Gugatan Presidential Threshold Ditolak, Effendi Gazali Sebut Hakim MK Sontoloyo


SURATKABAR.ID – Gugatan keduabelas tokoh masyarakat terhadap Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mendapat penolakan dari Mahkamah Konsitusi (MK). Pada Kamis (25/10/2018), Hakim menimbang bahwa keberatan pemohon tidak memiliki dasar.

Effendi Gazali yang merupakan salah satu penggugat mengaku kecewa atas putusan tersebut. Menurut penilaiannya, selain tidak masuk akal, hakim tak hanya telah melakukan kebohongan politik, tapi jangan-jangan juga sudah mempraktekkan politik sontoloyo dalam pembuatan keputusan menolak lima gugatan terkait ambang batas itu.

“Saya siap disomasi. Hakim sontoloyo,” tandas Gazali saat ditemui seusai sidang, seperti dikutip dari laporan Tempo.co, Jumat (26/10/2018).

“Kurang lebih pihak kami mengatakan, jangan-jangan sebagian hakim inilah yang layak disebut melakukan kebohongan politik dan sontoloyo,” tutur Gazali, melansir CNNIndonesia.com.

Gazali lantas mengungkapkan, ia punya tiga poin kekecewaan terhadap MK.

Baca juga: Jika Presidential Threshold Dihapus, Siapa yang Untung—Jokowi atau Prabowo?

Pertama, saat mengemukakan alasannya untuk tak mengabulkan gugatan, hakim menganalogikan pemilu di Indonesia sama halnya dengan sistem pemilu Amerika Serikat.

“Diambil contoh, bahwa sekali pun yang menang popular vote, belum tentu jadi presiden. Analogi itu keliru total walaupun putusannya final dan mengikat,” tukas Gazali.

Hal itu dikarenakan, imbuhnya, Amerika Serikat menerapkan sistem electoral collage. Akhirnya ia pun menilai bahwa pertimbangan hakim mengandung kebohongan.

Kedua, Gazali menduga ada yang ganjil dalam sistem pemilu di Indonesia. Indonesia menerapkan sistem pemilu serentak dengan menggunakan ketentuan ambang batas pencalonan presiden. Hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017.

Namun, lanjut Gazali, sistem yang dinamai presidential treshold ini diambil dari pemilu legislatif 5 tahun lalu.

Ketiga, ia memperhitungkan mengenai posisinya sebagai pengaju judicial review yang mestinya ikut dipertimbangkan.

“Yang ketiga, posisi saya, adalah pengaju judicial review sehingga terjadi pemilu serentak. Itu harus dipertimbangkan,” sebutnya.

Gazali pun merekomendasikan agar pemilu dikembalikan seperti sebelumnya, yakni pemilihan legislatif lebih dulu. Selanjutnya, barulah diselenggarakan pemilu presiden.

Ditolak karena Tak Sesuai Dasar Hukum

Ketua Majelis Hakim, Anwar Usman dalam sidang putusan itu menyebut kelima gugatan ditolak setelah memeriksa berbagai fakta dan pertimbangan dari para hakim.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan hakim anggota,” ucap Anwar saat membacakan putusannya di Gedung MK.

Hakim menolak gugatan yang diajukan para pemohon lantaran tak sesuai dengan dasar hukum. Musababnya, putusan MK sebelumnya disebut telah sesuai dengan konstitusi.

Pasal yang dimohonkan pengujian materi itu salah satunya mengatur upaya pengusungan capres dan cawapres. Dalam pasal tertuang, gabungan partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPR, atau 25 persen suara sah nasional saat pemilihan umum 2014.

Pemohon menyatakan keberatan terhadap pasal tersebut karena dianggap berpotensi membatasi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih variatif.

Selain Effendi Gazali ada deretan nama lain yang tercatat sebagai para pemohon gugatan tersebut. Mereka adalah Muhammad Chatib Basri, Faisal Batubara, Muhammad Busyro Muqoddas, serta Hadar Nafis Gumay. Selanjutnya ada Rocky Gerung, Robertus Robet, Angga Dwimas, Feri Amsari, Hasan, Dahnil Anzar Simanjuntak, Titi Anggraini dan Bambang Wodjojanto.

[wpforms id= “105264” title=”true” description=”true”]