDem akan berdampak positif. Menurut peninjauan Jokowi, dengan kerja keras dan solidnya kader, ia percaya NasDem bisa menjadi partai 3 besar pemenang pemilu 2019.

“Saya percaya yang kerja keras bapak ibu tentu saja dengan merapatkan barisan, merapatkan jaringan, relawan, simpatisan, tokoh berpengaruh Jatim, saya meyakini Partai NasDem akan masuk ke tiga besar. Amin allahumma amin. Perasaan saya mengatakan itu. Marilah kita lihat realisasinya seperti apa,” Jokowi memaparkan.

“Di Jatim sendiri memang target diberikan untuk Pilpres minimal 70 persen. Ini juga bukan target ringan, tapi kalau kita lihat dalam perencanaan organisasi saya yakin angka 70 persen akan bisa kita lewati,” sebutnya lagi.

Harus Cepat Merespon Perubahan

Di samping itu, Presiden Jokowi juga meminta kepada semua pihak untuk terus bergandengan tangan dalam merawat persatuan dan kesatuan. Ini karena aset terbesar negara ini adalah persatuan, persaudaraan dan kerukunan.

“Jangan sampai karena hal kecil, kita menjadi terpecah, kita menjadi terbelah. Saya juga mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya terkait komitmen Partai NasDem atas dukungannya kepada pemerintah, juga dukungan di DPR RI,” ujar Jokowi saat Apel Siaga Pemenangan Partai NasDem Jatim di JX International Surabaya, Minggu (28/10/2018). Demikian dilansir dari reportase Kumparan.com.

Dikatakan Jokowi, pihaknya setuju sekali dengan yang disampaikan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

“Sistem presidensial harus kita perkuat, banyak peraturan undang-undang yang kita revisi. Ada 42 ribu regulasi peraturan di negara kita, ini yang membuat lambat,” tukasnya.

“Di era globalisasi saat ini, bukan negara besar yang mengalahkan negara kecil dan miskin, tapi negara cepat mengalahkan negara lambat. Kita harus cepat merespon perubahan,” sambungnya.

Soal Antek PKI, Asing dan Aseng

Jokowi juga curhat di depan ribuan kader NasDem.

“Saya itu sering dibilang antek asing dan aseng. Perlu saya sampaikan ada blok besar Mahakam yang dikuasai asing, sekarang 100 persen dikuasai Indonesia. Presiden Jokowi itu juga dibilang PKI. Padahal, saya lahir pada tahun 1961. Nggak ada yang namanya PKI itu balita,” paparnya panjang lebar.

Selain itu, juga pernah beredar foto dirinya berada di samping DN Aidit saat berpidato pada tahun 1955.

“Masak ada foto di sebelahnya, itu ada saya. Ini kebangetan. Saya kan belum lahir. Cara-cara seperti ini adalah politik sontoloyo. Pemerintah juga dibilang kriminalisasi ulama. Mana yang dikriminalisasi? Ulama yang mana? Tiap hari saya bersama ulama. Sekarang cawapres kita (KH Ma’ruf Amin) topnya ulama Indonesia. Itu juga yang namanya politik sontoloyo,” ia menekankan.

Terakhir, mengenai tol Suramadu yang kini sudah digratiskan dan berganti status menjadi jalan non tol biasa.

“Suramadu sudah kita jadikan jembatan non tol dan tidak bayar. Pada 2015 kendaraan roda dua digratiskan, 2016 mobil dipotong 50 persen jadi Rp 15 ribu, tahun ini minta dibebaskan 100 persen. Dampak Madura belum kelihatan. Kalkulasi negara bukan untung dan rugi, tapi bicara soal keadilan dan rakyat sejahtera serta makmur. Kalau perusahaan baru bilang untung rugi,” tandasnya.

[wpforms id=”105264″ title=”true” description=”true”]