Soal Retribusi Jembatan Suramadu Gratis, SBY: Pemerintah Harus Jelaskan


SURATKABAR.ID – Mengenai penggratisan retribusi Jembatan Suramadu, Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menerangkan alasan yang tepat kepada rakyat.

“Pemerintah harus menjelaskan dengan baik kepada rakyat agar tidak ada miskomunikasi dan persepsi yang berkepanjangan,” ujar SBY di Yogyakarta, Minggu (28/10/2018). Demikian dilansir dari Tempo.co, Senin (29/10/2018).

Elite Demokrat tersebut kemudian mengungkapkan bahwa jembatan penghubung Pulau Jawa dan Madura ini awalnya dibangun di era Presiden Megawati. Pada proses penggarapannya, pembangunan jembatan sempat terhenti. Setelah SBY menggantikan Megawati, pembangunan jembatan pun dilanjutkan hingga kemudian diresmikan pada 2009.

Presiden Jokowi akhirnya menggratiskan retribusi jembatan sepanjang 5.342 meter ini pada Sabtu (27/10/2018).

Menurut SBY, kebijakan Jokowi dalam menggratiskan tarif Suramadu juga tak bisa langsung dikatakan salah. Kendati timbul pro dan kontra di masyarakat, presiden punya kewenangan dan kebijakan mengubah. Termasuk perubahan pada Suramadu yang awalnya ada retribusi menjadi gratis.

Baca juga: Resmi! Digratiskan, Jembatan Suramadu Jadi Jalan Non Tol Biasa

“Silakan gratiskan, tetapi apa pertimbangannya. Apakah karena ekonomi, sosial atau yang  lain,” tukas  SBY.

SBY melanjutkan, di  era seperti ini, rakyat boleh tahu alasan yang mendasari pemerintah dalam membuat kebijakan menggratiskan retribusi Suramadu.  Sebab, pasalnya, ada banyak wacana untuk menggratiskan jalan tol Jagorawi, ataupun jalan tol Cikampek yang sudah lebih dulu agar rakyat juga tidak terbebani.

“Rakyat ingin tahu kenapa digratiskan,” tandas SBY.

Di samping itu, SBY pun tak mau masuk dalam klaim mengklaim sebuah proyek karya pembangunan. Apalagi jika kemudian dibenturkan dengan kepentingan politik dengan Presiden Megawati, atau juga Presiden Jokowi.

“Lebih baik saling menghormati. Kalau pembangunan yang belum selesai, bisa dilanjutkan presiden setelahnya. Sebetulnya (saya) tidak ingin masuk dalam klaim mengklaim karya pembangunan. Saya tidak suka dibentur-benturkan dengan Presiden Jokowi dan Megawati,” sebutnya menambahkan.

Wujud Keadilan untuk Madura

Sebelumnya, Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) resmi digratiskan sejak Sabtu (27/10/2018). Presiden RI Joko Widodo resmi membebaskan biaya tarif tol Jembatan Suramadu. Kini Jembatan yang menghubungkan dua pulau itu menjadi jembatan non tol.

“Dengan mengucap bismillah, jalan tol Suramadu kita ubah menjadi jalan non tol biasa,” ucap Jokowi yang langsung disambut tepuk tangan hadirin, melansir Kompas.com.

Jokowi mengungkapkan, selama ini jalan tol memang memberikan pemasukan bagi negara. Namun pemasukan itu tak selaras dengan pertumbuhan ekonomi di Madura.

“Pertumbuhan ekonomi yang kita inginkan untuk kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tidak sebanding dengan pemasukan,” tandas Jokowi yang meresmikan pembebasan biaya Jembatan Suramadu di atas truk kontainer, Sabtu (27/10/2018).

Sebab, lanjutnya, ketimpangan dan kemiskinan di Madura dinilai masih tinggi. Penilaian Jokowi, jika dibandingkan daerah-daerah lain seperti Surabaya, Sidoarjo dan Gresik, ketimpangan dan kemiskinan di kabupaten-kabupaten yang ada di Madura tidak beranjak turun.

“Angka kemiskinan di Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik, ada pada angka 4 sampai 6,7 persen. Sementara di Madura angka kemiskinan masih berada pada angka 16 sampai 23 persen,” bebernya.

Terakhir, Jokowi menuturkan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai wujud keadilan dan untuk meningkatkan pertumbuhan di Madura.

“Sekali lagi ini adalah keputusan sebagai bentuk dari rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, utamanya masyarakat Madura,” tegasnya.